Gema Palu – Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 ini mengangkat Visi dan Misi yakni ‘Terwujudnya Masyarakat Sulteng Yang Cerdas dan Berkualitas Serta Menjadikkan Arsip Sebagai Simpul Pemersatu Bangsa’.
Kegiatan Ekspos Program tersebut di sampaikan di hadapan puluhan Media Cetak dan Elektronik di Ruang Press Room pekan kemarin.
Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Propinsi Sulteng Dra Marie Y.E Balebu M.Si mengatakan, Adapun tugas pokok dari Perpustakaan Daerah adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan pada azas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dibidang Perpustakaan dan Arsip dan Dokumentasi.
Adapun Misi yang diemban adalah Menempatkan Badan Perpustakan Daerah sebagai pusat layanan informasi ilmu pengetahuan, tekhnologi, seni dan kebudayaan serta sarana pembelajaran sepanjang hayat, Selain itu juga mengembangkan potensi sumber daya perpustakaan secara profesional dalam kerangka mendorong masyarakat belajar dan membaca, serta menjadikan Perpustakaan sebagai sarana pelestari bahan pustaka hasil budaya bangsa, memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajement pemerintah dan pembangunan yang akuntabilitas kinerja aparatur dan melestarikan Arsip sebagai emori kolektif dan jati diri bangsa sebagai bahan pertanggungjawaban dan alat bukti syah dipengadilan serta yang paling utama adalah menyediakan Arsip sebagai laporan tugas penelitian dan ilmu pengetahuan, pemerintahan, kemaslahatan diri dan bangsa.
Selanjutnya dikatakan, adapun fungsi Badan Perpustakaan Daerah antara lain adalah perumusan kebijakan tehnis dibidang penyelenggaraan perpustakaan, pemberian perizinan dan pelaksanaan umum dibidang pelayanan jasa perpustakaan dan penyusunan bibliografi, katalog induk daerah, bahan rujukan berupa indeks, bibliografi subjek abstrak dan literatur skunder lainnya.
Adapun Program kegiatan prioritas tahun 2009 adalah Program Pelayanan Adminisistrasi perkantoran berupa penyediaan jasa Administrasi perkantoran, Program peningkatan saran dan prasarana aparatur dan pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur. Dana alokasi yang tersedia untuk membiayai seluruh program dan kegiatan tahun 2009 sebesar Rp 5,825 milyar. Selain itu program peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa pengadaan pakaian Dinas harian, sementara untuk program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur berupa pendidikan dan pelatihan formal, bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan.
Masih menurut Marie, program perbaikan sistem administrasi kearsipan berupa pengumpulan data yakni pengumpulan dan penerikan arsip dari Kabupaten dan Kota, pengadaan sarana penyimpanan yakni pengadaan sarana penyimpanan Arsip. Adapun kajian sistem administrasi kearsipan berupa pembinaan kearsipan di Kabupaten Poso, Banggai, Banggai Kepulauan dan Kabupaten Boul, serta pembinaan kearsipan di setiap SKPD dalam jajaran Pemda Propinsi Sulteng.(wan)
Kamis, 12 Maret 2009
Suka Duka Seorang Guru
Gema Sigi – Sumatri Tahero Parigadi, seorang guru yang mengabdi sejak tahun 2003 di SDN satu atap, dusun empat Raranggonau, Desa Pombeve, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, pantas diteladani.
Kenapa tidak, seorang guru yang akrab disapa Sumatri, rela menempuh perjalanan yang memiliki tanjakan kurang lebih sepanjang enam kilo meter dengan lebar jalan dua meter. Semua itu dilakukan Sumatri, demi mendidik anak-anak di dusun Raranggonau, khususnya Desa Pombeve, menjadi generasi yang memiliki kualitas SDM yang baik.
Kepada media ini, Sumatri mengatakan, jalan yang dilaluinya menuju sekolah tersebut, selain hanya memiliki lebar jalan kurang lebih dua meter, juga memiliki jurang yang dalamnya diperkirakan mencapai 200 meter.
“Pekerjaan menempuh jalan yang cukup mengancam keselamatan itu saya tempuh setiap pagi dan sepulang mengajar, selama saya mengabdi sejak tahun 2003 hingga saat ini,” tutur Sumatri kepada Gema News pekan kemarin.
Selain ingin menciptakan generasi yang memiliki SDM yang baik, kata Sumatri lagi, tujuannya juga ingin mengabdi kepada negara dan bangsa, selagi bendera merah putih dipancangkan, dan siap menghadapi semua tantangan berbentuk apapun demi NKRI.(Lan)
Kenapa tidak, seorang guru yang akrab disapa Sumatri, rela menempuh perjalanan yang memiliki tanjakan kurang lebih sepanjang enam kilo meter dengan lebar jalan dua meter. Semua itu dilakukan Sumatri, demi mendidik anak-anak di dusun Raranggonau, khususnya Desa Pombeve, menjadi generasi yang memiliki kualitas SDM yang baik.
Kepada media ini, Sumatri mengatakan, jalan yang dilaluinya menuju sekolah tersebut, selain hanya memiliki lebar jalan kurang lebih dua meter, juga memiliki jurang yang dalamnya diperkirakan mencapai 200 meter.
“Pekerjaan menempuh jalan yang cukup mengancam keselamatan itu saya tempuh setiap pagi dan sepulang mengajar, selama saya mengabdi sejak tahun 2003 hingga saat ini,” tutur Sumatri kepada Gema News pekan kemarin.
Selain ingin menciptakan generasi yang memiliki SDM yang baik, kata Sumatri lagi, tujuannya juga ingin mengabdi kepada negara dan bangsa, selagi bendera merah putih dipancangkan, dan siap menghadapi semua tantangan berbentuk apapun demi NKRI.(Lan)
Pemlur Kampal Bakal Tingkatkan Mutu Pelayanan
Gema Parmout – Pemerintah Kelurahan (Pemlur) Kampal bakal lebih meningkatkan kinerja di tahun 2009, dalam hal peningkatan standar mutu pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Kepala Kelurahan Kampal, Ervian Aksa yoza SSTp, Jumat (6/2), usai pelantikan eselon IV, yang dilaksanakan di auditorium Kantor Bupati Parmout.
Menurutnya, banyak strategi yang harus dilakukan oleh Pemlur Kampal dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah memfungsikan dengan baik kegiatan itu.
“Keinginan saya demikian besar untuk memberikan kepuasan kepada warga Kelurahan Kampal dalam hal pelayanan, karena semua itu adalah inti dari pekerjaan kita di Kelurahan,” jelasnya.
Untuk itu ia menghimbau, kepada warga Kelurahan Kampal agar mau turut berperan aktif dalam membangun kebersamaan, memberikan masukan, serta menegakkan aturan yang ada.
Apalagi kata dia, Adipura sudah semakin dekat sehingga perlu segera menata wilayah Kelurahan Kampal agar bisa lebih baik lagi kedepannya, karena selama ini pejabat tinggi yang datang ke Kabupaten Parimo pasti akan singgah di Kampal.
“Salah satu contoh sapi yang berkeliaran di jalanan, tidak enak dilihat apabila sedang ada pejabat yang berkunjung, karena yang ditahu bukan hanya Kabupatennya tapi Kelurahan juga pasti ikut terbawa-bawa,” tuturnya.
Olehnya, pembenahan yang harus dilakukan adalah memupuk kesadaran diri pada warga agar dapat diajak kerjasama dengan baik sehingga Pemlur tidak repot dalam menata kelurahan.
Lanjut ia menjelaskan, sebenarnya manfaat dari penataan keindahan maupun keasrian Kelurahan bukan hanya nilai estetikanya yang dinikmati, namun juga dapat menjamin warga selalu dalam hidup sehat.
“Kalau hidup sehat kan rejeki lancar, tapi hidup sehat juga bergantung kepada cara kita dalam menjaga keindahan atau kebersihan,” tekannya.
Kalau semua elemen mau bekerja sama dengan baik kata dia, untuk menjadi Kelurahan yang mempunyai standar keindahan sendiri pasti akan tercapai.(frz)
Menurutnya, banyak strategi yang harus dilakukan oleh Pemlur Kampal dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah memfungsikan dengan baik kegiatan itu.
“Keinginan saya demikian besar untuk memberikan kepuasan kepada warga Kelurahan Kampal dalam hal pelayanan, karena semua itu adalah inti dari pekerjaan kita di Kelurahan,” jelasnya.
Untuk itu ia menghimbau, kepada warga Kelurahan Kampal agar mau turut berperan aktif dalam membangun kebersamaan, memberikan masukan, serta menegakkan aturan yang ada.
Apalagi kata dia, Adipura sudah semakin dekat sehingga perlu segera menata wilayah Kelurahan Kampal agar bisa lebih baik lagi kedepannya, karena selama ini pejabat tinggi yang datang ke Kabupaten Parimo pasti akan singgah di Kampal.
“Salah satu contoh sapi yang berkeliaran di jalanan, tidak enak dilihat apabila sedang ada pejabat yang berkunjung, karena yang ditahu bukan hanya Kabupatennya tapi Kelurahan juga pasti ikut terbawa-bawa,” tuturnya.
Olehnya, pembenahan yang harus dilakukan adalah memupuk kesadaran diri pada warga agar dapat diajak kerjasama dengan baik sehingga Pemlur tidak repot dalam menata kelurahan.
Lanjut ia menjelaskan, sebenarnya manfaat dari penataan keindahan maupun keasrian Kelurahan bukan hanya nilai estetikanya yang dinikmati, namun juga dapat menjamin warga selalu dalam hidup sehat.
“Kalau hidup sehat kan rejeki lancar, tapi hidup sehat juga bergantung kepada cara kita dalam menjaga keindahan atau kebersihan,” tekannya.
Kalau semua elemen mau bekerja sama dengan baik kata dia, untuk menjadi Kelurahan yang mempunyai standar keindahan sendiri pasti akan tercapai.(frz)
Pola Pariwisata Berbasis Kemasyarakatan Akan Dikembangkan
Gema Parmout – Dinas Pemuda dan Olah Raga, Budaya, Pariwisata (Disporabudpar), Kabupaten Parmout, perlu memikirkan penyediaan fasilitas infrastruktur seperti pembangunan pondokan di setiap titik pariwisata yang dimiliki Parmout. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Disporabudpar Parmout Hj Dandeng Djamrud Spd M hum, kepada wartawan pada Jumat (6/2).
Menurut Hj Dandeng, Perlunya dibangun pondokan tersebut bertujuan untuk wisatawan yang akan mendatangi obyek wisata apabila menginap.
“Kalau Cuma sekedar singgah ambil foto kita tidak bisa mengambil keuntungan yang maksimal dari kedatangan para wisatawan,” katanya.
Keuntungan lain yang dapat diraih, kata Dandeng, apabila ada pondokan yang dibangun dekat dengan titik pariwisata adalah, dapat memberikan kesempatan pada masyarakat sekitarnya untuk membuka lapangan kerja baru.
Dijelaskannya, sesuai dengan visi dan misi bupati untuk lima tahun kedepan, dimana pemerintah daerah sedang mengupayakan untuk membuka akses lapangan pekerjaan seluas-luasnya di kalangan masyarakat. Apalagi saat ini situasi perekonomian yang sulit dengan tingkat kesempatan bekerja dan peluang berusaha yang menurun serta kecenderungan bertambahnya angka pengangguran.
“Sangat diperlukan suatu tindakan nyata untuk dapat mengangkat kembali pariwisata Parmout melalui paradigma baru yakni, pengembangan pariwisata yang berbasis pada perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Dengan pengembangan pariwisata kata Dandeng lagi, diharapkan dapat mengangkat kembali perekonomian yang berbasis pada kemampuan kemasyarakatan setempat
Karena dalam hal ini masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya penyediaan pondok wisata sebagai hunian wisatawan dan disisi lainnya dapat memberi dampak positif pada peningkatan taraf hidup kesejahteraan mereka.
Olehnya, sektor pariwisata diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan pemerintah dalam mengembangkan program pariwisata berbasis masyarakat yang bersifat produktif melalui penciptaan kesempatan dan pemberdayaan masyarakat secara luas.
“Dengan demikian secara langsung sektor pariwisata mampu mendukung penciptaan ketahanan perekonomian masyarakat dalam menghadapi situasi krisis yang terjadi,” tegasnya.(frz)
Menurut Hj Dandeng, Perlunya dibangun pondokan tersebut bertujuan untuk wisatawan yang akan mendatangi obyek wisata apabila menginap.
“Kalau Cuma sekedar singgah ambil foto kita tidak bisa mengambil keuntungan yang maksimal dari kedatangan para wisatawan,” katanya.
Keuntungan lain yang dapat diraih, kata Dandeng, apabila ada pondokan yang dibangun dekat dengan titik pariwisata adalah, dapat memberikan kesempatan pada masyarakat sekitarnya untuk membuka lapangan kerja baru.
Dijelaskannya, sesuai dengan visi dan misi bupati untuk lima tahun kedepan, dimana pemerintah daerah sedang mengupayakan untuk membuka akses lapangan pekerjaan seluas-luasnya di kalangan masyarakat. Apalagi saat ini situasi perekonomian yang sulit dengan tingkat kesempatan bekerja dan peluang berusaha yang menurun serta kecenderungan bertambahnya angka pengangguran.
“Sangat diperlukan suatu tindakan nyata untuk dapat mengangkat kembali pariwisata Parmout melalui paradigma baru yakni, pengembangan pariwisata yang berbasis pada perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Dengan pengembangan pariwisata kata Dandeng lagi, diharapkan dapat mengangkat kembali perekonomian yang berbasis pada kemampuan kemasyarakatan setempat
Karena dalam hal ini masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya penyediaan pondok wisata sebagai hunian wisatawan dan disisi lainnya dapat memberi dampak positif pada peningkatan taraf hidup kesejahteraan mereka.
Olehnya, sektor pariwisata diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan pemerintah dalam mengembangkan program pariwisata berbasis masyarakat yang bersifat produktif melalui penciptaan kesempatan dan pemberdayaan masyarakat secara luas.
“Dengan demikian secara langsung sektor pariwisata mampu mendukung penciptaan ketahanan perekonomian masyarakat dalam menghadapi situasi krisis yang terjadi,” tegasnya.(frz)
Hasil Musrenbang Dianggap Belum Maksimal
Banyaknya Usulan Ditingkat Desa dan Kelurahan Belum Terealisasi
Gema Parmout - Banyaknya pengusulan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak terealisasi, menjadi keluhan tersendiri bagi Pemerintahan Desa (Pemdes) dan Pemerintah Kelurahan (Pemlur).
Menurut sejumlah Pemlur dan Pemdes, semua usulan telah dianggap sebagai program prioritas berdasarkan pengusulan yang telah dilakukan secara musyawarah dengan masyarakat.
Salah satu Kelurahan yang mengeluhkan sistim tersebut adalah Kelurahan Loji, yang saat ini dipimpin Marlin Tjora, S.Sos.
Kepada wartawan Marlin Tjora mengatakan, seharusnya langkah yang dilakukan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) transparansi. “Contohnya, tidak teralisasinya usulan kita menurut pihak Bappeda seharusnya pengusulan berdasarkan patron yang telah ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tapi hingga saat ini kita tidak tahu, apa saja patronnya,” ungkapnya.
Dikatakannya, setelah menentukan patron yang akan dijadikan dasar skala prioritas di pengusulan Musrenbang pada tingkat desa dan Kelurahan, seharusnya pihak Pemda memberikan tembusan sehingga dengan mudah bisa disinkronkan.
Namun kenyataannya kata dia, hal tersebut tidak dilakukan, yang mengakibatkan tidak terjadi sinkronisasi ditingkat desa, kelurahan dengan Pemda dalam hal pengusulan yang dianggap prioritas.
Terkait hal itu Kepala Bappeda, Ir Mohammad Idrus Aburaera, mengatakan, skala prioritas yang dimaksud adalah sesuai dengan patron yang telah ditetapkan pada RPJMD.
Namun kata dia, semua pengusulan itu bukan habis pada tahapan itu melainkan akan dilakukan lagi pertemuan pada tingkat SKPD terkait.
“Hasil dari Musrenbang ditingkat Desa dan Kelurahan yang telah diusulkan nanti akan ditindak lanjuti pada pembahasan di forum SKPD, disitulah dilakukan penyaringan, contohnya, kalau menyangkut pembangunan atau perbaikan jalan maka kita akan minta pertimbangan intansi terkait untuk dilihat apakah masuk dalam prioritas atau tidak,” jelasnya.
Yang menjadi kelemahan menurut dia, seharusnya semua pihak, utamanya Kecamatan harus mempunyai perencanaan prioritas sendiri dalam mengkaji semua usulan yang ada pada tingkat Desa maupun Kelurahan, sehingga pada saat mengusulkan semua usulan dari Desa atau Kelurahan sudah ada dalam skala prioritas.
“Jadi usulan itu tidak mentah pada tingkat forum SKPD nantinya, kalau itu berjalan dengan baik saya yakin semua akan berjalan sesuai dengan visi misi yang saat ini kita emban bersama,” tuturnya.(frz)
Gema Parmout - Banyaknya pengusulan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak terealisasi, menjadi keluhan tersendiri bagi Pemerintahan Desa (Pemdes) dan Pemerintah Kelurahan (Pemlur).
Menurut sejumlah Pemlur dan Pemdes, semua usulan telah dianggap sebagai program prioritas berdasarkan pengusulan yang telah dilakukan secara musyawarah dengan masyarakat.
Salah satu Kelurahan yang mengeluhkan sistim tersebut adalah Kelurahan Loji, yang saat ini dipimpin Marlin Tjora, S.Sos.
Kepada wartawan Marlin Tjora mengatakan, seharusnya langkah yang dilakukan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) transparansi. “Contohnya, tidak teralisasinya usulan kita menurut pihak Bappeda seharusnya pengusulan berdasarkan patron yang telah ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tapi hingga saat ini kita tidak tahu, apa saja patronnya,” ungkapnya.
Dikatakannya, setelah menentukan patron yang akan dijadikan dasar skala prioritas di pengusulan Musrenbang pada tingkat desa dan Kelurahan, seharusnya pihak Pemda memberikan tembusan sehingga dengan mudah bisa disinkronkan.
Namun kenyataannya kata dia, hal tersebut tidak dilakukan, yang mengakibatkan tidak terjadi sinkronisasi ditingkat desa, kelurahan dengan Pemda dalam hal pengusulan yang dianggap prioritas.
Terkait hal itu Kepala Bappeda, Ir Mohammad Idrus Aburaera, mengatakan, skala prioritas yang dimaksud adalah sesuai dengan patron yang telah ditetapkan pada RPJMD.
Namun kata dia, semua pengusulan itu bukan habis pada tahapan itu melainkan akan dilakukan lagi pertemuan pada tingkat SKPD terkait.
“Hasil dari Musrenbang ditingkat Desa dan Kelurahan yang telah diusulkan nanti akan ditindak lanjuti pada pembahasan di forum SKPD, disitulah dilakukan penyaringan, contohnya, kalau menyangkut pembangunan atau perbaikan jalan maka kita akan minta pertimbangan intansi terkait untuk dilihat apakah masuk dalam prioritas atau tidak,” jelasnya.
Yang menjadi kelemahan menurut dia, seharusnya semua pihak, utamanya Kecamatan harus mempunyai perencanaan prioritas sendiri dalam mengkaji semua usulan yang ada pada tingkat Desa maupun Kelurahan, sehingga pada saat mengusulkan semua usulan dari Desa atau Kelurahan sudah ada dalam skala prioritas.
“Jadi usulan itu tidak mentah pada tingkat forum SKPD nantinya, kalau itu berjalan dengan baik saya yakin semua akan berjalan sesuai dengan visi misi yang saat ini kita emban bersama,” tuturnya.(frz)
Warga Bajo Lirik Usaha Keramba Ikan
Gema Parmout - Usaha keramba ikan di Bajo, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong punya prospek cukup baik. Sayangnya, belum banyak warga setempat yang melakukan pengembangan keramba ikan terebut.
Belum banyaknya warga Bajo melakukan pengembangan usaha keramba ikan, bukan karena tidak adanya minat, melainkan karena terbatasnya dana untuk pengadan fasilitas pendukung untuk membuka usaha keramba tersebut.
Biayanya memang tidak seberapa besar, menurut Kepala Dusun II Bajo, Daham, yang juga salah seorang pengembang usaha keramba ikan di Bajo, anggarannya hanya berkisar satu juta rupiah untuk keramba seukuran empat kali tiga meter yang bisa menampung sekitar 200 hingga 400 ekor ikan.
Menurut Daham, keramba seukuran kecil itu, merupakan keramba pemula, yang dananya terbatas, namun bila dana cukup memadai bisa mencapai lima kali 10 meter yang bisa menampung sekitar 1000 ekor ikan.
“Keramba ikan di Bajo rata-rata baru berkisar antara empat meter hingga 10 meter persegi dalam jumlah yang masih terbatas,’’ terang Daham yang sudah beberapa kali panen ikan dari hasil usaha kerambanya.
Daham berharap, pemerintah bisa melirik dan memperhatikan pengembangan usaha keramba di Bajo, sehingga bisa mendorong bagi warga Bajo untuk membuka usaha keramba. ‘’Terus terang kendala yang dihadapi warga dalam usaha pengembangan keramba ikan adalah masalah dana,’’ jelasnya.
Sebenarnya, katanya, bila pemerintah bisa mengucurkan bantuan dana bagi warga nelayan di Bajo untuk pengembangan usaha keramba ikan, maka akan lebih banyak lagi warga melakukan pengembangan keramba tersebut, sebab hasilnya jelas dan mudah pemasarannya, karena biasanya pedagang ikan di Palu langsung menghubungi warga bila ikan-ikan di keramba siap panen.(RNL)
Belum banyaknya warga Bajo melakukan pengembangan usaha keramba ikan, bukan karena tidak adanya minat, melainkan karena terbatasnya dana untuk pengadan fasilitas pendukung untuk membuka usaha keramba tersebut.
Biayanya memang tidak seberapa besar, menurut Kepala Dusun II Bajo, Daham, yang juga salah seorang pengembang usaha keramba ikan di Bajo, anggarannya hanya berkisar satu juta rupiah untuk keramba seukuran empat kali tiga meter yang bisa menampung sekitar 200 hingga 400 ekor ikan.
Menurut Daham, keramba seukuran kecil itu, merupakan keramba pemula, yang dananya terbatas, namun bila dana cukup memadai bisa mencapai lima kali 10 meter yang bisa menampung sekitar 1000 ekor ikan.
“Keramba ikan di Bajo rata-rata baru berkisar antara empat meter hingga 10 meter persegi dalam jumlah yang masih terbatas,’’ terang Daham yang sudah beberapa kali panen ikan dari hasil usaha kerambanya.
Daham berharap, pemerintah bisa melirik dan memperhatikan pengembangan usaha keramba di Bajo, sehingga bisa mendorong bagi warga Bajo untuk membuka usaha keramba. ‘’Terus terang kendala yang dihadapi warga dalam usaha pengembangan keramba ikan adalah masalah dana,’’ jelasnya.
Sebenarnya, katanya, bila pemerintah bisa mengucurkan bantuan dana bagi warga nelayan di Bajo untuk pengembangan usaha keramba ikan, maka akan lebih banyak lagi warga melakukan pengembangan keramba tersebut, sebab hasilnya jelas dan mudah pemasarannya, karena biasanya pedagang ikan di Palu langsung menghubungi warga bila ikan-ikan di keramba siap panen.(RNL)
BPS Lakukan Pendataan Tanaman Pangan
Gema Parmout – Badan Pusat Statistik (BPS) Mitra dari BPS kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), sedang melakukan pendataan kepada masyarakat pertanian khususnya tanaman pangan seperti padi, jagung, tebu, kedelai. Pendataan tersebut dilakukan secara serentak oleh Pencaca Lapangan (PCL) dalam hal ini mitra BPS mulai tanggal 20 Februari 2009 serta dilakukan 40 orang, 12 orang berasal dari Staf kecamatan Bolano Lambunu selehbihnya merupakan utusan masing-masing, satu orang dari Desa yang ada di wilayah Kecamatan Bolano Lambunu.
Sebelum pendatan dimulai dari sejumlah orang pencaca Kecamatan Bolano Lambunu, dilakukan pelatihan secara bertahap di Parigi pada (16-18/02), hal ini dimaksudkan agar pencaca lapangan (PCL) tak kesuliitan melakukan pendataan dilapangan. Hal ini diungkapkan salah seorang pencaca lapangan Kecamatan Bolano Lambunu, Armayanto.
Menurutnya, adapun tujuan dan sasaran pada pendataan usaha tani 2009 adalah untuk menyediakan data Base, rumah tangga usaha tani pada padi, jagung, kedelai dan tebu yang lengkap, akurat dan takhir. Dengan tersedianya data Base RTUT-PJKT, diharapkan formulasi berbagai kebijakan Pemerintah di bidang Pangan menjadi lebih tepat sasaran.
Kegiatan pendataan usaha tani 2009 bukan Cuma di Kecamatan Bolano Lambunu tetapi mencakup seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. PUT 2009 dilakukan berdasarkan data awal hasil ST.03, sedangkan di Prov. NAD dilakukan pendataan lengkap usaha tani 2009 dengan mengacu metodologi ST.03.
Pendataan usaha tani 2009 dilakukan di 32 Provinsi mencakup 448 Kabupaten dan Kota, 6.272 Kecamatan, 71.918 Desa dan Kelurahan, 576.710 Blok Sensus (BS) dan Jumlah Rumah Tangga Usaha Tani Padi, Jagung, Kedelai dan Tebu diperkirakan mencapai 17.488.276 rumah tangga.
Zaenal, yang juga Salah seorang Pencaca lapangan menambahkan, data Base rumah tangga Usaha Tani yang tersedia di BTS dewasa ini adalah hasil sensus pertanian 2003 (ST.03). hasil ST.03 yang sudah 5 tahun diperkirakan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi rumah tangga pertanian pada saat ini, untuk itu perlu dilakukan kegiatan pemutakhiran data Base ST.03 yang mencakup kegiatan up-dating data Base ST.03 dan penyisiran pada Blok Sensus (BS) diluar yang tercakup dalam ST.03 yang lalu.(EY)
Sebelum pendatan dimulai dari sejumlah orang pencaca Kecamatan Bolano Lambunu, dilakukan pelatihan secara bertahap di Parigi pada (16-18/02), hal ini dimaksudkan agar pencaca lapangan (PCL) tak kesuliitan melakukan pendataan dilapangan. Hal ini diungkapkan salah seorang pencaca lapangan Kecamatan Bolano Lambunu, Armayanto.
Menurutnya, adapun tujuan dan sasaran pada pendataan usaha tani 2009 adalah untuk menyediakan data Base, rumah tangga usaha tani pada padi, jagung, kedelai dan tebu yang lengkap, akurat dan takhir. Dengan tersedianya data Base RTUT-PJKT, diharapkan formulasi berbagai kebijakan Pemerintah di bidang Pangan menjadi lebih tepat sasaran.
Kegiatan pendataan usaha tani 2009 bukan Cuma di Kecamatan Bolano Lambunu tetapi mencakup seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. PUT 2009 dilakukan berdasarkan data awal hasil ST.03, sedangkan di Prov. NAD dilakukan pendataan lengkap usaha tani 2009 dengan mengacu metodologi ST.03.
Pendataan usaha tani 2009 dilakukan di 32 Provinsi mencakup 448 Kabupaten dan Kota, 6.272 Kecamatan, 71.918 Desa dan Kelurahan, 576.710 Blok Sensus (BS) dan Jumlah Rumah Tangga Usaha Tani Padi, Jagung, Kedelai dan Tebu diperkirakan mencapai 17.488.276 rumah tangga.
Zaenal, yang juga Salah seorang Pencaca lapangan menambahkan, data Base rumah tangga Usaha Tani yang tersedia di BTS dewasa ini adalah hasil sensus pertanian 2003 (ST.03). hasil ST.03 yang sudah 5 tahun diperkirakan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi rumah tangga pertanian pada saat ini, untuk itu perlu dilakukan kegiatan pemutakhiran data Base ST.03 yang mencakup kegiatan up-dating data Base ST.03 dan penyisiran pada Blok Sensus (BS) diluar yang tercakup dalam ST.03 yang lalu.(EY)
HUT HB Paliudju Ke-64
Gema Palu – Keluarga Besar Gubernur HB Paludju memperingati hari Ulang Tahunnya yang ke-64 dengan sangat sederhana. Peringatan tersebut juga dirangkaikan dengan acara zikir bersama yang merupakan hasil kerja sama antar Tim Kolumnis Palu dan Tim Penggerak PKK Propinsi Sulteng.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolda, Kajati, Dan Lanal, Wakil Gubernur Sulteng bersama jajarannya, Kakanwil Depag Sulteng dan Ketua kerukunan Umat Beragama Sulteng, yang dilaksanakan di Rumah Jabatan Gubernur Sulteng Jalan Moch Hatta Palu.
HB Paliudju dalam kesempatan itu mengucapkan rasa terima kasihnya atas pelaksanaan peringatan HUTnya yang ke-64 yang secara kebetulan juga dirangkaikan dengan acara Dzikir bersama. Untuk itu ia berharap agar kegiatan dzikir ini dapat berkesinambungan dan selanjutnya mengharapkan agar kegiatan ini juga dilaksanakan di setiap SKPD.
HB Paliudju berharap, semoga dengan adanya pelaksanaan dzikir bersama ini masyarakat Sulteng dapat mempererat tali Silatuhrahmi antar SKPD, selain itu juga lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta.
Semerntara itu ketua Panitia Pelaksanaan Dzikir bersama H Ardian S Pdi mengatakan, kegiatan ini dapat terlaksana antar Tim Kolumnis Palu yang diketuai Drs Supardi Ibrahim S Kom dan Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Sulteng, yang secara kebetulan diketuai Oleh Hj Kasmiah Paliudju.
“Semoga dengan adanya kegiatan ini Pemda dapat menindak lanjuti dengan memasukkan dalam agenda kegiatan rutin Pemda Sulteng beserta jajarannya, juga agar setiap SKPD dapat melaksanakannya di Instansi masing-masing. Selain itu, sangat diharapkan juga dengan adanya pelaksanaan dzikir bersama ini pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang tidak lama lagi akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan sukses,” tutur Ardian.(aco)
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolda, Kajati, Dan Lanal, Wakil Gubernur Sulteng bersama jajarannya, Kakanwil Depag Sulteng dan Ketua kerukunan Umat Beragama Sulteng, yang dilaksanakan di Rumah Jabatan Gubernur Sulteng Jalan Moch Hatta Palu.
HB Paliudju dalam kesempatan itu mengucapkan rasa terima kasihnya atas pelaksanaan peringatan HUTnya yang ke-64 yang secara kebetulan juga dirangkaikan dengan acara Dzikir bersama. Untuk itu ia berharap agar kegiatan dzikir ini dapat berkesinambungan dan selanjutnya mengharapkan agar kegiatan ini juga dilaksanakan di setiap SKPD.
HB Paliudju berharap, semoga dengan adanya pelaksanaan dzikir bersama ini masyarakat Sulteng dapat mempererat tali Silatuhrahmi antar SKPD, selain itu juga lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta.
Semerntara itu ketua Panitia Pelaksanaan Dzikir bersama H Ardian S Pdi mengatakan, kegiatan ini dapat terlaksana antar Tim Kolumnis Palu yang diketuai Drs Supardi Ibrahim S Kom dan Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Sulteng, yang secara kebetulan diketuai Oleh Hj Kasmiah Paliudju.
“Semoga dengan adanya kegiatan ini Pemda dapat menindak lanjuti dengan memasukkan dalam agenda kegiatan rutin Pemda Sulteng beserta jajarannya, juga agar setiap SKPD dapat melaksanakannya di Instansi masing-masing. Selain itu, sangat diharapkan juga dengan adanya pelaksanaan dzikir bersama ini pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang tidak lama lagi akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan sukses,” tutur Ardian.(aco)
BKKBN Adakan Program Pemantapan KB
Gema Palu – BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan berbagai rangkaian acara beberapa minggu kedepan diantaranya dua hari Pementapan Program KB disambung Sosialisasi DAK 2009, Selanjutnya pada hari rabu diadakan pertemuan JKK, Penilaian angka kredit bagi PKB, Rapat kerja daerah Pada hari kamis di ruang Polibu, Serah sehan Hasil Pendataan Keluarga 2008 dan Orientasi PUM hari sabtu sekaligus Penterahan AJK dan Juknis Anggaran Tahun 2009.
Mengawali pelaksanaan Program Pelaksanaan KB Nasional Tahun 2009 ini, Maka BKKBN Propinsi Sulteng mengadakan Pertemuan Pemantapan Program KB Bagi SKPD-KB Kabupaten dan Kota pada (2 - 4/3) dibalai Diklat Propinsi Sulteng, dengan tujuan untuk memantapkan pelaksanaan inisiatif strategis Bidang Operasional kearah capaian AB dan AA, dan juga untuk memantapkan kelembagaan yang telah terbentuk sesuai PP 41 tahun 2007, Selain itu juga untuk mendayagunakan PKB serta melakukan advokasi kepada Pemda untuk rekrtmen tenaga serta optimalisasi mantan pegawai BKKBN yang menduduki jabatan Struktural dan Tupoksi yang masih terkait dengan program KB, memantapkan operasional lini lapangan, dan lain sebagainya.
Karena mengingat peaksanaan Program KB 2008 lalu banyak mengalami kemajuan dimana berhasil mengajak peserta KB baru sebesar 65.578 orang, terbanyak adalah Kabupaten Donggala yaitu sebesar 12.238 orang, menyusul Kabupaten Parigi Moutong, Banggai, Tolitoli dan Morowali. “Olehnya itu saya atas nama BKKBN mengucapkan penghargaan kepada dan Ibu seluruh Jajaran SKPD-KB Kabupaten dan Kota, Kecamatan serta Desa, karena mau meluangkan sedikit waktunya untuk mengikuti Pertemuan Pemantapan Program KB ini,” ungkap Kepala BKKBN Propinsi Sulteng Djuwartini SKM MM, pada Selasa (3/3) pekan kemarin.
Dikatakan Djuwartini, bahwa tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2009 sangatlah besar karena disamping Negara ini sedang sibuk menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilu Legislatif, Pilpres, juga dihadapkan dengan belum tercapainya sasaran RPJM 2004-2009, maka dari itu perlu merapatkan barisan dan memantapkan komitmen yang ada dan mengembangkannya keseluruh Kabupaten.
“Di Sulteng ini kita telah disuguhkan sebuah Realita Bahwa TFR di Sulteng cenderung meningkat dalam satu dekade terakhir ini, tahun 1997 TFR 3,04, tahun 2003 TFR 3,2 dan pada tahun 2007 naik menjadi 3,3,” papar Djuwartini.
Oleh karenanya, Kepala BKKBN propinsi Sulteng mengharapkan kesemua hal tersebut dapat meningkatkan pengelolaan Program KB di seluruh Kabupaten dan Kota, meningkatkan aksesibilitas pelayanan KB bagi keluarga Prasejahtera dan KS I. Sehingga nantinya dapat menekan Unmet Need dan menekan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD).
“Selain itu, tahun 2009 ini BKKBN akan melakukan pelatihan dasar PLKB bagi 60 orang, usulan dari kabupaten kami tunggu, dan pembinaan PLKB sebagai pejabat fungsional perlu intensif agar para PLKB bersemangat dalam penilaian PAK, dan kita juga harus membahas secara detail mengenai hal ini sehingga nantinya dapat lebih adil dan propesional. Dan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM kabupaten maupun kota, BKKBN pusat memberi kesempatan bagi SKPD baru untuk mengikuti pentaloka secara mandiri di Yogyakarata dan Jakarta. Apabila ada yang berminat boleh mendafta,” ungkap Djuwartini.
Selain itu Ketua Panitia pelaksanaan pemantapan program KB Drs Nurdin Roki, selaku sekertaris BKKBN Propinsi Sulteng mengatakan, perkembangan program KB Nasional di Indonesia benyak dipengaruhi oleh berbagai perubahan lingkungan Strategis baik Nasional, Internasional, maupun Regional telah memberi pengaruh dalam pelaksanaannya.(wan)
Mengawali pelaksanaan Program Pelaksanaan KB Nasional Tahun 2009 ini, Maka BKKBN Propinsi Sulteng mengadakan Pertemuan Pemantapan Program KB Bagi SKPD-KB Kabupaten dan Kota pada (2 - 4/3) dibalai Diklat Propinsi Sulteng, dengan tujuan untuk memantapkan pelaksanaan inisiatif strategis Bidang Operasional kearah capaian AB dan AA, dan juga untuk memantapkan kelembagaan yang telah terbentuk sesuai PP 41 tahun 2007, Selain itu juga untuk mendayagunakan PKB serta melakukan advokasi kepada Pemda untuk rekrtmen tenaga serta optimalisasi mantan pegawai BKKBN yang menduduki jabatan Struktural dan Tupoksi yang masih terkait dengan program KB, memantapkan operasional lini lapangan, dan lain sebagainya.
Karena mengingat peaksanaan Program KB 2008 lalu banyak mengalami kemajuan dimana berhasil mengajak peserta KB baru sebesar 65.578 orang, terbanyak adalah Kabupaten Donggala yaitu sebesar 12.238 orang, menyusul Kabupaten Parigi Moutong, Banggai, Tolitoli dan Morowali. “Olehnya itu saya atas nama BKKBN mengucapkan penghargaan kepada dan Ibu seluruh Jajaran SKPD-KB Kabupaten dan Kota, Kecamatan serta Desa, karena mau meluangkan sedikit waktunya untuk mengikuti Pertemuan Pemantapan Program KB ini,” ungkap Kepala BKKBN Propinsi Sulteng Djuwartini SKM MM, pada Selasa (3/3) pekan kemarin.
Dikatakan Djuwartini, bahwa tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2009 sangatlah besar karena disamping Negara ini sedang sibuk menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilu Legislatif, Pilpres, juga dihadapkan dengan belum tercapainya sasaran RPJM 2004-2009, maka dari itu perlu merapatkan barisan dan memantapkan komitmen yang ada dan mengembangkannya keseluruh Kabupaten.
“Di Sulteng ini kita telah disuguhkan sebuah Realita Bahwa TFR di Sulteng cenderung meningkat dalam satu dekade terakhir ini, tahun 1997 TFR 3,04, tahun 2003 TFR 3,2 dan pada tahun 2007 naik menjadi 3,3,” papar Djuwartini.
Oleh karenanya, Kepala BKKBN propinsi Sulteng mengharapkan kesemua hal tersebut dapat meningkatkan pengelolaan Program KB di seluruh Kabupaten dan Kota, meningkatkan aksesibilitas pelayanan KB bagi keluarga Prasejahtera dan KS I. Sehingga nantinya dapat menekan Unmet Need dan menekan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD).
“Selain itu, tahun 2009 ini BKKBN akan melakukan pelatihan dasar PLKB bagi 60 orang, usulan dari kabupaten kami tunggu, dan pembinaan PLKB sebagai pejabat fungsional perlu intensif agar para PLKB bersemangat dalam penilaian PAK, dan kita juga harus membahas secara detail mengenai hal ini sehingga nantinya dapat lebih adil dan propesional. Dan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM kabupaten maupun kota, BKKBN pusat memberi kesempatan bagi SKPD baru untuk mengikuti pentaloka secara mandiri di Yogyakarata dan Jakarta. Apabila ada yang berminat boleh mendafta,” ungkap Djuwartini.
Selain itu Ketua Panitia pelaksanaan pemantapan program KB Drs Nurdin Roki, selaku sekertaris BKKBN Propinsi Sulteng mengatakan, perkembangan program KB Nasional di Indonesia benyak dipengaruhi oleh berbagai perubahan lingkungan Strategis baik Nasional, Internasional, maupun Regional telah memberi pengaruh dalam pelaksanaannya.(wan)
Langganan:
Postingan (Atom)