Kamis, 12 Maret 2009
Kondisi Jalan di Sulbar Semakin Meresahkan
Ughhh... sialan... ughhh... Aduhhh... mati aku...
Demikian antara lain keluhan yang keluar dari mulut sebagian pengguna jalan yang melintasi jalan menuju ibu kota Propinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Keluhan tersebut disebabkan lubang serta benjolan-benjolan yang hampir memenuhi badan jalan dibeberapa titik diwilayah Sulbar.
Laporan: Dadank Gema News
Hingga saat ini, kondisi jalan dan sebagian jembatan yang menghubungkan antara Sulteng, Sulbar dan Sulsel, masih sangat memprihatinkan. Pasalnya, lebih dari 10 titik jalan rusak di propinsi tersebut terhitung parah.
Berdasarkan pantauan Gema News, salah satu titik jalan rusak yang diperkirakan kurang lebih sepanjang 10 kilometer, tepatnya di Kecamatan Sarjo, Kabupaten Mamuju Utara (Matra).
Kerusakan badan jalan seperti benjolan dan lubang, diwilayah propinsi Sulbar, selain menghambat pengguna jalan yang hendak melintas, juga berpotensi terhadap kerusakan kendaraan dan menimbulkan Kecelakaan Lalulintas (Lakalantas).
“Hampir setiap melintasi jalan ini kendaraan saya mengalami kerusakan. Semua itu disebabkan lubang dan benjolan yang sulit dihindarkan,” ungkap Wawan, seorang warga Majene, yang melintas jalan itu kepada Gema News beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kerusakan jalan menuju Sulbar, itu sudah berlangsung lama. Adapun perbaikan yang dilakukan Pemerintah untuk jalan tersebut menurut Wawan, tidak merata.
“Selama ini, yang paling sering dilakukan adalah penimbunan. Untuk pengaspalan hanya sebagian saja. Saya berharap agar pemerintah segera melakukan perbaikan terhadap semua jalan yang rusak ini, karena dengan kondisi jalan yang dipenuhi lubang, otomatis perjalanan yang seharusnya hanya 1 jam bisa menjadi 2 hingga 3 jam,” tuturnya.
Selain kondisi jalan poros, berdasarkan pantauan, beberapa titik jembatan darurat juga ditemukan di Sulbar.
Saat ini, Dua jembatan di Desa Bambalamotu, masih terbuat dari kayu dan batang kelapa sehingga, setiap kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang melintasi jembatan itu harus antri. Hal tersebut disebabkan jembatan besar penghubung jalan di desa itu saat ini masih dalam tahap perbaikan.
Selain Desa Bambalamotu, Sejumlah jembatan yang mengalami kerusakan diwilayah Sulbar diantaranya Jembatan Desa Kambunong dan Desa Lara, Kecamatan Karossa.
Ansar, seorang warga Mamuju Kota, kepada media ini juga mengaku, akibat kerusakan jalan tersebut, selain menghalangi perjalanan juga pernah berakibat pada Lakalantas yang hingga menelan korban jiwa.
“Bagaimana tidak mau ada kecelakaan kalau lubang, benjolan dan tumpukan hampir memenuhi badan jalan. Saya berharap kepada pemerintah agar memperbaiki semua jalan yang rusak sebab, dampak dari kerusakan itu sangat merugikan pengguna jalan,” ujarnya.
Ansar menambahkan, selain kerusakan jalan, salah satu jembatan yang berada di Desa Kambunong, Kecamatan Karossa, sangat meresahkan. Pasalnya, jembatan darurat yang berukuran kurang lebih 7 meter, terkadang sulit untuk disebrangi oleh kendaraan roda empat.
Dikatakan Ansar, Ditengah-tengah jembatan itu sudah berbentuk bedengan, sehingga terkadang mobil yang melintasi jembatan itu kandas.
“Jembatan yang terbuat dari kayu tidak akan bertahan lama sebab, kayu-kayu itu akan lapuk, apalagi sering dilalui oleh kendaraan berat. Sudah jelas kayu yang sering dilalui roda mobil akan rapuh dan berlubang,” tuturnya.
Dengan kondisi jalan di Propinsi Sulbar yang kian meresahkan, diharapkan kepada seluruh pengendara yang hendak melintasi jalan di wilayah tersebut agar lebih berhati-hati.
Selamat jalan menuju Sulbar.***
Galang Kerjasama Dengan Semua Rakyat
Andi Irni Sukmasari Haring SE: tetap percaya diri dan tidak merasa minder bersaing dengan yang lebih senior.
Laporan : Yeni Oktaviani.
Pelaksanaan pemilu legislatif yang akan helat pada 9 April 2009, tinggal menghitung hari. Moment untuk memaksimalkan dukungan masyarakat di tengah ketatnya persaingan antar Caleg, membuat Andi Irni Sukmasari, salah seorang Caleg Partai Golkar Sona 1 Kabupaten Mamuju tetap membawa rasa percaya diri yang begitu besar dalam memperebutkan hati nurani rakyat.
Sebagai Caleg perempuan yang baru berkiprah di dunia politik dalam menuju kursi parlemen, dengan nomor urut 3 dari partai Golkar, Andi Irni tidak merasa minder dalam bersaing dengan politisi senior didaerah pemilihan (Dapil) Mamuju I yang meliputi daerah Mamuju, Simkep, Tappalang, dan Tappalang Barat.
Dalam komentarnya pekan lalu kepada media ini di kediamannya, Andi Irni menuturkan melihat perwakilan 30 persen kaum perempuan diparlement masih memiliki peluang. Oleh sebab itu, sebagai kader partai Golkar, dirinya merasa terpanggil.
Ketertarikannya untuk menduduki Kursi DPRD Kabupaten Mamuju, disebabkan begitu banyak pemberitaan yang menonjolkan kaum perempuan dari sisi yang paling negatif seperti terlantarnya kaum TKW (Tenaga Kerja Wanita) yang ingin mencari kehidupan yang lebih baik di negeri orang namun kenyataannya yang mereka dapatkan hanya siksaan dari majikan dan juga 70% kaum perempuan dalam mencari nafkah buat keluarganya harus menjadi PKS (Pekerja Seks Komersial). Irni berjanji, dengan restu Tuhan Yang Maha Kuasa dan apabila rakyat memercayakannya untuk duduk di kursi DPRD Kabupaten Mamuju, dengan segala tekad dan tenaganya sebagai kaum perempuan ia akan membuat program pemberdayaan perrempuan agar kedepanya tidak ada lagi wanita yang menangis karena mengalami tindak kekerasan baik secara fisik maupun psikis.
Salah satu program pemberdayaan yang kini tertera dalam benaknya adalah membekali kaum perempuan dengan keterampilan,dengan cara membangin melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk membuka kursus menjahit, kompulan organisasi kaum perempuan dan berbagai macam usaha dan kegiatan lainnya yang menyangkut kerja dari kaum perempuan agar mereka dapat bekerja dan mandiri dari kegiatan tersebut.
Di samping itu kata Irni, selain mengejar dukungan dari mayoritas kaum perempuan, ia juga berusaha mendapatkan dukungan dari semua rakyat khususnya di daearah pemilihannya yakni Dapil I Mamuju sehingga upaya itu diperkencang dengan memaksimalkan kinerja tim pemenenangan yang dibentuknya beberapa bulan yang lalu. Olehnya itu kata Irni lagi, tanpa dukungan dari semua pihak apapun yang akan ia canangkan tidak akan maksimal dan berjalan dengan baik, dengan sangat rendah hati Irni mengharapkan kepada kaum perempuan dan kepada semua rakyat khususnya yang ada di Dapil I dapat mendukung langkah positif dan maju bersama-sama untuk memajukan daerah Mamuju yang tercinta.
Di singgung mengenai suara terbanyak yang mesti duduk dikursi DPRD, Alumni STIE Bongaya Makassar itu menjawab, dengan restu Tuhan Yang Maha Kuasa serta dukungan dari semua masyarakat yang ada di Dapil I Mamuju serta dukungan dari semua pihak, Insya Allah dirinya akan terus maju demi kepentingan rakyat.
“Saya sadar, Dapil I Mamuju memang sangat ketat kompetisinya, namun dengan naluri politik serta kemampuan dan kemauan membuat saya masih Optimis untuk dapat menyuarakan suara rakyat di DPRD nantinya,” ugkap Irni.
Di singgung juga mengenai zipper sistem yang di berlakukan partai Golkar untuk kaum perempuan yang terpilih nantinya, Andi Irni menegaskan, meskipun penerapan zipper sistem itu belum bisa di pastikan, yang terpenting adalah dukungan konkret, untuk itu cara paling baik untuk merealisasikan keterwakilan perempuan yakni dengan memberikan dukungan yang nyata dalam kampanye pemenangan di daerah pemilihan masing-masing, partai politik juga perlu menyediakan alokasi logistik kampanye yang lebih besar dan lebih khusus kepada caleg perempuan dan tidak menyerahkan kepada pasar bebas. Ia juga menegaskan, yang harus menjadi perhatian khusus justru berada dilapangan, sebab dalam proses pemenangan, inilah yang lebih kongkrit.
Andi Irni menuturkan untuk saat ini ia sangat sibuk turun kelapangan dalam mensosialisasikan dan pendekatan terhadap masyarakat.
“Walaupun saya perempuan, semangat tetap ada demi memperjuangkan hati nurani rakyat,” ungkapnya.
Secara singkat Irni juga menceritakan pengalamannya di saat survey kedaerah yang terpencil yang dianggap susah untuk di jangkau, dengan berjalan kaki hampir 2 kilo meter, dan kondisi jalan yang sangat sulit ditempuh dengan kendaraan, apalagi disaat musim hujan, dirinya tetap menempuh dan mesti sampai kedaerah tersebut untuk mensosialisasikan visi misinya sebagai kaum perempuan serta mendengarkan keinginan masyarakat persoalan-persoalan apa yang mereka hadapi selama ini.***
Warga Pombewe Girang
Sigi - Program PNPM yang dijalankan Pemerintah saat ini, khususnya di Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, membuat masyarakat diwilayah itu girang.
Kades Pombewe mengatakan, kegirangan mereka disebabkan jalan menuju kantong produksi di desa itu menjadi mudah untuk dilalui.
“Kami sangat merasa bersukur dengan adanya dana PNPM untuk penggusuran jalan dusun Raranggonau. Dengan adanya bantuan PNPM, kehidupan ekonomi kami bisa meningkat. Diantaranya lancarnya transportasi kami untuk mengangkut hasil bumi dari kebun seperti coklat, jagung, sayur-sayuran dan gula merah.
Meski demikian, masyarakat lebih berharap agar proyek tersebut ditindak lanjuti sampai pada pengaspalan, sehingga jalan tersebut akan menembus kabupaten Parigi Moutong.(Lan)
Kades Pombewe mengatakan, kegirangan mereka disebabkan jalan menuju kantong produksi di desa itu menjadi mudah untuk dilalui.
“Kami sangat merasa bersukur dengan adanya dana PNPM untuk penggusuran jalan dusun Raranggonau. Dengan adanya bantuan PNPM, kehidupan ekonomi kami bisa meningkat. Diantaranya lancarnya transportasi kami untuk mengangkut hasil bumi dari kebun seperti coklat, jagung, sayur-sayuran dan gula merah.
Meski demikian, masyarakat lebih berharap agar proyek tersebut ditindak lanjuti sampai pada pengaspalan, sehingga jalan tersebut akan menembus kabupaten Parigi Moutong.(Lan)
Jembatan Ako “Anjlok”
Gema Matra - Antrian panjang di Desa Ako, kecamatan Pasang Kayu, kembali terjadi. Hal itu disebabkan jembatan penghubung antara Pasang Kayu dengan Marta Jaya, lagi-lagi anjlok.
Yang menjadi korban jembatan tersebut kali ini adalah sebuah truk roda enam dengan kapasitas muatan 6 ton tiba-tiba terperosok kedalam lubang yang terdapat ditengah jembatan Ako. Tak elak mobil Bupati Matra H Abdullah Rasyid, yang hendak mengikuti kegiatan musrembang di Randomayong, ikut terjebak dalam antrian tersebut.
Akibatnya, bupati Abdullah harus menunggu jemputan dari pihak panitia.
Selain bupati, XXX Tajudin Malik, yang juga hendak mengikuti kegiatan tersebut, terpaksa harus kembali disebabkan antrian terlalu panjang.(Eni)
Yang menjadi korban jembatan tersebut kali ini adalah sebuah truk roda enam dengan kapasitas muatan 6 ton tiba-tiba terperosok kedalam lubang yang terdapat ditengah jembatan Ako. Tak elak mobil Bupati Matra H Abdullah Rasyid, yang hendak mengikuti kegiatan musrembang di Randomayong, ikut terjebak dalam antrian tersebut.
Akibatnya, bupati Abdullah harus menunggu jemputan dari pihak panitia.
Selain bupati, XXX Tajudin Malik, yang juga hendak mengikuti kegiatan tersebut, terpaksa harus kembali disebabkan antrian terlalu panjang.(Eni)
Perang Mulut
Gema Parmout – Dua oknum ibu di Bajo Kecamatan Bolano Lambunu yakni AN dan YT ‘’perang mulut’’.
Kasus tersebut bermula ketika YT mengambil lemari tempat buku di ruang AN tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Tindakan YT tersebut tidak dapat diterima oleh AN, sehingga akhirnya saling ‘’lempar’’ kata-kata yang tak bersahabat.
Selain kasus tersebut, YT juga meminjam kompor milik sekolah, dengan alasan akan menanggung air panas untuk guru-guru, tetapi karena YT sering keluar, sehingga janji YT untuk menyiapkan air panas bagi guru-guru tidak terpenuhi.(RNL)
Kasus tersebut bermula ketika YT mengambil lemari tempat buku di ruang AN tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Tindakan YT tersebut tidak dapat diterima oleh AN, sehingga akhirnya saling ‘’lempar’’ kata-kata yang tak bersahabat.
Selain kasus tersebut, YT juga meminjam kompor milik sekolah, dengan alasan akan menanggung air panas untuk guru-guru, tetapi karena YT sering keluar, sehingga janji YT untuk menyiapkan air panas bagi guru-guru tidak terpenuhi.(RNL)
Surat Untuk PLN
Sebagai orang kecil, terasa sangat kecewa terhadap pelayanan PLN Moutong, karena sejak dua tahun lalu bermohon menjadi pelanggan PLN dan sudah membayar panjar sebanyak Rp 200 ribu kepada salah seorang pegawai PLN bernama Ruth, namun sampai saat ini belum terlayani. Bahkan di rumah sudah terpasang instalasi.
Pertanyan saya, kapan pihak PLN bisa melayani pemasangan meteran di rumah di Siendeng, Kecamatan Bolano Lambunu. Karena ada kekhatiran dalam benak saya, setelah dua tahun sejak membayar panjar Rp 200 ribu kepada salah seorang oknum pegawai PLN Moutong belum terlayani juga, maka kemungkinan masalah tersebut semakin tidak jelas, bahkan akhirnya saya hanya berada dalam penantian yang tak pasti.
Surat terbuka ini hanya sekadar saloing mengorkesi, agar ke depan pihak PLN tidak mudah berjanji dan mengambil biaya pemasangan lebih awal yang dapat merugikan konsumen.
Wassalam, salam hormat
Udin Halilu
Pertanyan saya, kapan pihak PLN bisa melayani pemasangan meteran di rumah di Siendeng, Kecamatan Bolano Lambunu. Karena ada kekhatiran dalam benak saya, setelah dua tahun sejak membayar panjar Rp 200 ribu kepada salah seorang oknum pegawai PLN Moutong belum terlayani juga, maka kemungkinan masalah tersebut semakin tidak jelas, bahkan akhirnya saya hanya berada dalam penantian yang tak pasti.
Surat terbuka ini hanya sekadar saloing mengorkesi, agar ke depan pihak PLN tidak mudah berjanji dan mengambil biaya pemasangan lebih awal yang dapat merugikan konsumen.
Wassalam, salam hormat
Udin Halilu
BKKBN Gelar Rakerda
Gema Palu - Sejak dicanangkannya program Keluarga Berencana (KB) di Sulawesi Tengah (Sulteng) iawal tahun 1980, dimana setiap tahunnya menunjukkan kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Untuk itu melalui Rapat Kerja Daerah yang dirangkaikan dengan Sarasehan yang mengakat tema Dengan semangat Kemitraan kita mantapkan Revitalisasi Keluarga Berencana untuk mencapai sasaran RPJM 2004-2009.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di gedung Polibu Gubernuran yang di ikuti segenap jajaran BKKBN Propinsi Sulteng, Kepala Dinas dan jabatan terkait, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Persit Candra Kirana dan Ketua Jalasenastri Propinsi Sulteng, Pekan kemarin.
Gubernur Sulteng, HB Paliudju, dalam sambutannya yang sekaligus membuka Sarasehan itu menyambut baik kegiatan tersebut, mengingat tahun 2009 ini merupakan tahun yang sangat penting dan strategis sekaligus merupakan tahun terakhir untuk mencapai sasaran program. Olehnya itu melalui Rakerda program KB dapat menghasilkan langkah-langkah strategis dalam penanganan dan pelaksanan program KB Nasional di Sulteng, sehingga sasaran dalam RPJM yang tinggal setahun ini dapat mencapai sasaran.
Selanjutnya dikatakan Paliudju, mencermati laporan Kepala BKKBN Propinsi Sulteng, dimana Kependudukan dan KB merupakan landasan pertumbuhan dan pembangunan dengan menjadikan nilai-nilai luhur bangsa dan agama sebagai pondasi pembentukan etika dan Moralitas.
“Untuk itu melalui Rakerda ini diharapkan kepada para peserta agar berupaya untuk membedah dan menemukan hambatan operasional program KB Nasional dengan memanfaatkan data dan imformasi keluarga melalui Data Mikro hasil pendatan 2008. Karena data ini merupakan sumber data yang sangat penting, selain sebagai sumber informasi bagi aktifitas pembangunan disektor terkait dalam lingkup Pemda di Sulteng,” harap Paliudju.
Menurutnya, sejak dicanangkan program KB Nasional di Sulteng beberapa tahun lalu, jumlah peserta KB dari tahun ke tahun terus menunjukkan kenaikan khususnya pada Pasangan Usia Subur (PUS), yang selanjutnya berdampak pada turunnya Total Fertility Rate (TFR) Sulteng dari 5,6 pada tahun 1980 turun menjadi 3,9 pada tahun 1990. Namun demikian kita tetap mengoptimalkan implementasi program KB di masyarakat, sebab data hasil survey Demografi dan Kesehatan di Indonesia (SDKI) menunjukkan bahwa ada kecenderungan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 mempunyia anal lebih banyak bila dibandingkan dengan keluarga yang lebih sejahtera. Bila hal ini tidak segera di atasi maka akan berdampak pada anak usia sekolah terpaksa harus ikut bekerja untuk membantu orang tuanya meringankan biaya kebutuhan keluarga.
Dijelaskannya, hasil pendataan 2008 menunjukkan bahwa jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 di Sulteng berjumlah 345,865 atau 55,6 persen jumlah kepala keluarga yang jumlahnya 621,866 KK. Maka melalui data tersebut tentu akan menjadi tantangan dalam pengelolaan program KB Nasional di Sulteng, untuk itu dibutuhkan langkah-langkah strategis dan antisipatif dalam upaya peningkatan pelaksanaan program KB secara produktif, efektif dan sinergis mulai dari tingkat Propinsi sampai ke tingkat Kabupaten Kota. Selain itu upaya pengentasan kemiskinan juga harus diupayakan lebih intensif, terkoordinasi dan terintegrasi dengan sektor-sektor terkait lainnya dan di Tahun 2009 ini diharapkan Program KB dapat lebih meningkat khususnya dalam penanganan masalah keluarga sehingga target untuk mencapai sasaran RPJM dapat tercapai.(Aco)
Kegiatan tersebut dilaksanakan di gedung Polibu Gubernuran yang di ikuti segenap jajaran BKKBN Propinsi Sulteng, Kepala Dinas dan jabatan terkait, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Persit Candra Kirana dan Ketua Jalasenastri Propinsi Sulteng, Pekan kemarin.
Gubernur Sulteng, HB Paliudju, dalam sambutannya yang sekaligus membuka Sarasehan itu menyambut baik kegiatan tersebut, mengingat tahun 2009 ini merupakan tahun yang sangat penting dan strategis sekaligus merupakan tahun terakhir untuk mencapai sasaran program. Olehnya itu melalui Rakerda program KB dapat menghasilkan langkah-langkah strategis dalam penanganan dan pelaksanan program KB Nasional di Sulteng, sehingga sasaran dalam RPJM yang tinggal setahun ini dapat mencapai sasaran.
Selanjutnya dikatakan Paliudju, mencermati laporan Kepala BKKBN Propinsi Sulteng, dimana Kependudukan dan KB merupakan landasan pertumbuhan dan pembangunan dengan menjadikan nilai-nilai luhur bangsa dan agama sebagai pondasi pembentukan etika dan Moralitas.
“Untuk itu melalui Rakerda ini diharapkan kepada para peserta agar berupaya untuk membedah dan menemukan hambatan operasional program KB Nasional dengan memanfaatkan data dan imformasi keluarga melalui Data Mikro hasil pendatan 2008. Karena data ini merupakan sumber data yang sangat penting, selain sebagai sumber informasi bagi aktifitas pembangunan disektor terkait dalam lingkup Pemda di Sulteng,” harap Paliudju.
Menurutnya, sejak dicanangkan program KB Nasional di Sulteng beberapa tahun lalu, jumlah peserta KB dari tahun ke tahun terus menunjukkan kenaikan khususnya pada Pasangan Usia Subur (PUS), yang selanjutnya berdampak pada turunnya Total Fertility Rate (TFR) Sulteng dari 5,6 pada tahun 1980 turun menjadi 3,9 pada tahun 1990. Namun demikian kita tetap mengoptimalkan implementasi program KB di masyarakat, sebab data hasil survey Demografi dan Kesehatan di Indonesia (SDKI) menunjukkan bahwa ada kecenderungan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 mempunyia anal lebih banyak bila dibandingkan dengan keluarga yang lebih sejahtera. Bila hal ini tidak segera di atasi maka akan berdampak pada anak usia sekolah terpaksa harus ikut bekerja untuk membantu orang tuanya meringankan biaya kebutuhan keluarga.
Dijelaskannya, hasil pendataan 2008 menunjukkan bahwa jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 di Sulteng berjumlah 345,865 atau 55,6 persen jumlah kepala keluarga yang jumlahnya 621,866 KK. Maka melalui data tersebut tentu akan menjadi tantangan dalam pengelolaan program KB Nasional di Sulteng, untuk itu dibutuhkan langkah-langkah strategis dan antisipatif dalam upaya peningkatan pelaksanaan program KB secara produktif, efektif dan sinergis mulai dari tingkat Propinsi sampai ke tingkat Kabupaten Kota. Selain itu upaya pengentasan kemiskinan juga harus diupayakan lebih intensif, terkoordinasi dan terintegrasi dengan sektor-sektor terkait lainnya dan di Tahun 2009 ini diharapkan Program KB dapat lebih meningkat khususnya dalam penanganan masalah keluarga sehingga target untuk mencapai sasaran RPJM dapat tercapai.(Aco)
Sosialisasi UU No 3 Tahun 2005
Gema Palu – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah mensosialisasikan Undang-undang No 3 Tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional.
Staf Ahli Menpora Bidang Strategi Pembangunan Prof DR Ir H Jauhar Arifin mengatakan, bahwa tahun ini palu mendapat giliran untuk mensosialisasikan UU No 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan Nasional dimana UU ini sudah lama diperjuangkan oleh para pendahulu kita, yakni sekitar 23 tahun dan nanti pada tanggal 5 September 2005 dapat terwujud dengan disahkannya UU tersebut oleh DPR-RI, kemudian tanggal 25 September Presiden Republik Indonesia mensahkan UU tersebut.
Hal ini dapat terwujud berkat perjuangan putra Sulawesi Tengah Adhyaksa Dault, dimana saat ini belum cukup setahun menjabat sebagai Menpora.
Dikatakannya, UU ini sangat diperlukan sebagai landasan hukum pengembangan olahraga masyarakat, olahraga prestasi, dan olahraga pendidikan. Dan kehadiran Undang-undang ini tidak muncul dengan bentuk mempunyai bangunan sistem, karena tidak adanya dasar hukum yang kuat.
Menpora pertama RI Maladi sebenarnya telah membuat dasar-dasarnya, tetapi pada periode berikut pengganti Maladi membuang dasar-dasar tersebut karena dianggap tidak mempunyai dasar hukum.
Menurutnya, jika program yang telah disusun Maladi pada saat itu, maka Indonesia tidak mengalami krisis atlet seperti saat ini, karena masih tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sekolah guru olahraga. Tetapi setelah sekolah tersebut ditutup maka kita mengalami krisis atlet, meskipun kita selalu merekrut atlet malalui berbagai lembaga olahraga tapi masih belum mampu memenuhi kebutuhan kita berupa atlet siap pakai. Olehnya itu dengan disahkannya UU No 3 Tahun 2005 ini maka diharapkan dapat menyiapkan program-program strategis olahraga di Indonesia melalui dari 5,10,15, dan 25 tahun kedepan.
Jauhar Arifin juga mengharapkan, dengan adanya program strategis ini maka kebijakan olahraga akan berjalan tanpa tanpa harus tergantung pada siapa yang menjadi pemimpin. Karena selama ini kita selalu tergantung pada kepada siapa yang menjadi pemimpin.
“Bila pemimpinnya tidak senang dengan olahraga maka tidurlah olahraga itu,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sulteng dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten II Bidang Administrasi dan Ekonomi Drs H Najib Godal M.Si, sekaligus membuka secara resmi Sosialisasi UU No 3 Tahun 2005 mengatakan, gerakan nasional Olahraga yang mana intinya untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga yang dikembangkan oleh para pendahulu Olahraga yang mana hingga saat ini masih dirasakan sangat relevan untuk diaktualisasikan dan untuk meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah dan seluruh Komponen Bangsa dalam mewujudkan olahraga di negeri ini.
Untuk itu melalui UU No 3 Tahun 2005 ini keolahragaan Nasional dapat semakin komplit seiring dengan dinamika sosial, ekonomi dan budaya nasional dengan tetap memperhatikan azaz desentralisasi, otonomi dan peran serta masyarakat.
Kemudian diharapkan juga agar insan olahraga tetap menjaga rasa persaudaraan akan bangkit kekuatan yang sangat kuat tetap menegakkan Negara Kesatuan Repiblik Indonesia.(aco)
Staf Ahli Menpora Bidang Strategi Pembangunan Prof DR Ir H Jauhar Arifin mengatakan, bahwa tahun ini palu mendapat giliran untuk mensosialisasikan UU No 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan Nasional dimana UU ini sudah lama diperjuangkan oleh para pendahulu kita, yakni sekitar 23 tahun dan nanti pada tanggal 5 September 2005 dapat terwujud dengan disahkannya UU tersebut oleh DPR-RI, kemudian tanggal 25 September Presiden Republik Indonesia mensahkan UU tersebut.
Hal ini dapat terwujud berkat perjuangan putra Sulawesi Tengah Adhyaksa Dault, dimana saat ini belum cukup setahun menjabat sebagai Menpora.
Dikatakannya, UU ini sangat diperlukan sebagai landasan hukum pengembangan olahraga masyarakat, olahraga prestasi, dan olahraga pendidikan. Dan kehadiran Undang-undang ini tidak muncul dengan bentuk mempunyai bangunan sistem, karena tidak adanya dasar hukum yang kuat.
Menpora pertama RI Maladi sebenarnya telah membuat dasar-dasarnya, tetapi pada periode berikut pengganti Maladi membuang dasar-dasar tersebut karena dianggap tidak mempunyai dasar hukum.
Menurutnya, jika program yang telah disusun Maladi pada saat itu, maka Indonesia tidak mengalami krisis atlet seperti saat ini, karena masih tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sekolah guru olahraga. Tetapi setelah sekolah tersebut ditutup maka kita mengalami krisis atlet, meskipun kita selalu merekrut atlet malalui berbagai lembaga olahraga tapi masih belum mampu memenuhi kebutuhan kita berupa atlet siap pakai. Olehnya itu dengan disahkannya UU No 3 Tahun 2005 ini maka diharapkan dapat menyiapkan program-program strategis olahraga di Indonesia melalui dari 5,10,15, dan 25 tahun kedepan.
Jauhar Arifin juga mengharapkan, dengan adanya program strategis ini maka kebijakan olahraga akan berjalan tanpa tanpa harus tergantung pada siapa yang menjadi pemimpin. Karena selama ini kita selalu tergantung pada kepada siapa yang menjadi pemimpin.
“Bila pemimpinnya tidak senang dengan olahraga maka tidurlah olahraga itu,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sulteng dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten II Bidang Administrasi dan Ekonomi Drs H Najib Godal M.Si, sekaligus membuka secara resmi Sosialisasi UU No 3 Tahun 2005 mengatakan, gerakan nasional Olahraga yang mana intinya untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga yang dikembangkan oleh para pendahulu Olahraga yang mana hingga saat ini masih dirasakan sangat relevan untuk diaktualisasikan dan untuk meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah dan seluruh Komponen Bangsa dalam mewujudkan olahraga di negeri ini.
Untuk itu melalui UU No 3 Tahun 2005 ini keolahragaan Nasional dapat semakin komplit seiring dengan dinamika sosial, ekonomi dan budaya nasional dengan tetap memperhatikan azaz desentralisasi, otonomi dan peran serta masyarakat.
Kemudian diharapkan juga agar insan olahraga tetap menjaga rasa persaudaraan akan bangkit kekuatan yang sangat kuat tetap menegakkan Negara Kesatuan Repiblik Indonesia.(aco)
Mewujudkan Masyarakat Yang Cerdas Dan Berkualitas
Gema Palu – Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 ini mengangkat Visi dan Misi yakni ‘Terwujudnya Masyarakat Sulteng Yang Cerdas dan Berkualitas Serta Menjadikkan Arsip Sebagai Simpul Pemersatu Bangsa’.
Kegiatan Ekspos Program tersebut di sampaikan di hadapan puluhan Media Cetak dan Elektronik di Ruang Press Room pekan kemarin.
Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Propinsi Sulteng Dra Marie Y.E Balebu M.Si mengatakan, Adapun tugas pokok dari Perpustakaan Daerah adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan pada azas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dibidang Perpustakaan dan Arsip dan Dokumentasi.
Adapun Misi yang diemban adalah Menempatkan Badan Perpustakan Daerah sebagai pusat layanan informasi ilmu pengetahuan, tekhnologi, seni dan kebudayaan serta sarana pembelajaran sepanjang hayat, Selain itu juga mengembangkan potensi sumber daya perpustakaan secara profesional dalam kerangka mendorong masyarakat belajar dan membaca, serta menjadikan Perpustakaan sebagai sarana pelestari bahan pustaka hasil budaya bangsa, memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajement pemerintah dan pembangunan yang akuntabilitas kinerja aparatur dan melestarikan Arsip sebagai emori kolektif dan jati diri bangsa sebagai bahan pertanggungjawaban dan alat bukti syah dipengadilan serta yang paling utama adalah menyediakan Arsip sebagai laporan tugas penelitian dan ilmu pengetahuan, pemerintahan, kemaslahatan diri dan bangsa.
Selanjutnya dikatakan, adapun fungsi Badan Perpustakaan Daerah antara lain adalah perumusan kebijakan tehnis dibidang penyelenggaraan perpustakaan, pemberian perizinan dan pelaksanaan umum dibidang pelayanan jasa perpustakaan dan penyusunan bibliografi, katalog induk daerah, bahan rujukan berupa indeks, bibliografi subjek abstrak dan literatur skunder lainnya.
Adapun Program kegiatan prioritas tahun 2009 adalah Program Pelayanan Adminisistrasi perkantoran berupa penyediaan jasa Administrasi perkantoran, Program peningkatan saran dan prasarana aparatur dan pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur. Dana alokasi yang tersedia untuk membiayai seluruh program dan kegiatan tahun 2009 sebesar Rp 5,825 milyar. Selain itu program peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa pengadaan pakaian Dinas harian, sementara untuk program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur berupa pendidikan dan pelatihan formal, bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan.
Masih menurut Marie, program perbaikan sistem administrasi kearsipan berupa pengumpulan data yakni pengumpulan dan penerikan arsip dari Kabupaten dan Kota, pengadaan sarana penyimpanan yakni pengadaan sarana penyimpanan Arsip. Adapun kajian sistem administrasi kearsipan berupa pembinaan kearsipan di Kabupaten Poso, Banggai, Banggai Kepulauan dan Kabupaten Boul, serta pembinaan kearsipan di setiap SKPD dalam jajaran Pemda Propinsi Sulteng.(wan)
Kegiatan Ekspos Program tersebut di sampaikan di hadapan puluhan Media Cetak dan Elektronik di Ruang Press Room pekan kemarin.
Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Propinsi Sulteng Dra Marie Y.E Balebu M.Si mengatakan, Adapun tugas pokok dari Perpustakaan Daerah adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan pada azas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dibidang Perpustakaan dan Arsip dan Dokumentasi.
Adapun Misi yang diemban adalah Menempatkan Badan Perpustakan Daerah sebagai pusat layanan informasi ilmu pengetahuan, tekhnologi, seni dan kebudayaan serta sarana pembelajaran sepanjang hayat, Selain itu juga mengembangkan potensi sumber daya perpustakaan secara profesional dalam kerangka mendorong masyarakat belajar dan membaca, serta menjadikan Perpustakaan sebagai sarana pelestari bahan pustaka hasil budaya bangsa, memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajement pemerintah dan pembangunan yang akuntabilitas kinerja aparatur dan melestarikan Arsip sebagai emori kolektif dan jati diri bangsa sebagai bahan pertanggungjawaban dan alat bukti syah dipengadilan serta yang paling utama adalah menyediakan Arsip sebagai laporan tugas penelitian dan ilmu pengetahuan, pemerintahan, kemaslahatan diri dan bangsa.
Selanjutnya dikatakan, adapun fungsi Badan Perpustakaan Daerah antara lain adalah perumusan kebijakan tehnis dibidang penyelenggaraan perpustakaan, pemberian perizinan dan pelaksanaan umum dibidang pelayanan jasa perpustakaan dan penyusunan bibliografi, katalog induk daerah, bahan rujukan berupa indeks, bibliografi subjek abstrak dan literatur skunder lainnya.
Adapun Program kegiatan prioritas tahun 2009 adalah Program Pelayanan Adminisistrasi perkantoran berupa penyediaan jasa Administrasi perkantoran, Program peningkatan saran dan prasarana aparatur dan pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur. Dana alokasi yang tersedia untuk membiayai seluruh program dan kegiatan tahun 2009 sebesar Rp 5,825 milyar. Selain itu program peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa pengadaan pakaian Dinas harian, sementara untuk program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur berupa pendidikan dan pelatihan formal, bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan.
Masih menurut Marie, program perbaikan sistem administrasi kearsipan berupa pengumpulan data yakni pengumpulan dan penerikan arsip dari Kabupaten dan Kota, pengadaan sarana penyimpanan yakni pengadaan sarana penyimpanan Arsip. Adapun kajian sistem administrasi kearsipan berupa pembinaan kearsipan di Kabupaten Poso, Banggai, Banggai Kepulauan dan Kabupaten Boul, serta pembinaan kearsipan di setiap SKPD dalam jajaran Pemda Propinsi Sulteng.(wan)
Suka Duka Seorang Guru
Gema Sigi – Sumatri Tahero Parigadi, seorang guru yang mengabdi sejak tahun 2003 di SDN satu atap, dusun empat Raranggonau, Desa Pombeve, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, pantas diteladani.
Kenapa tidak, seorang guru yang akrab disapa Sumatri, rela menempuh perjalanan yang memiliki tanjakan kurang lebih sepanjang enam kilo meter dengan lebar jalan dua meter. Semua itu dilakukan Sumatri, demi mendidik anak-anak di dusun Raranggonau, khususnya Desa Pombeve, menjadi generasi yang memiliki kualitas SDM yang baik.
Kepada media ini, Sumatri mengatakan, jalan yang dilaluinya menuju sekolah tersebut, selain hanya memiliki lebar jalan kurang lebih dua meter, juga memiliki jurang yang dalamnya diperkirakan mencapai 200 meter.
“Pekerjaan menempuh jalan yang cukup mengancam keselamatan itu saya tempuh setiap pagi dan sepulang mengajar, selama saya mengabdi sejak tahun 2003 hingga saat ini,” tutur Sumatri kepada Gema News pekan kemarin.
Selain ingin menciptakan generasi yang memiliki SDM yang baik, kata Sumatri lagi, tujuannya juga ingin mengabdi kepada negara dan bangsa, selagi bendera merah putih dipancangkan, dan siap menghadapi semua tantangan berbentuk apapun demi NKRI.(Lan)
Kenapa tidak, seorang guru yang akrab disapa Sumatri, rela menempuh perjalanan yang memiliki tanjakan kurang lebih sepanjang enam kilo meter dengan lebar jalan dua meter. Semua itu dilakukan Sumatri, demi mendidik anak-anak di dusun Raranggonau, khususnya Desa Pombeve, menjadi generasi yang memiliki kualitas SDM yang baik.
Kepada media ini, Sumatri mengatakan, jalan yang dilaluinya menuju sekolah tersebut, selain hanya memiliki lebar jalan kurang lebih dua meter, juga memiliki jurang yang dalamnya diperkirakan mencapai 200 meter.
“Pekerjaan menempuh jalan yang cukup mengancam keselamatan itu saya tempuh setiap pagi dan sepulang mengajar, selama saya mengabdi sejak tahun 2003 hingga saat ini,” tutur Sumatri kepada Gema News pekan kemarin.
Selain ingin menciptakan generasi yang memiliki SDM yang baik, kata Sumatri lagi, tujuannya juga ingin mengabdi kepada negara dan bangsa, selagi bendera merah putih dipancangkan, dan siap menghadapi semua tantangan berbentuk apapun demi NKRI.(Lan)
Pemlur Kampal Bakal Tingkatkan Mutu Pelayanan
Gema Parmout – Pemerintah Kelurahan (Pemlur) Kampal bakal lebih meningkatkan kinerja di tahun 2009, dalam hal peningkatan standar mutu pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Kepala Kelurahan Kampal, Ervian Aksa yoza SSTp, Jumat (6/2), usai pelantikan eselon IV, yang dilaksanakan di auditorium Kantor Bupati Parmout.
Menurutnya, banyak strategi yang harus dilakukan oleh Pemlur Kampal dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah memfungsikan dengan baik kegiatan itu.
“Keinginan saya demikian besar untuk memberikan kepuasan kepada warga Kelurahan Kampal dalam hal pelayanan, karena semua itu adalah inti dari pekerjaan kita di Kelurahan,” jelasnya.
Untuk itu ia menghimbau, kepada warga Kelurahan Kampal agar mau turut berperan aktif dalam membangun kebersamaan, memberikan masukan, serta menegakkan aturan yang ada.
Apalagi kata dia, Adipura sudah semakin dekat sehingga perlu segera menata wilayah Kelurahan Kampal agar bisa lebih baik lagi kedepannya, karena selama ini pejabat tinggi yang datang ke Kabupaten Parimo pasti akan singgah di Kampal.
“Salah satu contoh sapi yang berkeliaran di jalanan, tidak enak dilihat apabila sedang ada pejabat yang berkunjung, karena yang ditahu bukan hanya Kabupatennya tapi Kelurahan juga pasti ikut terbawa-bawa,” tuturnya.
Olehnya, pembenahan yang harus dilakukan adalah memupuk kesadaran diri pada warga agar dapat diajak kerjasama dengan baik sehingga Pemlur tidak repot dalam menata kelurahan.
Lanjut ia menjelaskan, sebenarnya manfaat dari penataan keindahan maupun keasrian Kelurahan bukan hanya nilai estetikanya yang dinikmati, namun juga dapat menjamin warga selalu dalam hidup sehat.
“Kalau hidup sehat kan rejeki lancar, tapi hidup sehat juga bergantung kepada cara kita dalam menjaga keindahan atau kebersihan,” tekannya.
Kalau semua elemen mau bekerja sama dengan baik kata dia, untuk menjadi Kelurahan yang mempunyai standar keindahan sendiri pasti akan tercapai.(frz)
Menurutnya, banyak strategi yang harus dilakukan oleh Pemlur Kampal dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah memfungsikan dengan baik kegiatan itu.
“Keinginan saya demikian besar untuk memberikan kepuasan kepada warga Kelurahan Kampal dalam hal pelayanan, karena semua itu adalah inti dari pekerjaan kita di Kelurahan,” jelasnya.
Untuk itu ia menghimbau, kepada warga Kelurahan Kampal agar mau turut berperan aktif dalam membangun kebersamaan, memberikan masukan, serta menegakkan aturan yang ada.
Apalagi kata dia, Adipura sudah semakin dekat sehingga perlu segera menata wilayah Kelurahan Kampal agar bisa lebih baik lagi kedepannya, karena selama ini pejabat tinggi yang datang ke Kabupaten Parimo pasti akan singgah di Kampal.
“Salah satu contoh sapi yang berkeliaran di jalanan, tidak enak dilihat apabila sedang ada pejabat yang berkunjung, karena yang ditahu bukan hanya Kabupatennya tapi Kelurahan juga pasti ikut terbawa-bawa,” tuturnya.
Olehnya, pembenahan yang harus dilakukan adalah memupuk kesadaran diri pada warga agar dapat diajak kerjasama dengan baik sehingga Pemlur tidak repot dalam menata kelurahan.
Lanjut ia menjelaskan, sebenarnya manfaat dari penataan keindahan maupun keasrian Kelurahan bukan hanya nilai estetikanya yang dinikmati, namun juga dapat menjamin warga selalu dalam hidup sehat.
“Kalau hidup sehat kan rejeki lancar, tapi hidup sehat juga bergantung kepada cara kita dalam menjaga keindahan atau kebersihan,” tekannya.
Kalau semua elemen mau bekerja sama dengan baik kata dia, untuk menjadi Kelurahan yang mempunyai standar keindahan sendiri pasti akan tercapai.(frz)
Pola Pariwisata Berbasis Kemasyarakatan Akan Dikembangkan
Gema Parmout – Dinas Pemuda dan Olah Raga, Budaya, Pariwisata (Disporabudpar), Kabupaten Parmout, perlu memikirkan penyediaan fasilitas infrastruktur seperti pembangunan pondokan di setiap titik pariwisata yang dimiliki Parmout. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Disporabudpar Parmout Hj Dandeng Djamrud Spd M hum, kepada wartawan pada Jumat (6/2).
Menurut Hj Dandeng, Perlunya dibangun pondokan tersebut bertujuan untuk wisatawan yang akan mendatangi obyek wisata apabila menginap.
“Kalau Cuma sekedar singgah ambil foto kita tidak bisa mengambil keuntungan yang maksimal dari kedatangan para wisatawan,” katanya.
Keuntungan lain yang dapat diraih, kata Dandeng, apabila ada pondokan yang dibangun dekat dengan titik pariwisata adalah, dapat memberikan kesempatan pada masyarakat sekitarnya untuk membuka lapangan kerja baru.
Dijelaskannya, sesuai dengan visi dan misi bupati untuk lima tahun kedepan, dimana pemerintah daerah sedang mengupayakan untuk membuka akses lapangan pekerjaan seluas-luasnya di kalangan masyarakat. Apalagi saat ini situasi perekonomian yang sulit dengan tingkat kesempatan bekerja dan peluang berusaha yang menurun serta kecenderungan bertambahnya angka pengangguran.
“Sangat diperlukan suatu tindakan nyata untuk dapat mengangkat kembali pariwisata Parmout melalui paradigma baru yakni, pengembangan pariwisata yang berbasis pada perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Dengan pengembangan pariwisata kata Dandeng lagi, diharapkan dapat mengangkat kembali perekonomian yang berbasis pada kemampuan kemasyarakatan setempat
Karena dalam hal ini masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya penyediaan pondok wisata sebagai hunian wisatawan dan disisi lainnya dapat memberi dampak positif pada peningkatan taraf hidup kesejahteraan mereka.
Olehnya, sektor pariwisata diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan pemerintah dalam mengembangkan program pariwisata berbasis masyarakat yang bersifat produktif melalui penciptaan kesempatan dan pemberdayaan masyarakat secara luas.
“Dengan demikian secara langsung sektor pariwisata mampu mendukung penciptaan ketahanan perekonomian masyarakat dalam menghadapi situasi krisis yang terjadi,” tegasnya.(frz)
Menurut Hj Dandeng, Perlunya dibangun pondokan tersebut bertujuan untuk wisatawan yang akan mendatangi obyek wisata apabila menginap.
“Kalau Cuma sekedar singgah ambil foto kita tidak bisa mengambil keuntungan yang maksimal dari kedatangan para wisatawan,” katanya.
Keuntungan lain yang dapat diraih, kata Dandeng, apabila ada pondokan yang dibangun dekat dengan titik pariwisata adalah, dapat memberikan kesempatan pada masyarakat sekitarnya untuk membuka lapangan kerja baru.
Dijelaskannya, sesuai dengan visi dan misi bupati untuk lima tahun kedepan, dimana pemerintah daerah sedang mengupayakan untuk membuka akses lapangan pekerjaan seluas-luasnya di kalangan masyarakat. Apalagi saat ini situasi perekonomian yang sulit dengan tingkat kesempatan bekerja dan peluang berusaha yang menurun serta kecenderungan bertambahnya angka pengangguran.
“Sangat diperlukan suatu tindakan nyata untuk dapat mengangkat kembali pariwisata Parmout melalui paradigma baru yakni, pengembangan pariwisata yang berbasis pada perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Dengan pengembangan pariwisata kata Dandeng lagi, diharapkan dapat mengangkat kembali perekonomian yang berbasis pada kemampuan kemasyarakatan setempat
Karena dalam hal ini masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya penyediaan pondok wisata sebagai hunian wisatawan dan disisi lainnya dapat memberi dampak positif pada peningkatan taraf hidup kesejahteraan mereka.
Olehnya, sektor pariwisata diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan pemerintah dalam mengembangkan program pariwisata berbasis masyarakat yang bersifat produktif melalui penciptaan kesempatan dan pemberdayaan masyarakat secara luas.
“Dengan demikian secara langsung sektor pariwisata mampu mendukung penciptaan ketahanan perekonomian masyarakat dalam menghadapi situasi krisis yang terjadi,” tegasnya.(frz)
Hasil Musrenbang Dianggap Belum Maksimal
Banyaknya Usulan Ditingkat Desa dan Kelurahan Belum Terealisasi
Gema Parmout - Banyaknya pengusulan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak terealisasi, menjadi keluhan tersendiri bagi Pemerintahan Desa (Pemdes) dan Pemerintah Kelurahan (Pemlur).
Menurut sejumlah Pemlur dan Pemdes, semua usulan telah dianggap sebagai program prioritas berdasarkan pengusulan yang telah dilakukan secara musyawarah dengan masyarakat.
Salah satu Kelurahan yang mengeluhkan sistim tersebut adalah Kelurahan Loji, yang saat ini dipimpin Marlin Tjora, S.Sos.
Kepada wartawan Marlin Tjora mengatakan, seharusnya langkah yang dilakukan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) transparansi. “Contohnya, tidak teralisasinya usulan kita menurut pihak Bappeda seharusnya pengusulan berdasarkan patron yang telah ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tapi hingga saat ini kita tidak tahu, apa saja patronnya,” ungkapnya.
Dikatakannya, setelah menentukan patron yang akan dijadikan dasar skala prioritas di pengusulan Musrenbang pada tingkat desa dan Kelurahan, seharusnya pihak Pemda memberikan tembusan sehingga dengan mudah bisa disinkronkan.
Namun kenyataannya kata dia, hal tersebut tidak dilakukan, yang mengakibatkan tidak terjadi sinkronisasi ditingkat desa, kelurahan dengan Pemda dalam hal pengusulan yang dianggap prioritas.
Terkait hal itu Kepala Bappeda, Ir Mohammad Idrus Aburaera, mengatakan, skala prioritas yang dimaksud adalah sesuai dengan patron yang telah ditetapkan pada RPJMD.
Namun kata dia, semua pengusulan itu bukan habis pada tahapan itu melainkan akan dilakukan lagi pertemuan pada tingkat SKPD terkait.
“Hasil dari Musrenbang ditingkat Desa dan Kelurahan yang telah diusulkan nanti akan ditindak lanjuti pada pembahasan di forum SKPD, disitulah dilakukan penyaringan, contohnya, kalau menyangkut pembangunan atau perbaikan jalan maka kita akan minta pertimbangan intansi terkait untuk dilihat apakah masuk dalam prioritas atau tidak,” jelasnya.
Yang menjadi kelemahan menurut dia, seharusnya semua pihak, utamanya Kecamatan harus mempunyai perencanaan prioritas sendiri dalam mengkaji semua usulan yang ada pada tingkat Desa maupun Kelurahan, sehingga pada saat mengusulkan semua usulan dari Desa atau Kelurahan sudah ada dalam skala prioritas.
“Jadi usulan itu tidak mentah pada tingkat forum SKPD nantinya, kalau itu berjalan dengan baik saya yakin semua akan berjalan sesuai dengan visi misi yang saat ini kita emban bersama,” tuturnya.(frz)
Gema Parmout - Banyaknya pengusulan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak terealisasi, menjadi keluhan tersendiri bagi Pemerintahan Desa (Pemdes) dan Pemerintah Kelurahan (Pemlur).
Menurut sejumlah Pemlur dan Pemdes, semua usulan telah dianggap sebagai program prioritas berdasarkan pengusulan yang telah dilakukan secara musyawarah dengan masyarakat.
Salah satu Kelurahan yang mengeluhkan sistim tersebut adalah Kelurahan Loji, yang saat ini dipimpin Marlin Tjora, S.Sos.
Kepada wartawan Marlin Tjora mengatakan, seharusnya langkah yang dilakukan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) transparansi. “Contohnya, tidak teralisasinya usulan kita menurut pihak Bappeda seharusnya pengusulan berdasarkan patron yang telah ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tapi hingga saat ini kita tidak tahu, apa saja patronnya,” ungkapnya.
Dikatakannya, setelah menentukan patron yang akan dijadikan dasar skala prioritas di pengusulan Musrenbang pada tingkat desa dan Kelurahan, seharusnya pihak Pemda memberikan tembusan sehingga dengan mudah bisa disinkronkan.
Namun kenyataannya kata dia, hal tersebut tidak dilakukan, yang mengakibatkan tidak terjadi sinkronisasi ditingkat desa, kelurahan dengan Pemda dalam hal pengusulan yang dianggap prioritas.
Terkait hal itu Kepala Bappeda, Ir Mohammad Idrus Aburaera, mengatakan, skala prioritas yang dimaksud adalah sesuai dengan patron yang telah ditetapkan pada RPJMD.
Namun kata dia, semua pengusulan itu bukan habis pada tahapan itu melainkan akan dilakukan lagi pertemuan pada tingkat SKPD terkait.
“Hasil dari Musrenbang ditingkat Desa dan Kelurahan yang telah diusulkan nanti akan ditindak lanjuti pada pembahasan di forum SKPD, disitulah dilakukan penyaringan, contohnya, kalau menyangkut pembangunan atau perbaikan jalan maka kita akan minta pertimbangan intansi terkait untuk dilihat apakah masuk dalam prioritas atau tidak,” jelasnya.
Yang menjadi kelemahan menurut dia, seharusnya semua pihak, utamanya Kecamatan harus mempunyai perencanaan prioritas sendiri dalam mengkaji semua usulan yang ada pada tingkat Desa maupun Kelurahan, sehingga pada saat mengusulkan semua usulan dari Desa atau Kelurahan sudah ada dalam skala prioritas.
“Jadi usulan itu tidak mentah pada tingkat forum SKPD nantinya, kalau itu berjalan dengan baik saya yakin semua akan berjalan sesuai dengan visi misi yang saat ini kita emban bersama,” tuturnya.(frz)
Warga Bajo Lirik Usaha Keramba Ikan
Gema Parmout - Usaha keramba ikan di Bajo, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong punya prospek cukup baik. Sayangnya, belum banyak warga setempat yang melakukan pengembangan keramba ikan terebut.
Belum banyaknya warga Bajo melakukan pengembangan usaha keramba ikan, bukan karena tidak adanya minat, melainkan karena terbatasnya dana untuk pengadan fasilitas pendukung untuk membuka usaha keramba tersebut.
Biayanya memang tidak seberapa besar, menurut Kepala Dusun II Bajo, Daham, yang juga salah seorang pengembang usaha keramba ikan di Bajo, anggarannya hanya berkisar satu juta rupiah untuk keramba seukuran empat kali tiga meter yang bisa menampung sekitar 200 hingga 400 ekor ikan.
Menurut Daham, keramba seukuran kecil itu, merupakan keramba pemula, yang dananya terbatas, namun bila dana cukup memadai bisa mencapai lima kali 10 meter yang bisa menampung sekitar 1000 ekor ikan.
“Keramba ikan di Bajo rata-rata baru berkisar antara empat meter hingga 10 meter persegi dalam jumlah yang masih terbatas,’’ terang Daham yang sudah beberapa kali panen ikan dari hasil usaha kerambanya.
Daham berharap, pemerintah bisa melirik dan memperhatikan pengembangan usaha keramba di Bajo, sehingga bisa mendorong bagi warga Bajo untuk membuka usaha keramba. ‘’Terus terang kendala yang dihadapi warga dalam usaha pengembangan keramba ikan adalah masalah dana,’’ jelasnya.
Sebenarnya, katanya, bila pemerintah bisa mengucurkan bantuan dana bagi warga nelayan di Bajo untuk pengembangan usaha keramba ikan, maka akan lebih banyak lagi warga melakukan pengembangan keramba tersebut, sebab hasilnya jelas dan mudah pemasarannya, karena biasanya pedagang ikan di Palu langsung menghubungi warga bila ikan-ikan di keramba siap panen.(RNL)
Belum banyaknya warga Bajo melakukan pengembangan usaha keramba ikan, bukan karena tidak adanya minat, melainkan karena terbatasnya dana untuk pengadan fasilitas pendukung untuk membuka usaha keramba tersebut.
Biayanya memang tidak seberapa besar, menurut Kepala Dusun II Bajo, Daham, yang juga salah seorang pengembang usaha keramba ikan di Bajo, anggarannya hanya berkisar satu juta rupiah untuk keramba seukuran empat kali tiga meter yang bisa menampung sekitar 200 hingga 400 ekor ikan.
Menurut Daham, keramba seukuran kecil itu, merupakan keramba pemula, yang dananya terbatas, namun bila dana cukup memadai bisa mencapai lima kali 10 meter yang bisa menampung sekitar 1000 ekor ikan.
“Keramba ikan di Bajo rata-rata baru berkisar antara empat meter hingga 10 meter persegi dalam jumlah yang masih terbatas,’’ terang Daham yang sudah beberapa kali panen ikan dari hasil usaha kerambanya.
Daham berharap, pemerintah bisa melirik dan memperhatikan pengembangan usaha keramba di Bajo, sehingga bisa mendorong bagi warga Bajo untuk membuka usaha keramba. ‘’Terus terang kendala yang dihadapi warga dalam usaha pengembangan keramba ikan adalah masalah dana,’’ jelasnya.
Sebenarnya, katanya, bila pemerintah bisa mengucurkan bantuan dana bagi warga nelayan di Bajo untuk pengembangan usaha keramba ikan, maka akan lebih banyak lagi warga melakukan pengembangan keramba tersebut, sebab hasilnya jelas dan mudah pemasarannya, karena biasanya pedagang ikan di Palu langsung menghubungi warga bila ikan-ikan di keramba siap panen.(RNL)
BPS Lakukan Pendataan Tanaman Pangan
Gema Parmout – Badan Pusat Statistik (BPS) Mitra dari BPS kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), sedang melakukan pendataan kepada masyarakat pertanian khususnya tanaman pangan seperti padi, jagung, tebu, kedelai. Pendataan tersebut dilakukan secara serentak oleh Pencaca Lapangan (PCL) dalam hal ini mitra BPS mulai tanggal 20 Februari 2009 serta dilakukan 40 orang, 12 orang berasal dari Staf kecamatan Bolano Lambunu selehbihnya merupakan utusan masing-masing, satu orang dari Desa yang ada di wilayah Kecamatan Bolano Lambunu.
Sebelum pendatan dimulai dari sejumlah orang pencaca Kecamatan Bolano Lambunu, dilakukan pelatihan secara bertahap di Parigi pada (16-18/02), hal ini dimaksudkan agar pencaca lapangan (PCL) tak kesuliitan melakukan pendataan dilapangan. Hal ini diungkapkan salah seorang pencaca lapangan Kecamatan Bolano Lambunu, Armayanto.
Menurutnya, adapun tujuan dan sasaran pada pendataan usaha tani 2009 adalah untuk menyediakan data Base, rumah tangga usaha tani pada padi, jagung, kedelai dan tebu yang lengkap, akurat dan takhir. Dengan tersedianya data Base RTUT-PJKT, diharapkan formulasi berbagai kebijakan Pemerintah di bidang Pangan menjadi lebih tepat sasaran.
Kegiatan pendataan usaha tani 2009 bukan Cuma di Kecamatan Bolano Lambunu tetapi mencakup seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. PUT 2009 dilakukan berdasarkan data awal hasil ST.03, sedangkan di Prov. NAD dilakukan pendataan lengkap usaha tani 2009 dengan mengacu metodologi ST.03.
Pendataan usaha tani 2009 dilakukan di 32 Provinsi mencakup 448 Kabupaten dan Kota, 6.272 Kecamatan, 71.918 Desa dan Kelurahan, 576.710 Blok Sensus (BS) dan Jumlah Rumah Tangga Usaha Tani Padi, Jagung, Kedelai dan Tebu diperkirakan mencapai 17.488.276 rumah tangga.
Zaenal, yang juga Salah seorang Pencaca lapangan menambahkan, data Base rumah tangga Usaha Tani yang tersedia di BTS dewasa ini adalah hasil sensus pertanian 2003 (ST.03). hasil ST.03 yang sudah 5 tahun diperkirakan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi rumah tangga pertanian pada saat ini, untuk itu perlu dilakukan kegiatan pemutakhiran data Base ST.03 yang mencakup kegiatan up-dating data Base ST.03 dan penyisiran pada Blok Sensus (BS) diluar yang tercakup dalam ST.03 yang lalu.(EY)
Sebelum pendatan dimulai dari sejumlah orang pencaca Kecamatan Bolano Lambunu, dilakukan pelatihan secara bertahap di Parigi pada (16-18/02), hal ini dimaksudkan agar pencaca lapangan (PCL) tak kesuliitan melakukan pendataan dilapangan. Hal ini diungkapkan salah seorang pencaca lapangan Kecamatan Bolano Lambunu, Armayanto.
Menurutnya, adapun tujuan dan sasaran pada pendataan usaha tani 2009 adalah untuk menyediakan data Base, rumah tangga usaha tani pada padi, jagung, kedelai dan tebu yang lengkap, akurat dan takhir. Dengan tersedianya data Base RTUT-PJKT, diharapkan formulasi berbagai kebijakan Pemerintah di bidang Pangan menjadi lebih tepat sasaran.
Kegiatan pendataan usaha tani 2009 bukan Cuma di Kecamatan Bolano Lambunu tetapi mencakup seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. PUT 2009 dilakukan berdasarkan data awal hasil ST.03, sedangkan di Prov. NAD dilakukan pendataan lengkap usaha tani 2009 dengan mengacu metodologi ST.03.
Pendataan usaha tani 2009 dilakukan di 32 Provinsi mencakup 448 Kabupaten dan Kota, 6.272 Kecamatan, 71.918 Desa dan Kelurahan, 576.710 Blok Sensus (BS) dan Jumlah Rumah Tangga Usaha Tani Padi, Jagung, Kedelai dan Tebu diperkirakan mencapai 17.488.276 rumah tangga.
Zaenal, yang juga Salah seorang Pencaca lapangan menambahkan, data Base rumah tangga Usaha Tani yang tersedia di BTS dewasa ini adalah hasil sensus pertanian 2003 (ST.03). hasil ST.03 yang sudah 5 tahun diperkirakan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi rumah tangga pertanian pada saat ini, untuk itu perlu dilakukan kegiatan pemutakhiran data Base ST.03 yang mencakup kegiatan up-dating data Base ST.03 dan penyisiran pada Blok Sensus (BS) diluar yang tercakup dalam ST.03 yang lalu.(EY)
HUT HB Paliudju Ke-64
Gema Palu – Keluarga Besar Gubernur HB Paludju memperingati hari Ulang Tahunnya yang ke-64 dengan sangat sederhana. Peringatan tersebut juga dirangkaikan dengan acara zikir bersama yang merupakan hasil kerja sama antar Tim Kolumnis Palu dan Tim Penggerak PKK Propinsi Sulteng.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolda, Kajati, Dan Lanal, Wakil Gubernur Sulteng bersama jajarannya, Kakanwil Depag Sulteng dan Ketua kerukunan Umat Beragama Sulteng, yang dilaksanakan di Rumah Jabatan Gubernur Sulteng Jalan Moch Hatta Palu.
HB Paliudju dalam kesempatan itu mengucapkan rasa terima kasihnya atas pelaksanaan peringatan HUTnya yang ke-64 yang secara kebetulan juga dirangkaikan dengan acara Dzikir bersama. Untuk itu ia berharap agar kegiatan dzikir ini dapat berkesinambungan dan selanjutnya mengharapkan agar kegiatan ini juga dilaksanakan di setiap SKPD.
HB Paliudju berharap, semoga dengan adanya pelaksanaan dzikir bersama ini masyarakat Sulteng dapat mempererat tali Silatuhrahmi antar SKPD, selain itu juga lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta.
Semerntara itu ketua Panitia Pelaksanaan Dzikir bersama H Ardian S Pdi mengatakan, kegiatan ini dapat terlaksana antar Tim Kolumnis Palu yang diketuai Drs Supardi Ibrahim S Kom dan Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Sulteng, yang secara kebetulan diketuai Oleh Hj Kasmiah Paliudju.
“Semoga dengan adanya kegiatan ini Pemda dapat menindak lanjuti dengan memasukkan dalam agenda kegiatan rutin Pemda Sulteng beserta jajarannya, juga agar setiap SKPD dapat melaksanakannya di Instansi masing-masing. Selain itu, sangat diharapkan juga dengan adanya pelaksanaan dzikir bersama ini pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang tidak lama lagi akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan sukses,” tutur Ardian.(aco)
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolda, Kajati, Dan Lanal, Wakil Gubernur Sulteng bersama jajarannya, Kakanwil Depag Sulteng dan Ketua kerukunan Umat Beragama Sulteng, yang dilaksanakan di Rumah Jabatan Gubernur Sulteng Jalan Moch Hatta Palu.
HB Paliudju dalam kesempatan itu mengucapkan rasa terima kasihnya atas pelaksanaan peringatan HUTnya yang ke-64 yang secara kebetulan juga dirangkaikan dengan acara Dzikir bersama. Untuk itu ia berharap agar kegiatan dzikir ini dapat berkesinambungan dan selanjutnya mengharapkan agar kegiatan ini juga dilaksanakan di setiap SKPD.
HB Paliudju berharap, semoga dengan adanya pelaksanaan dzikir bersama ini masyarakat Sulteng dapat mempererat tali Silatuhrahmi antar SKPD, selain itu juga lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta.
Semerntara itu ketua Panitia Pelaksanaan Dzikir bersama H Ardian S Pdi mengatakan, kegiatan ini dapat terlaksana antar Tim Kolumnis Palu yang diketuai Drs Supardi Ibrahim S Kom dan Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Sulteng, yang secara kebetulan diketuai Oleh Hj Kasmiah Paliudju.
“Semoga dengan adanya kegiatan ini Pemda dapat menindak lanjuti dengan memasukkan dalam agenda kegiatan rutin Pemda Sulteng beserta jajarannya, juga agar setiap SKPD dapat melaksanakannya di Instansi masing-masing. Selain itu, sangat diharapkan juga dengan adanya pelaksanaan dzikir bersama ini pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang tidak lama lagi akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan sukses,” tutur Ardian.(aco)
BKKBN Adakan Program Pemantapan KB
Gema Palu – BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan berbagai rangkaian acara beberapa minggu kedepan diantaranya dua hari Pementapan Program KB disambung Sosialisasi DAK 2009, Selanjutnya pada hari rabu diadakan pertemuan JKK, Penilaian angka kredit bagi PKB, Rapat kerja daerah Pada hari kamis di ruang Polibu, Serah sehan Hasil Pendataan Keluarga 2008 dan Orientasi PUM hari sabtu sekaligus Penterahan AJK dan Juknis Anggaran Tahun 2009.
Mengawali pelaksanaan Program Pelaksanaan KB Nasional Tahun 2009 ini, Maka BKKBN Propinsi Sulteng mengadakan Pertemuan Pemantapan Program KB Bagi SKPD-KB Kabupaten dan Kota pada (2 - 4/3) dibalai Diklat Propinsi Sulteng, dengan tujuan untuk memantapkan pelaksanaan inisiatif strategis Bidang Operasional kearah capaian AB dan AA, dan juga untuk memantapkan kelembagaan yang telah terbentuk sesuai PP 41 tahun 2007, Selain itu juga untuk mendayagunakan PKB serta melakukan advokasi kepada Pemda untuk rekrtmen tenaga serta optimalisasi mantan pegawai BKKBN yang menduduki jabatan Struktural dan Tupoksi yang masih terkait dengan program KB, memantapkan operasional lini lapangan, dan lain sebagainya.
Karena mengingat peaksanaan Program KB 2008 lalu banyak mengalami kemajuan dimana berhasil mengajak peserta KB baru sebesar 65.578 orang, terbanyak adalah Kabupaten Donggala yaitu sebesar 12.238 orang, menyusul Kabupaten Parigi Moutong, Banggai, Tolitoli dan Morowali. “Olehnya itu saya atas nama BKKBN mengucapkan penghargaan kepada dan Ibu seluruh Jajaran SKPD-KB Kabupaten dan Kota, Kecamatan serta Desa, karena mau meluangkan sedikit waktunya untuk mengikuti Pertemuan Pemantapan Program KB ini,” ungkap Kepala BKKBN Propinsi Sulteng Djuwartini SKM MM, pada Selasa (3/3) pekan kemarin.
Dikatakan Djuwartini, bahwa tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2009 sangatlah besar karena disamping Negara ini sedang sibuk menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilu Legislatif, Pilpres, juga dihadapkan dengan belum tercapainya sasaran RPJM 2004-2009, maka dari itu perlu merapatkan barisan dan memantapkan komitmen yang ada dan mengembangkannya keseluruh Kabupaten.
“Di Sulteng ini kita telah disuguhkan sebuah Realita Bahwa TFR di Sulteng cenderung meningkat dalam satu dekade terakhir ini, tahun 1997 TFR 3,04, tahun 2003 TFR 3,2 dan pada tahun 2007 naik menjadi 3,3,” papar Djuwartini.
Oleh karenanya, Kepala BKKBN propinsi Sulteng mengharapkan kesemua hal tersebut dapat meningkatkan pengelolaan Program KB di seluruh Kabupaten dan Kota, meningkatkan aksesibilitas pelayanan KB bagi keluarga Prasejahtera dan KS I. Sehingga nantinya dapat menekan Unmet Need dan menekan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD).
“Selain itu, tahun 2009 ini BKKBN akan melakukan pelatihan dasar PLKB bagi 60 orang, usulan dari kabupaten kami tunggu, dan pembinaan PLKB sebagai pejabat fungsional perlu intensif agar para PLKB bersemangat dalam penilaian PAK, dan kita juga harus membahas secara detail mengenai hal ini sehingga nantinya dapat lebih adil dan propesional. Dan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM kabupaten maupun kota, BKKBN pusat memberi kesempatan bagi SKPD baru untuk mengikuti pentaloka secara mandiri di Yogyakarata dan Jakarta. Apabila ada yang berminat boleh mendafta,” ungkap Djuwartini.
Selain itu Ketua Panitia pelaksanaan pemantapan program KB Drs Nurdin Roki, selaku sekertaris BKKBN Propinsi Sulteng mengatakan, perkembangan program KB Nasional di Indonesia benyak dipengaruhi oleh berbagai perubahan lingkungan Strategis baik Nasional, Internasional, maupun Regional telah memberi pengaruh dalam pelaksanaannya.(wan)
Mengawali pelaksanaan Program Pelaksanaan KB Nasional Tahun 2009 ini, Maka BKKBN Propinsi Sulteng mengadakan Pertemuan Pemantapan Program KB Bagi SKPD-KB Kabupaten dan Kota pada (2 - 4/3) dibalai Diklat Propinsi Sulteng, dengan tujuan untuk memantapkan pelaksanaan inisiatif strategis Bidang Operasional kearah capaian AB dan AA, dan juga untuk memantapkan kelembagaan yang telah terbentuk sesuai PP 41 tahun 2007, Selain itu juga untuk mendayagunakan PKB serta melakukan advokasi kepada Pemda untuk rekrtmen tenaga serta optimalisasi mantan pegawai BKKBN yang menduduki jabatan Struktural dan Tupoksi yang masih terkait dengan program KB, memantapkan operasional lini lapangan, dan lain sebagainya.
Karena mengingat peaksanaan Program KB 2008 lalu banyak mengalami kemajuan dimana berhasil mengajak peserta KB baru sebesar 65.578 orang, terbanyak adalah Kabupaten Donggala yaitu sebesar 12.238 orang, menyusul Kabupaten Parigi Moutong, Banggai, Tolitoli dan Morowali. “Olehnya itu saya atas nama BKKBN mengucapkan penghargaan kepada dan Ibu seluruh Jajaran SKPD-KB Kabupaten dan Kota, Kecamatan serta Desa, karena mau meluangkan sedikit waktunya untuk mengikuti Pertemuan Pemantapan Program KB ini,” ungkap Kepala BKKBN Propinsi Sulteng Djuwartini SKM MM, pada Selasa (3/3) pekan kemarin.
Dikatakan Djuwartini, bahwa tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2009 sangatlah besar karena disamping Negara ini sedang sibuk menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilu Legislatif, Pilpres, juga dihadapkan dengan belum tercapainya sasaran RPJM 2004-2009, maka dari itu perlu merapatkan barisan dan memantapkan komitmen yang ada dan mengembangkannya keseluruh Kabupaten.
“Di Sulteng ini kita telah disuguhkan sebuah Realita Bahwa TFR di Sulteng cenderung meningkat dalam satu dekade terakhir ini, tahun 1997 TFR 3,04, tahun 2003 TFR 3,2 dan pada tahun 2007 naik menjadi 3,3,” papar Djuwartini.
Oleh karenanya, Kepala BKKBN propinsi Sulteng mengharapkan kesemua hal tersebut dapat meningkatkan pengelolaan Program KB di seluruh Kabupaten dan Kota, meningkatkan aksesibilitas pelayanan KB bagi keluarga Prasejahtera dan KS I. Sehingga nantinya dapat menekan Unmet Need dan menekan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD).
“Selain itu, tahun 2009 ini BKKBN akan melakukan pelatihan dasar PLKB bagi 60 orang, usulan dari kabupaten kami tunggu, dan pembinaan PLKB sebagai pejabat fungsional perlu intensif agar para PLKB bersemangat dalam penilaian PAK, dan kita juga harus membahas secara detail mengenai hal ini sehingga nantinya dapat lebih adil dan propesional. Dan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM kabupaten maupun kota, BKKBN pusat memberi kesempatan bagi SKPD baru untuk mengikuti pentaloka secara mandiri di Yogyakarata dan Jakarta. Apabila ada yang berminat boleh mendafta,” ungkap Djuwartini.
Selain itu Ketua Panitia pelaksanaan pemantapan program KB Drs Nurdin Roki, selaku sekertaris BKKBN Propinsi Sulteng mengatakan, perkembangan program KB Nasional di Indonesia benyak dipengaruhi oleh berbagai perubahan lingkungan Strategis baik Nasional, Internasional, maupun Regional telah memberi pengaruh dalam pelaksanaannya.(wan)
KPU Buat Kesepakatan Damai
Mengawal Pelaksanaan Pemilu
Gema Palu – Mengawal jalannya pelaksanaan Pemilu 2009, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Polda Sulawesi Tengah, pada Kamis (5/3), membuat kesepakatan damai dengan Partai peserta pemilu yang berjumlah 38 partai.
Gubernur Sulteng HB Paliudju dalam sambutannya antara lain mengatakan, pelaksanaan aksi damai ini ditujukan untuk mengawal jalannya pelaksanaan pemilu, yang diharapkan dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan aman, damai dan sukses.
“Pelaksanan kesepakatan damai ini merupakan langkah maju dalam era demokrasi, karena itu selaku gubernur sangat mendukung dengan adanya pelaksanaan ini. Dan saya berharap setelah pelaksanaan kesepakatan damai ini agar masing-masing peserta pemilu dapat menaati dan menghargai arti kesepakatan ini, sebab tanpa kesadaran kita maka pelaksanaan kesepakatan ini tak akan ada artinya,” harapnya.
Sementara itu Kapolda Sulteng Brigjen Polisi Suparni Parto, mengaku sangat bahagia dengan adanya kesepakatan damai tersebut.
“Rasanya tak perlu saya memberikan kata sambutan lagi, dan saya juga merasa sudah dapat tidur nyenyak karena tak perlu lagi harus memikirkan dan menyiapkan segala macam bentuk pengamanan bagi peserta pemilu. Tapi jika tidak memberi sambutan takutnya ada yang memprotes oleh partai peserta pemilu,” ungkap Kapolda.
Menurutnya, pemilu tahun ini cukup elit karena pesertanya adalah orang-orang yang cukup dikenal di Sulteng antara lain Ketua DPRD Sulteng, yang juga merupakan calon Legislatif dari Partai Golkar, Wakil Gubernu Sulteng yang juga sebagai Ketua DPD Partai Demokrat dan yang hebat lagi adalah kehadiran Gubernur Sulteng yang juga sebagai Ketua DPD Partai Kedaulatan Pembangunan (PKP).
Olehnya, Kapolda berharap agar masyarakat benar-benar dapat menjemput Pemilu dengan perasaan aman dan tenteram.
“Saya kira saya tak perlu lagi menjelaskan tentang aturan pemilu karena sebelumnya Ketua Panwaslu juga sudah membeberkan secara gamblang tentang penyelenggaran pemilu, dan mengenai pengawasan juga Panwaslu sudah menyiapkan personilnya,” ujarnya.(Aco)
Gema Palu – Mengawal jalannya pelaksanaan Pemilu 2009, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Polda Sulawesi Tengah, pada Kamis (5/3), membuat kesepakatan damai dengan Partai peserta pemilu yang berjumlah 38 partai.
Gubernur Sulteng HB Paliudju dalam sambutannya antara lain mengatakan, pelaksanaan aksi damai ini ditujukan untuk mengawal jalannya pelaksanaan pemilu, yang diharapkan dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan aman, damai dan sukses.
“Pelaksanan kesepakatan damai ini merupakan langkah maju dalam era demokrasi, karena itu selaku gubernur sangat mendukung dengan adanya pelaksanaan ini. Dan saya berharap setelah pelaksanaan kesepakatan damai ini agar masing-masing peserta pemilu dapat menaati dan menghargai arti kesepakatan ini, sebab tanpa kesadaran kita maka pelaksanaan kesepakatan ini tak akan ada artinya,” harapnya.
Sementara itu Kapolda Sulteng Brigjen Polisi Suparni Parto, mengaku sangat bahagia dengan adanya kesepakatan damai tersebut.
“Rasanya tak perlu saya memberikan kata sambutan lagi, dan saya juga merasa sudah dapat tidur nyenyak karena tak perlu lagi harus memikirkan dan menyiapkan segala macam bentuk pengamanan bagi peserta pemilu. Tapi jika tidak memberi sambutan takutnya ada yang memprotes oleh partai peserta pemilu,” ungkap Kapolda.
Menurutnya, pemilu tahun ini cukup elit karena pesertanya adalah orang-orang yang cukup dikenal di Sulteng antara lain Ketua DPRD Sulteng, yang juga merupakan calon Legislatif dari Partai Golkar, Wakil Gubernu Sulteng yang juga sebagai Ketua DPD Partai Demokrat dan yang hebat lagi adalah kehadiran Gubernur Sulteng yang juga sebagai Ketua DPD Partai Kedaulatan Pembangunan (PKP).
Olehnya, Kapolda berharap agar masyarakat benar-benar dapat menjemput Pemilu dengan perasaan aman dan tenteram.
“Saya kira saya tak perlu lagi menjelaskan tentang aturan pemilu karena sebelumnya Ketua Panwaslu juga sudah membeberkan secara gamblang tentang penyelenggaran pemilu, dan mengenai pengawasan juga Panwaslu sudah menyiapkan personilnya,” ujarnya.(Aco)
Gubernur Sulbar Rayakan HUT SATPOL PP
Gema Matra – HUT SATPOL PP Ke-59 diselenggarakan di Kabupaten Mamuju Utara (Matra) Pasangkayu selasa (3/3) pekan lalu. Perayaan Hut yang dibuka langsung Oleh Gubernur Drs H Anwar Adnan Saleh di dampingi oleh Bupati Matra H Abdullah Rasyid MM, serta Wakil Bupati Matra H Agus Ambo Djiwa. Tampak pula sejumlah Pejabat se-Sulbar.
Peringant HUT Satpol PP kali ini mengambil tema “ konsisten menciptakan kondisi yang tertib, aman dan tentram dalam mensukseskan pemilu 2009” mengingat semakin dekatnya perayaan pesta demokrasi.
perayaan Hut POL PP Sesulbar digelar pula berbagai kegiatan diantaranya menunjukkan berbagai atraksi keahlian ilmu bela diri yang dipertontonkan mulai dari karate hingga bela diri pencak silat, POL PP Mamuju tampak tangguh dengan atraksi Bela diri pencak silatnya, sementara itu tuan rumah Pol PP Matra tak mau kalah dengan menghadirkan atraksi bela diri di padu dengan irama senam poco-poco.
Gubernur Sulbar memberikan Respon yang positif atas kecekatan ilmu bela diri yang ditunjukan oleh para peserta.
“Semua Muspida harus memfasilitasi para anggota Polisi Pamong praja terutama ketika hendak berlangsungnya pesta demokrasi yang tinggal menghitung hari lagi.” Pungkas gubernur.
Usai pelaksanaan peringatan HUT Pol PP, kegiatan Bakti sosial (Baksos) Donor darah pun digelar di Aula Dinas Pendidikan Matra. Seluruh anggota Satuan Pamong Praja secara bersama-sama mendonorkan darah mereka, tidak hanya Para Pol PP saja yang sibuk mendonorkan darahnya, namun beberapa simpatisan pun tak mau kalah, secara spontan mereka pun ikut mendonorkan darah mereka.(Eni)
Peringant HUT Satpol PP kali ini mengambil tema “ konsisten menciptakan kondisi yang tertib, aman dan tentram dalam mensukseskan pemilu 2009” mengingat semakin dekatnya perayaan pesta demokrasi.
perayaan Hut POL PP Sesulbar digelar pula berbagai kegiatan diantaranya menunjukkan berbagai atraksi keahlian ilmu bela diri yang dipertontonkan mulai dari karate hingga bela diri pencak silat, POL PP Mamuju tampak tangguh dengan atraksi Bela diri pencak silatnya, sementara itu tuan rumah Pol PP Matra tak mau kalah dengan menghadirkan atraksi bela diri di padu dengan irama senam poco-poco.
Gubernur Sulbar memberikan Respon yang positif atas kecekatan ilmu bela diri yang ditunjukan oleh para peserta.
“Semua Muspida harus memfasilitasi para anggota Polisi Pamong praja terutama ketika hendak berlangsungnya pesta demokrasi yang tinggal menghitung hari lagi.” Pungkas gubernur.
Usai pelaksanaan peringatan HUT Pol PP, kegiatan Bakti sosial (Baksos) Donor darah pun digelar di Aula Dinas Pendidikan Matra. Seluruh anggota Satuan Pamong Praja secara bersama-sama mendonorkan darah mereka, tidak hanya Para Pol PP saja yang sibuk mendonorkan darahnya, namun beberapa simpatisan pun tak mau kalah, secara spontan mereka pun ikut mendonorkan darah mereka.(Eni)
Seminar Migas Telan Budget Rp 600 juta
Gema Matra – Pelaksanaa seminar dan lokakarya tentang Minyak dan Gas (Migas), yang diadakan Dinas Sumber Daya Mineral (SDM) Propinsi Sulbar, mendapat tekanan dari berbagai kalangan. Dalam hal ini Masyarakat dan LSM yang ada di propinsi Sulbar tersebut, secara tegas menentang bahkan menolak eksploitas Migas di Sulawesi Barat.
Keterangan yang diperoleh media ini, penggunaan anggaran untuk kegiatan tersebut tidak begitu jelas.
Salah seorang staf Migas, yang meminta namanya tidak dikorankan mengatakan, kegiatan itu menelan bajet hingga ratusan juta rupaih, yang diambil dari APBD tahun 2008.
Terkait hal itu, pihak panitia yang berusaha di konfirmasi media ini mengenai besarnya bajet, terkesan menutup-nutupi.
“Saya tidak begitu tahu berapa besarnya bajet yang di keluarkan oleh Pemda untuk kegiatan Migas, yang jelas dana tersebut bersumber dari APBD tahun 2008,” terang Muhidin yang terkesan enggan memberikan penjelasan lebih kepada wartawan.
Direktur LSM Laskar Anti Korupsi (LAK), Muslim Fatilah, menegaskan, jika peroperasian Migas itu dilaksanakan maka akan menimbulkan dampak negatif.
“Hal itu hanya membawa kepentingan sepihak dan memberi keuntungan kepada sepihak pula. Otomatis akan menguntungkan pihak pengelola tanpa bisa menjamin dampak negatif, ketimbang positif yang nantinya bakal muncul di masyarakat,” jelas Muslimah.
Senada dengan Muslimah Fatilah, Syarifuddin salah seorang anggota LSM dari Kalumpang, menegaskan bahwa pihak migas yang akan melakukan eksploitasi hendaknya harus melakukan sosialisasi dimasyarakat, serta uji kelayakan pantas tidaknya Migas berada di tengah-tengah masyarakat Sulbar. Selain itu, Syarifuddin juga menegaskan jika pihak migas harus melakukan penggodokan serta uji kelayakan Amdal diwilayah peroperasian dan yang terpenting adalah pihak pengelola harus tranparansi dalam penggunaan anggaran.(Eni)
Keterangan yang diperoleh media ini, penggunaan anggaran untuk kegiatan tersebut tidak begitu jelas.
Salah seorang staf Migas, yang meminta namanya tidak dikorankan mengatakan, kegiatan itu menelan bajet hingga ratusan juta rupaih, yang diambil dari APBD tahun 2008.
Terkait hal itu, pihak panitia yang berusaha di konfirmasi media ini mengenai besarnya bajet, terkesan menutup-nutupi.
“Saya tidak begitu tahu berapa besarnya bajet yang di keluarkan oleh Pemda untuk kegiatan Migas, yang jelas dana tersebut bersumber dari APBD tahun 2008,” terang Muhidin yang terkesan enggan memberikan penjelasan lebih kepada wartawan.
Direktur LSM Laskar Anti Korupsi (LAK), Muslim Fatilah, menegaskan, jika peroperasian Migas itu dilaksanakan maka akan menimbulkan dampak negatif.
“Hal itu hanya membawa kepentingan sepihak dan memberi keuntungan kepada sepihak pula. Otomatis akan menguntungkan pihak pengelola tanpa bisa menjamin dampak negatif, ketimbang positif yang nantinya bakal muncul di masyarakat,” jelas Muslimah.
Senada dengan Muslimah Fatilah, Syarifuddin salah seorang anggota LSM dari Kalumpang, menegaskan bahwa pihak migas yang akan melakukan eksploitasi hendaknya harus melakukan sosialisasi dimasyarakat, serta uji kelayakan pantas tidaknya Migas berada di tengah-tengah masyarakat Sulbar. Selain itu, Syarifuddin juga menegaskan jika pihak migas harus melakukan penggodokan serta uji kelayakan Amdal diwilayah peroperasian dan yang terpenting adalah pihak pengelola harus tranparansi dalam penggunaan anggaran.(Eni)
Illegal Fishing Marak di Bajo
Gema Parmout - Pengambilan ikan dengan cara tidak wajar (Illegal Fishing) masih terus berlanjut di Kabupaten Parmout. Pengambilan dengan menggunakan bom rakitan, kali ini terjadi di Desa Bajo, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parmout.
Keterangan yang diperoleh Gema News, pengambilan ikan dengan cara menggunakan bius ikan (potassium), bom rakitan dan lain sebagainya, sudah berlangsung sejak lama di Kabupaten Parmout, khususnya diwilayah TTM (Tinombo, Tomini dan Moutong).
Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah kasus yang sangat merugikan nelayan maupun daerah itu akan lenyap atau akan berlanjut hingga regenerasi.
Pihak Perikanan Bajo, Bolano Lambunu, mengaku tidak dapat berbuat banyak dalam upaya mengatasi terjadinya pemboman tersebut. Menurutnya, Hal itu disebabkan terbatasnya prasarana pendukung, seperti speed boad.
Terkait itu, nelayan Bajo berharap agar pemerintah bisa turun tangan, dengan memfasilitasi pihak perikanan Bajo guna menghindari semakin meluasnya kasus pemboman ikan di perairan Bajo dan sekitarnya. Masalahnya, bila pemboman ikan semakin merajalela, bukan saja akan menghabiskan bibit ikan, juga bisa menghancurkan terumbu karang dan habitat lainnya di bawah laut.
Uti, seorang warga yang sering mangkal di pelabuhan Bajo untuk membeli ikan, mengaku sangat prihatin atas terjadinya pemboman itu, karena menurutnya, dengan menggunakan bom, selain memusnakan bibit-bibit ikan juga berpotensi menimbulkan korban jiwa bagi pengguna bom.(RNL)
Keterangan yang diperoleh Gema News, pengambilan ikan dengan cara menggunakan bius ikan (potassium), bom rakitan dan lain sebagainya, sudah berlangsung sejak lama di Kabupaten Parmout, khususnya diwilayah TTM (Tinombo, Tomini dan Moutong).
Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah kasus yang sangat merugikan nelayan maupun daerah itu akan lenyap atau akan berlanjut hingga regenerasi.
Pihak Perikanan Bajo, Bolano Lambunu, mengaku tidak dapat berbuat banyak dalam upaya mengatasi terjadinya pemboman tersebut. Menurutnya, Hal itu disebabkan terbatasnya prasarana pendukung, seperti speed boad.
Terkait itu, nelayan Bajo berharap agar pemerintah bisa turun tangan, dengan memfasilitasi pihak perikanan Bajo guna menghindari semakin meluasnya kasus pemboman ikan di perairan Bajo dan sekitarnya. Masalahnya, bila pemboman ikan semakin merajalela, bukan saja akan menghabiskan bibit ikan, juga bisa menghancurkan terumbu karang dan habitat lainnya di bawah laut.
Uti, seorang warga yang sering mangkal di pelabuhan Bajo untuk membeli ikan, mengaku sangat prihatin atas terjadinya pemboman itu, karena menurutnya, dengan menggunakan bom, selain memusnakan bibit-bibit ikan juga berpotensi menimbulkan korban jiwa bagi pengguna bom.(RNL)
Warga Pedanda Desak DPRD Turunkan Kades Pedanda 1
Gema Matra - Warga desa Pedanda 1 Kecamatan Pasang Kayu mendatangi kantor DPRD Matra kamis (5/3) pekan lalu, terkait Prilaku Kepala Desa (Kades) Haryono Fatminoto yang dinilai tidak mampu lagi memimpin desa Pedanda 1 bahkan sering melakukan berbagai kecurangan.
lebih dari 20 warga Desa Pedanda 1 diterima di Ruang Aspirasi oleh ketua DPRD Matra Yaumil RM didampingi oleh Camat Pedanda Anfriyanti serta beberapa utusan SKPD diantara Dinas PU, dan dr Imran mewakili Dinas Kesehatan.
Warga pedanda bersikukuh untuk meminta DPRD menurunkan Haryono sebagai kades Pedanda 1, namun hearing yang dipimpin Oleh Yaumil lebih menekankan kepada bagaimana upaya masing-masing SKPD untuk saling bergandengan tangan guna untuk memenuhi kepentingan rakyat.
“ bukan kapasitas saya untuk memecat seseorang dari jabatanya, sekarang ini saya telah menerima aspirasi kalian, dan akan dilanjutkan kepada Gubernur, keberadaan saya di Legislatif untuk mendengarkan keluhan rakyat tidak hanya bagaimana menguntaskan kemiskinan, tetapi juga bagaimana agar seluruh warga dapat mendapatkan pelayanan kesehatan serta pendidikan yang baik,olehnya saat ini saya menghadirkan Ir Imran, dan perangkat perimntah lainya.”
Namun Adi terus meminta agar DPRD bisa menindaklanjuti aspirasi mereka, karena jika Desa pedanda terus di Pimpin oleh Haryono,warga labih memilih untuk tidak memiliki kepala desa tetapi mereka hanya mau dipimpin langsung oleh Camat Pedanda Anfriyanti.
Sementara itu Anfriyanti mengamini permintaan warga Pedanda hingga ada keputusan dari pihak Bupati Matra.(Eni)
lebih dari 20 warga Desa Pedanda 1 diterima di Ruang Aspirasi oleh ketua DPRD Matra Yaumil RM didampingi oleh Camat Pedanda Anfriyanti serta beberapa utusan SKPD diantara Dinas PU, dan dr Imran mewakili Dinas Kesehatan.
Warga pedanda bersikukuh untuk meminta DPRD menurunkan Haryono sebagai kades Pedanda 1, namun hearing yang dipimpin Oleh Yaumil lebih menekankan kepada bagaimana upaya masing-masing SKPD untuk saling bergandengan tangan guna untuk memenuhi kepentingan rakyat.
“ bukan kapasitas saya untuk memecat seseorang dari jabatanya, sekarang ini saya telah menerima aspirasi kalian, dan akan dilanjutkan kepada Gubernur, keberadaan saya di Legislatif untuk mendengarkan keluhan rakyat tidak hanya bagaimana menguntaskan kemiskinan, tetapi juga bagaimana agar seluruh warga dapat mendapatkan pelayanan kesehatan serta pendidikan yang baik,olehnya saat ini saya menghadirkan Ir Imran, dan perangkat perimntah lainya.”
Namun Adi terus meminta agar DPRD bisa menindaklanjuti aspirasi mereka, karena jika Desa pedanda terus di Pimpin oleh Haryono,warga labih memilih untuk tidak memiliki kepala desa tetapi mereka hanya mau dipimpin langsung oleh Camat Pedanda Anfriyanti.
Sementara itu Anfriyanti mengamini permintaan warga Pedanda hingga ada keputusan dari pihak Bupati Matra.(Eni)
Desa Randommanyang Terkesan Dianak Tirikan
Belum Mendapat Perhatian Serius
Gema Matra – Desa Randommanyang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara, saat ini terkesan dianak tirikan. Pasalnya, saat ini desa tersebut hingga saat ini masih jauh tertinggal dari desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten Matra.
Untuk diketahui, Desa Randommanyang adalah salah satu desa sumber material dari pembangunan di Kabupaten Matra.
“Hal ini menandakan bahwa perhatian Pemda Matra terhadap desa kami masih sangat kurang ketimbang desa-desa lainnya seperti Desa Bambalamotu dan Desa Kasoloan,” demikian antara lain diungkapkan Kades Randommanyang, Saiful Zainuddin, kepada Gema News, pekan kemarin.
Menurutnya, selama ia dilantik menjadi Kades Randommanyang, sejak awal 2007 hingga sekarang, Desa Randommanyang sangat kurang mendapat perhatian dari Pemda di bidang pembangunan Padahal, sudah seringkali kami mengajukan permohonan, namun sampai sekarang belum direalisasikan,” ungkapnya.
Saiful menjelaskan, antara lain yang harus diperhatikan Pemda di desa tersebut yaitu pembuatan Tanggul Penahan Ombak (TPO) sepanjang 1700 meter. Menurutnya, jika TPO tidak secepatnya dibuat akan mengancam keselamatan penduduk yang bermukim disepanjang pesisir pantai.
“Selain TPO, pembuatan jalan di dusun Batio dan Lompobura, sampai sekarang belum bisa dilalui,” jelasnya.
Saiful menambahkan, selain pembangunan infrastruktur seperti jalan, dibidang pendidikan pun masih belum mendapat perhatian serius dari Pemda. Menurutnya, masih ada beberapa sekolah di desa tersebut sangat membutuhkan pagar.
“Kegiatan belajar mengajar juga ada kaitannya dengan pagar sebab, konsentrasi siswa maupun guru dalam belajar mengajar tidak akan maksimal apabila ternak-ternak dengan leluasa masuk dan berkeliaran dihalaman sekolah,” katanya.
Oleh sebab itu, Saiful berharap agar Pemda Matra, bisa memberi perhatian berupa bantuan terhadap segala kekurangan yang ada di Desa Randommanyang, seperti Pembuatan TPO, Jalan, Pagar Sekolah dan bantuan rumah kumuh muallaf 25 unit.(Rsd)
Gema Matra – Desa Randommanyang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara, saat ini terkesan dianak tirikan. Pasalnya, saat ini desa tersebut hingga saat ini masih jauh tertinggal dari desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten Matra.
Untuk diketahui, Desa Randommanyang adalah salah satu desa sumber material dari pembangunan di Kabupaten Matra.
“Hal ini menandakan bahwa perhatian Pemda Matra terhadap desa kami masih sangat kurang ketimbang desa-desa lainnya seperti Desa Bambalamotu dan Desa Kasoloan,” demikian antara lain diungkapkan Kades Randommanyang, Saiful Zainuddin, kepada Gema News, pekan kemarin.
Menurutnya, selama ia dilantik menjadi Kades Randommanyang, sejak awal 2007 hingga sekarang, Desa Randommanyang sangat kurang mendapat perhatian dari Pemda di bidang pembangunan Padahal, sudah seringkali kami mengajukan permohonan, namun sampai sekarang belum direalisasikan,” ungkapnya.
Saiful menjelaskan, antara lain yang harus diperhatikan Pemda di desa tersebut yaitu pembuatan Tanggul Penahan Ombak (TPO) sepanjang 1700 meter. Menurutnya, jika TPO tidak secepatnya dibuat akan mengancam keselamatan penduduk yang bermukim disepanjang pesisir pantai.
“Selain TPO, pembuatan jalan di dusun Batio dan Lompobura, sampai sekarang belum bisa dilalui,” jelasnya.
Saiful menambahkan, selain pembangunan infrastruktur seperti jalan, dibidang pendidikan pun masih belum mendapat perhatian serius dari Pemda. Menurutnya, masih ada beberapa sekolah di desa tersebut sangat membutuhkan pagar.
“Kegiatan belajar mengajar juga ada kaitannya dengan pagar sebab, konsentrasi siswa maupun guru dalam belajar mengajar tidak akan maksimal apabila ternak-ternak dengan leluasa masuk dan berkeliaran dihalaman sekolah,” katanya.
Oleh sebab itu, Saiful berharap agar Pemda Matra, bisa memberi perhatian berupa bantuan terhadap segala kekurangan yang ada di Desa Randommanyang, seperti Pembuatan TPO, Jalan, Pagar Sekolah dan bantuan rumah kumuh muallaf 25 unit.(Rsd)
Seksi SDM Migas Lecehkan Wartawan Mingguan
Gema Matra – Pelaksanaan seminar Migas yang diselenggarakan Dinas Sumber Daya Mineral (SDM) Propinsi Sulbar, Senin (23/2) di Hotel Srikandi Mamuju, menyisahkan torehan luka kepada beberapa wartawan koran mingguan di propinsi tersebut.
Kejadian itu terjadi ketika beberapa wartawan hendak menkonfirmasi undangan peliputan yang tidak diterima oleh beberapa media mingguan. Namun ketika wartawan media mingguan tersebut ditemui salah seorang panitia, Muhidin, selaku Kepala Seksi SDM, malah memberikan statement yang cukup menoreh luka di hati para jurnalis.
“Karena anggaran terbatas, kami hanya mengundang tiga koran harian serta dua media elektronik,” terang Muhidin dengan nada yang cukup keras.
Muhidin menjelaskan, media yang dapat meliput kegiatan tersebut hanya media yang terdaftan dan berlangganan di Kantor SDM.
“Bagi yang tidak terdaftar dan tidak berlangganan, mohon maaf karena panitia tidak menyediakan porsi lebih buat media mingguan,” ujar Mihidin.
Menanggapi pernyataan Muhidin, seorang wartawan majalah kontrol, Ririn, kepada media ini mengaku kesal.
“Saya berharap, Muhidin dapat menarik kembali kata-katanya yang telah melecehkan wartawan mingguan. Satu hal perlu diketahui, bahwa wartawan media harian juga terlahir dari media mingguan,” ujar Ririn.
Ririn menambahkan jika keberadaan media hendaknya di jadikan mitra dalam berbagai kegiatan karena medialah yang selalu menyajikan informasi kepada khalayak, bukan malah melecehkan keberadaan mereka.
Ditemui terpisah Gubernur Sulawesi Barat, Drs H Anwar Adnan Saleh, meminta agar menindak tegas kepada oknum pejabat yang belum paham akan kerja pers, bila perlu dikarantinakan dulu agar dapat belajar lebih dalam lagi bagaimana menjadi mitra yang baik terhadap jurnalis.
Adnan menegaskan bahwa dirinya tidak dapat memungkiri jika yang mensukseskan dirinya saat ini hingga mampu menduduki posisi orang nomor satu di Sulbar tak lain berkat jasa media juga.
“Sangat disayangkan kepada pejabat yang melecehkan kerja para jurnalis, bila perlu disekolahkan lebih tinggi lagi agar memahami tupoksi pers,” ungkapnya.(Eni)
Kejadian itu terjadi ketika beberapa wartawan hendak menkonfirmasi undangan peliputan yang tidak diterima oleh beberapa media mingguan. Namun ketika wartawan media mingguan tersebut ditemui salah seorang panitia, Muhidin, selaku Kepala Seksi SDM, malah memberikan statement yang cukup menoreh luka di hati para jurnalis.
“Karena anggaran terbatas, kami hanya mengundang tiga koran harian serta dua media elektronik,” terang Muhidin dengan nada yang cukup keras.
Muhidin menjelaskan, media yang dapat meliput kegiatan tersebut hanya media yang terdaftan dan berlangganan di Kantor SDM.
“Bagi yang tidak terdaftar dan tidak berlangganan, mohon maaf karena panitia tidak menyediakan porsi lebih buat media mingguan,” ujar Mihidin.
Menanggapi pernyataan Muhidin, seorang wartawan majalah kontrol, Ririn, kepada media ini mengaku kesal.
“Saya berharap, Muhidin dapat menarik kembali kata-katanya yang telah melecehkan wartawan mingguan. Satu hal perlu diketahui, bahwa wartawan media harian juga terlahir dari media mingguan,” ujar Ririn.
Ririn menambahkan jika keberadaan media hendaknya di jadikan mitra dalam berbagai kegiatan karena medialah yang selalu menyajikan informasi kepada khalayak, bukan malah melecehkan keberadaan mereka.
Ditemui terpisah Gubernur Sulawesi Barat, Drs H Anwar Adnan Saleh, meminta agar menindak tegas kepada oknum pejabat yang belum paham akan kerja pers, bila perlu dikarantinakan dulu agar dapat belajar lebih dalam lagi bagaimana menjadi mitra yang baik terhadap jurnalis.
Adnan menegaskan bahwa dirinya tidak dapat memungkiri jika yang mensukseskan dirinya saat ini hingga mampu menduduki posisi orang nomor satu di Sulbar tak lain berkat jasa media juga.
“Sangat disayangkan kepada pejabat yang melecehkan kerja para jurnalis, bila perlu disekolahkan lebih tinggi lagi agar memahami tupoksi pers,” ungkapnya.(Eni)
Pengusaha Jadi Politisi
Im, Menuju Parlemen
Gema Parmout – Jelang Pemilu Legislatif yang direncanakan akan dihelat pada 9 April mendatang, ternyata bukan hanya diikuti oleh pakar-pakar politik tapi juga berbagai kalangan pun turut memeriahkan.
Tidak terkecuali Imran Bermawi, seorang pengusaha sukses kelahiran Tinombo, saat ini optimis menuju parlemen.
Pria yang diusung oleh partai nomor 9 yang berlambang matahari yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), dengan nomor urut 2, Daerah Pemilihan (Dapil) empat, Kabupaten Parigi Moutong, bertekad untuk maju menduduki kursi wakil rakyat dengan moto “Ingin Bersama Masyarakat Mewujudkan dan Membangun Kabupaten Parigi Moutong”.
Keoptimisan Imran Bermawi, yang akrab disapa Im, untuk menduduki kursi perlemen, terdorong dengan tekad untuk membangun Kabupaten Parmout sesuai aspirasi masyarakat.
Im mengatakan, sejumlah desa yang akan menjadi kantong suaranya pada Pemilu Caleg nanti, diantaranya Desa Bolano, Siendeng, Lambunu, Lambunu Utara, Bajo, Taopa, Palapi, Santigi dan Desa Moutong serta sebagian daerah Trans.
Disamping sebagai pengusaha yang dikenal sukses, pria lima anak itu saat ini menjabat sebagai Ketua Pengurus Daerah PSSI TTM.
Bukan hanya itu, Im, yang juga mantan Kades Bolano, saat ini pun sebagai koordinator wasit se TTM.
“Saya sangat optimis untuk menduduki kursi parlemen pada periode 2009/2014 mendatang. Tujuan saya hanya membangun dan mengedepankan aspirasi masyarakat. Untuk kesejahteraan pribadi bukan tujuan saya. Untuk apa kita senang atau sejahtera kalau rakyat sengsara,” ungkap pria yang saat ini didampingi seorang wanita bernama Hj Mawar. Tidak lain adalah istrinya.
Im juga mengaku, tekadnya untuk maju dalam pesta demokrasi nanti, selain mendapat dukungan dari masyarakat, dan kelima orang anaknya yang masing-masing dua pria dan tiga perempuan, dimana saat ini telah mengikuti jejaknya menjadi seorang pengusaha sukses, juga mendapat support dari sang istri.(Ddk)
Gema Parmout – Jelang Pemilu Legislatif yang direncanakan akan dihelat pada 9 April mendatang, ternyata bukan hanya diikuti oleh pakar-pakar politik tapi juga berbagai kalangan pun turut memeriahkan.
Tidak terkecuali Imran Bermawi, seorang pengusaha sukses kelahiran Tinombo, saat ini optimis menuju parlemen.
Pria yang diusung oleh partai nomor 9 yang berlambang matahari yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), dengan nomor urut 2, Daerah Pemilihan (Dapil) empat, Kabupaten Parigi Moutong, bertekad untuk maju menduduki kursi wakil rakyat dengan moto “Ingin Bersama Masyarakat Mewujudkan dan Membangun Kabupaten Parigi Moutong”.
Keoptimisan Imran Bermawi, yang akrab disapa Im, untuk menduduki kursi perlemen, terdorong dengan tekad untuk membangun Kabupaten Parmout sesuai aspirasi masyarakat.
Im mengatakan, sejumlah desa yang akan menjadi kantong suaranya pada Pemilu Caleg nanti, diantaranya Desa Bolano, Siendeng, Lambunu, Lambunu Utara, Bajo, Taopa, Palapi, Santigi dan Desa Moutong serta sebagian daerah Trans.
Disamping sebagai pengusaha yang dikenal sukses, pria lima anak itu saat ini menjabat sebagai Ketua Pengurus Daerah PSSI TTM.
Bukan hanya itu, Im, yang juga mantan Kades Bolano, saat ini pun sebagai koordinator wasit se TTM.
“Saya sangat optimis untuk menduduki kursi parlemen pada periode 2009/2014 mendatang. Tujuan saya hanya membangun dan mengedepankan aspirasi masyarakat. Untuk kesejahteraan pribadi bukan tujuan saya. Untuk apa kita senang atau sejahtera kalau rakyat sengsara,” ungkap pria yang saat ini didampingi seorang wanita bernama Hj Mawar. Tidak lain adalah istrinya.
Im juga mengaku, tekadnya untuk maju dalam pesta demokrasi nanti, selain mendapat dukungan dari masyarakat, dan kelima orang anaknya yang masing-masing dua pria dan tiga perempuan, dimana saat ini telah mengikuti jejaknya menjadi seorang pengusaha sukses, juga mendapat support dari sang istri.(Ddk)
Sarana Olahraga segerah Dibangun
Gema Parmout - Sumbangan dana Batuan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Mengpora), Adyaksa Dault sebesar Rp 2 Miliar bagi pembangunan Sarana Olahraga di Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) dalam waktu dekat akan direalisasikan. Rencana itu di ungkapkan Wakil Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotu kepada sejumlah Wartawan di Ruang kerjanya selasa (24/2).
Menurut Samsurizal, sebagai langka awal realisasi pembangunan sarana olaraga itu, pemerintah Parmout akan membentuk komite pembangunan sarana olahraga. Komite ini nantinya kata wabup, akan mengawal pembangunan sarana tersebut.
“Pembentukan Komiten ini akan kami laporankan terhadap Menpora Adyaksa Dault sebagai Tanda di mulaianya pembanguan sarana olaraga itu,” Ujar Samsurizal.
Ditambahkannya, rencana pembangunan sarana olaraga itu akan dimulai bulan Maret mendatang di Desa Jono Kalora yang ditandai dengan peletakan batu pertama.
Menurut Wabup, belum bisa ditentukan jenis sarana olaraga yang akan dibangun, apakah jenis gedung olaraga atau sarana kolam renang sebab, pihaknya saat ini masih melakukan menyusaian dengan anggaran bantuan yang ada.
“Nanti kita lihat apakah akan di dibangung stadion olaraga atau kolam renang, artinya dilihat skala prioritasnya sesuai kebutuhan masyarakat,” tandasnya.(Ddk/*)
Menurut Samsurizal, sebagai langka awal realisasi pembangunan sarana olaraga itu, pemerintah Parmout akan membentuk komite pembangunan sarana olahraga. Komite ini nantinya kata wabup, akan mengawal pembangunan sarana tersebut.
“Pembentukan Komiten ini akan kami laporankan terhadap Menpora Adyaksa Dault sebagai Tanda di mulaianya pembanguan sarana olaraga itu,” Ujar Samsurizal.
Ditambahkannya, rencana pembangunan sarana olaraga itu akan dimulai bulan Maret mendatang di Desa Jono Kalora yang ditandai dengan peletakan batu pertama.
Menurut Wabup, belum bisa ditentukan jenis sarana olaraga yang akan dibangun, apakah jenis gedung olaraga atau sarana kolam renang sebab, pihaknya saat ini masih melakukan menyusaian dengan anggaran bantuan yang ada.
“Nanti kita lihat apakah akan di dibangung stadion olaraga atau kolam renang, artinya dilihat skala prioritasnya sesuai kebutuhan masyarakat,” tandasnya.(Ddk/*)
Pemkab Parmout Gelar Sosialisasi Raskin
Gema Parmout - Program bantuan Beras Miskin (Raskin) diwilayah Kabupaten Parmout untuk tahun 2009 mulai disosialisasikan pemerintah setempat. Kegiatan yang tujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Miskin ini dipusatkan di Auditoriun kantor Kantor Bupati Parmout pada Rabu (25/02).
Kepala Bagian Ekonomi Setda Parigi Moutong Drs Moh Rizal mengatakan, sosisaliasai ini dimaksudkan untuk menyatukan pemahaman terhadap program raskin khususnya dalam proses pendistribusian Raskin kepada masyarakat.
“Semua pelaksana baik ditingkat kecamatan dan desa atau kelurahan, harus satu pemahaman dalam melaksanakan program raskin ini, jika tidak maka dipastikan program ini tidak berjalan baik,” Ujar Rizal.
Dikatakannya, pada prisipnya program Raskin yang merupakan program Pemerintah Pusat ini dimaksud dapat membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan mengurangi resiko kerawanan pangan khususnya di Kabupaten Parmout. Oleh sebab itu, Rizal berharap, pelaksanaan penyaluran raskin pada tahun ini berjalan sesuai peruntuhkannya.
Wakil Bupati Samsurizal Tombolotutu dalam sambutanya mengharapkan keberhasilan Parigi Moutong pada tahun 2008 sebagai Daerah terbaik dalam penyaluran raskin kurun waktu lima tahun dapat diwujudkan kembali pada penyaluran bantuan raskin tahun 2009, dimana sesuai surat Sekretaris Kementrian Koordinator Kementrian Bidang Kesejahteraan Rakyat tanggal 31 Desember 2008, Kabupaten Parmout tahun 2009 ini akan menerima Raskin Award atau penghargaan dari Pemerintah Pusat pada Tahun 2009.
“Saya minta tidak ada lagi pemberian raskin yang dilaksanakan secara negatif. Kita membuktikan Kabupaten Parmout tetap yang terbaik dalam penyaluran raskin. Untuk itu, saya meminta semua pihak terkait terus meningkatkan kinerja,” ujarnya.
Samsurizal menjelaskan, dalam melakukan upaya pengentasan kemiskinan, Pemda Parmout mampu menurunkan angka kemiskian yang saat ini mencapai 31 persen.
Dari Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Parmout Tahun 2004 adalah 27.018 KK menjadi sebesar 18.479 Rumah Tanggga Miskin. Oleh karena itu, Samsurizal berharap, angka kemiskinan ini terus menurun setiap tahunnya, dengan melibatkan peran serta seluruh kompenen masyarakat guna membantu pemerintah dalam upaya penurunkan angka kemiskianan.
“Upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi kebijakan prioritas pemerintah, sehingga diharapkan di kabupaten ini tidak ada lagi masyarakat miskin,” Tandas Wabup.
Ikut memberikan Sosialisasi Dan Evaluasi Program Raskin antara lain Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Setda Parmout Drs Hairun Labatjo M.Pd, Kepala Devisi Regional Perum Bulog Provinsi Sulawesi Tengah Drs Usep Kariana, Kepala BPS Kabupaten Parigi Moutong Drs Moh Said dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Drs Kemal Toana.(Ddk/*)
Kepala Bagian Ekonomi Setda Parigi Moutong Drs Moh Rizal mengatakan, sosisaliasai ini dimaksudkan untuk menyatukan pemahaman terhadap program raskin khususnya dalam proses pendistribusian Raskin kepada masyarakat.
“Semua pelaksana baik ditingkat kecamatan dan desa atau kelurahan, harus satu pemahaman dalam melaksanakan program raskin ini, jika tidak maka dipastikan program ini tidak berjalan baik,” Ujar Rizal.
Dikatakannya, pada prisipnya program Raskin yang merupakan program Pemerintah Pusat ini dimaksud dapat membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan mengurangi resiko kerawanan pangan khususnya di Kabupaten Parmout. Oleh sebab itu, Rizal berharap, pelaksanaan penyaluran raskin pada tahun ini berjalan sesuai peruntuhkannya.
Wakil Bupati Samsurizal Tombolotutu dalam sambutanya mengharapkan keberhasilan Parigi Moutong pada tahun 2008 sebagai Daerah terbaik dalam penyaluran raskin kurun waktu lima tahun dapat diwujudkan kembali pada penyaluran bantuan raskin tahun 2009, dimana sesuai surat Sekretaris Kementrian Koordinator Kementrian Bidang Kesejahteraan Rakyat tanggal 31 Desember 2008, Kabupaten Parmout tahun 2009 ini akan menerima Raskin Award atau penghargaan dari Pemerintah Pusat pada Tahun 2009.
“Saya minta tidak ada lagi pemberian raskin yang dilaksanakan secara negatif. Kita membuktikan Kabupaten Parmout tetap yang terbaik dalam penyaluran raskin. Untuk itu, saya meminta semua pihak terkait terus meningkatkan kinerja,” ujarnya.
Samsurizal menjelaskan, dalam melakukan upaya pengentasan kemiskinan, Pemda Parmout mampu menurunkan angka kemiskian yang saat ini mencapai 31 persen.
Dari Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Parmout Tahun 2004 adalah 27.018 KK menjadi sebesar 18.479 Rumah Tanggga Miskin. Oleh karena itu, Samsurizal berharap, angka kemiskinan ini terus menurun setiap tahunnya, dengan melibatkan peran serta seluruh kompenen masyarakat guna membantu pemerintah dalam upaya penurunkan angka kemiskianan.
“Upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi kebijakan prioritas pemerintah, sehingga diharapkan di kabupaten ini tidak ada lagi masyarakat miskin,” Tandas Wabup.
Ikut memberikan Sosialisasi Dan Evaluasi Program Raskin antara lain Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Setda Parmout Drs Hairun Labatjo M.Pd, Kepala Devisi Regional Perum Bulog Provinsi Sulawesi Tengah Drs Usep Kariana, Kepala BPS Kabupaten Parigi Moutong Drs Moh Said dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Drs Kemal Toana.(Ddk/*)
TK Iqra I Loru Membutuhkan Bantuan
Belum memiliki Fasilitas Bermain Ank-anak
Gema Sigi – Taman Kanak-kanak (TK) Iqra I Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, saat ini belum memiliki fasilitas bermain anak-anak.
Kurang lebih 30 anak yang dibina di TK tersebut bermain dengan seadanya tanpa menggunakan fasilitas permainan lainnya seperti ayunan, lucuran dan lain sebagainya.
Pantauan media ini, jika jam bermain tiba, anak-anak di TK itu hanya bermain seadanya seperti kejar-kejaran, umpet-umpetan, seling menangkap dengan berbentuk lingkaran dan masih ada lagi.
Kepala TK Iqra I Loru, Irwani S.Pd, kepada media ini pada Kamis (26/2) mengatakan, sejak TK itu didirikan, hingga saat ini belum mempunyai fasilitas permainan.
Menurutnya, tanpa ada alat bantu belajar seperti permainan, akan memicu tingkat kejenuhan anak dalam beraktifitas di TK tersebut.
“Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembinaan anak-anak TK, saya sangat mengharapkan bantuan dari Pemerintah, untuk pengadaan alat-alat Bantu belajar PAUD. Semua itu untuk menciptakan generasi yang memiliki kualitas SDM yang baik,” ungkap Irwani.
Pada tahun 2005 lalu kata Irwani, TK Iqra Loru pernah mendapat bantuan pembuatan gedung belajar dengan total dana sebesar Rp 30 juta.
“Anggaran Rp 30 juta itu berasal dari dana blogren, dan telah dihabiskan untuk pembangunan gedung,” katanya.(Lan)
Gema Sigi – Taman Kanak-kanak (TK) Iqra I Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, saat ini belum memiliki fasilitas bermain anak-anak.
Kurang lebih 30 anak yang dibina di TK tersebut bermain dengan seadanya tanpa menggunakan fasilitas permainan lainnya seperti ayunan, lucuran dan lain sebagainya.
Pantauan media ini, jika jam bermain tiba, anak-anak di TK itu hanya bermain seadanya seperti kejar-kejaran, umpet-umpetan, seling menangkap dengan berbentuk lingkaran dan masih ada lagi.
Kepala TK Iqra I Loru, Irwani S.Pd, kepada media ini pada Kamis (26/2) mengatakan, sejak TK itu didirikan, hingga saat ini belum mempunyai fasilitas permainan.
Menurutnya, tanpa ada alat bantu belajar seperti permainan, akan memicu tingkat kejenuhan anak dalam beraktifitas di TK tersebut.
“Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembinaan anak-anak TK, saya sangat mengharapkan bantuan dari Pemerintah, untuk pengadaan alat-alat Bantu belajar PAUD. Semua itu untuk menciptakan generasi yang memiliki kualitas SDM yang baik,” ungkap Irwani.
Pada tahun 2005 lalu kata Irwani, TK Iqra Loru pernah mendapat bantuan pembuatan gedung belajar dengan total dana sebesar Rp 30 juta.
“Anggaran Rp 30 juta itu berasal dari dana blogren, dan telah dihabiskan untuk pembangunan gedung,” katanya.(Lan)
Kondisi SDN Parovo Memprihatinkan
Gema Sigi - Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Parovo, Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, hingga saat ini masih belum mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Kenapa tidak, kondisi sekolah yang dibangun sejak tahun 1996 itu, saat ini sudah dalam kondisi yang cukup memprihatinkan.
Berdasarkan pantauan, sekolah yang memiliki 72 siswa dari enam kelas itu, sebagian bangunannya masih berdinding papan. Bukan hanya itu, kondisi atapnya pun saat ini sudah mulai bocor.
Kepada Gema News, Kepala Sekolah, Adjalman, pekan kemarin mengatakan, sekolah tersebut baru dua kali mendapat bantuan dari pemerintah yaitu pembuatan tiga ruang kelas pada tahun 1996 dan penambahan ruang guru tahun 2007.
“Selain dari pembuatan tiga ruang kelas dan penambahana satu ruang guru, semua yang ada di sekolah ini berdasarkan swadaya masyarakat,” ungkap Adjalman.
Dikatakannya, selain kondisi tiga ruang kelas yang saat ini masih berdinding papan, sebuah gedung berukuran 9 x 7 meter juga memprihatinkan. Pasalnya, selain berdinding papan, kondisi atapnya saat ini juga sudah banyak yang bolong.
“Rencananya, jika sekolah ini mendapat bantuan, gedung itu akan kami rehap dan dijadikan perpustakaan. Selain itu, kondisi kelas yang masih berdinding papan juga akan kami jadikan permanen,” katanya.
Selain kondisi sejumlah bangunan, kata Adjalman lagi, sekolah tersebut juga masih dikelilingi dengan pagar kawat.
“Sejumlah bantuan yang sangat kami harapkan dari Pemerintah adalah untuk perbaikan gedung, kelas, pembuatan pagar yang berukuran 10 ribu meter, penggusuran halam untuk dijadikan lapangan sekolah dan pembuatan perumahan guru,” harap Adjalman.
Untuk diketahui, sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Donggala beberapa waktu lalu, pihaknya telah dijanjikan oleh salah seorang yang berinisial SN, untuk menggusur halaman sekolah yang rencananya akan dijadikan lapangan. Namun, hingga saat, relaisasi dari janji tersebut tak kunjung tiba.(Lan)
Berdasarkan pantauan, sekolah yang memiliki 72 siswa dari enam kelas itu, sebagian bangunannya masih berdinding papan. Bukan hanya itu, kondisi atapnya pun saat ini sudah mulai bocor.
Kepada Gema News, Kepala Sekolah, Adjalman, pekan kemarin mengatakan, sekolah tersebut baru dua kali mendapat bantuan dari pemerintah yaitu pembuatan tiga ruang kelas pada tahun 1996 dan penambahan ruang guru tahun 2007.
“Selain dari pembuatan tiga ruang kelas dan penambahana satu ruang guru, semua yang ada di sekolah ini berdasarkan swadaya masyarakat,” ungkap Adjalman.
Dikatakannya, selain kondisi tiga ruang kelas yang saat ini masih berdinding papan, sebuah gedung berukuran 9 x 7 meter juga memprihatinkan. Pasalnya, selain berdinding papan, kondisi atapnya saat ini juga sudah banyak yang bolong.
“Rencananya, jika sekolah ini mendapat bantuan, gedung itu akan kami rehap dan dijadikan perpustakaan. Selain itu, kondisi kelas yang masih berdinding papan juga akan kami jadikan permanen,” katanya.
Selain kondisi sejumlah bangunan, kata Adjalman lagi, sekolah tersebut juga masih dikelilingi dengan pagar kawat.
“Sejumlah bantuan yang sangat kami harapkan dari Pemerintah adalah untuk perbaikan gedung, kelas, pembuatan pagar yang berukuran 10 ribu meter, penggusuran halam untuk dijadikan lapangan sekolah dan pembuatan perumahan guru,” harap Adjalman.
Untuk diketahui, sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Donggala beberapa waktu lalu, pihaknya telah dijanjikan oleh salah seorang yang berinisial SN, untuk menggusur halaman sekolah yang rencananya akan dijadikan lapangan. Namun, hingga saat, relaisasi dari janji tersebut tak kunjung tiba.(Lan)
Bank Dunia Siap Bantu Parmout
Terkait Program Pamsimas
Gema Parmout - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parmout) menggelar rapat kordinasi bersama Pihak Bank Dunia, tentang program Pembangunan Penyediaan Air minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).
Rapat yang dipimpin Wakil Bupati Parmout Samsurizal Tombolotutu, digelar diruang rapat Bupati Parmout, Kamis (26/2).
Tim dari pihak Bank Dunia, Trimo Pamuji mengatakan, kedatangannya di Parmout selain ingin melihat secara langsung perkembangan program PAMSIMAS di wilayah itu, juga ingin melihat program yang telah dijalankan oleh pemerintah setempat. Menurutnya, Kabupaten Parmout merupakan salah satu kabupaten di sulteng yang mendapatkan program PAMSIMAS, dimana Selain Propinsi Sulteng, Program PAMSIMAS juga dilaksanakan di propinsi Kalimantan Tengah Dan Gorontalo.
“PAMSIMAS merupakan Program Nasional dengan kegiatan Pembangunan Sarana Air minum, Sarana Sanitasi Sekolah dan promosi Kesehatan, Pelatihan Masyarakat," ujar Primo.
Dengan program itu kata Primo Pamiji, diharapkan masyarakat menjadi terberdaya yang giliranya menciptakan kesejateraan masyarakat diwilayah tersebut, yang tentunya mendapat dukungan dari instansi terkait seprti Dinas kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum.
“Kami dari pihak Bank Dunia siap membantu Pemkab Parmout dan menjalin hubungan kerjasama yang baik dalam merealisasikan Pembangunan di wilayah ini,” tandasnya.
Sementara itu Wakil Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu mengucapkan rasa terimah kasinya atas bantuan Bank Dunia kepada Pemkab Parmout. Sebab menurutnya, Dengan bantuan itu proses pembangunan di daerah ini dapat berjalan dengan baik yang giliranya dapat meningkatkan kesejateraan masyarakat di kabupaten Parmout.
“Tujuh Desa sasaran terkena Program PAMSIMAS tahun Anggaran 2008 saat masih dalam proses penyelesaian yaitu Desa Marantale, Tandaigi, Lemo, Tomoli Selatan, Sidoan, Ambesia dan Desa Mepanga. Kami berharap semoga semua itu dapat selesai tepat pada waktunya sehingga cepat dirasakan masyarakat,” ujar wabup.
Samsurizal juga memintah Kepada instansi terkait yang bersentuhan langsung dengan Program PANSIMAS ini agar pemberian informasi yang akurat sehingga pembangunan di Kabupaten Parmout sesuai dengan kenyataan yang ada.(Ddk/*)
Gema Parmout - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parmout) menggelar rapat kordinasi bersama Pihak Bank Dunia, tentang program Pembangunan Penyediaan Air minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).
Rapat yang dipimpin Wakil Bupati Parmout Samsurizal Tombolotutu, digelar diruang rapat Bupati Parmout, Kamis (26/2).
Tim dari pihak Bank Dunia, Trimo Pamuji mengatakan, kedatangannya di Parmout selain ingin melihat secara langsung perkembangan program PAMSIMAS di wilayah itu, juga ingin melihat program yang telah dijalankan oleh pemerintah setempat. Menurutnya, Kabupaten Parmout merupakan salah satu kabupaten di sulteng yang mendapatkan program PAMSIMAS, dimana Selain Propinsi Sulteng, Program PAMSIMAS juga dilaksanakan di propinsi Kalimantan Tengah Dan Gorontalo.
“PAMSIMAS merupakan Program Nasional dengan kegiatan Pembangunan Sarana Air minum, Sarana Sanitasi Sekolah dan promosi Kesehatan, Pelatihan Masyarakat," ujar Primo.
Dengan program itu kata Primo Pamiji, diharapkan masyarakat menjadi terberdaya yang giliranya menciptakan kesejateraan masyarakat diwilayah tersebut, yang tentunya mendapat dukungan dari instansi terkait seprti Dinas kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum.
“Kami dari pihak Bank Dunia siap membantu Pemkab Parmout dan menjalin hubungan kerjasama yang baik dalam merealisasikan Pembangunan di wilayah ini,” tandasnya.
Sementara itu Wakil Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu mengucapkan rasa terimah kasinya atas bantuan Bank Dunia kepada Pemkab Parmout. Sebab menurutnya, Dengan bantuan itu proses pembangunan di daerah ini dapat berjalan dengan baik yang giliranya dapat meningkatkan kesejateraan masyarakat di kabupaten Parmout.
“Tujuh Desa sasaran terkena Program PAMSIMAS tahun Anggaran 2008 saat masih dalam proses penyelesaian yaitu Desa Marantale, Tandaigi, Lemo, Tomoli Selatan, Sidoan, Ambesia dan Desa Mepanga. Kami berharap semoga semua itu dapat selesai tepat pada waktunya sehingga cepat dirasakan masyarakat,” ujar wabup.
Samsurizal juga memintah Kepada instansi terkait yang bersentuhan langsung dengan Program PANSIMAS ini agar pemberian informasi yang akurat sehingga pembangunan di Kabupaten Parmout sesuai dengan kenyataan yang ada.(Ddk/*)
97 Usaha Dimintah Menyusun DPPL
Gema Parmout – Badan Penglolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Parigi Moutong (Parmout), memberikan peringatan kepada 97 usaha atau kegiatan yang tersebar di wilayah Parmout untuk segerah menyusun Dokumen pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) seperti yang anjurkan ketentuan yang berlaku, bila tidak ingin ditertibkan.
Hal itu diungkapkan Kepala Sub Bidan Teknis Kajian Dampak lingkungan Badan Lingkungan Hidup Parmout, Hengky Idrus kepada wartawan diruang kerjanya, Rabu (25/2)kemarin.
Menurut Hengky, peringatan itu berdasarkan Surat perintah dari kementrian Lingkungan Hidup nomer B -8653/Dep.1/LH/11/2008, bahwa 97 usaha kegiatan itu untuk segerah menyusun DPPL. Dalam surat perintah itu, dimintah instansi pengelolahan lingkungan hidup sebagai instansi berwenang untuk mendesak Usaha agar segarah menyusun DPPL, bila tidak diindahkan hingga batas ditetunkan maka akan dilakukan Sangsi penutupan usaha tersebut.
“Surat perintah merupakan tindak lanjut dari hasil rapat kerja Nasional (Rakernas) Analisi Dampak Lingkungan (Amdal) yang kami ikuti pada pertengahan tahun 2008 lalu, dari hasil itu kemudian dievaluasi kementerian Negara Lingkungan hidup sehingga di tetapkan 97 usaha di Parmout untuk menyusun DPPL,” Ujar Hengky.
Hengki mengatakan, dari 97 usaha atau kegiatan yang tidak memiliki DPPL tersebut, sebanyak 75 kegiatan usaha dari Dina pertanian yang berupa usaha gilingan Padi, 6 kegiatan usaha industri dari Dinas perindustrian dan perdagangan dan 9 kegiatan dari Disnakertrans berupa Permukiman Trans Nelayan serta 7 kegiatan usaha dari Dinas pertambangan dan energi berupa ekploitasi golongan C dan penyediaan umum galian besi.
Hengky mengaku, jumlah usaha yang diminta segerah menyusun DPPL ini merupakan tahap pertama yang di usulkan oleh pihaknya ke Kemeterian Lingkungan hidup, karena masih ada pengusulan tahap kedua tentang usaha kegiatan yang tidak memiliki DPPL akan mengusulkan lagi usaha yang tidak memiliki DPPL.
“Saat ini kami masih melakukan inventarisasi terhadap usaha kegiatan belum memiliki DPPL, Isyaallah hasil ini segerah kami ajukan pada kementerian Negara lingkungan Hidup“Ujarnya.
Hengky menambahkan, dalam waktu dekat ini akan mengundang pemilik 97 usaha tersebut, jika setelah itu tidak ada upaya untuk mengurus DPPL maka kata Hengki, pihaknya langsung melakukan tindakan tegas, karena selain sangsi administrasi seperti menutup yang diberikan bagi kegiatan usaha tersebut juga mendapatkan sangsi pidana. Oleh sebab itu, Hengki berharap semua usaha tidak lagi menunda-nunda mengurus DPPL-nya.
Bagi usaha yang ditidak masuk dalam Surat kemeterian Lingkungan Hidup, maka wajib mengurus dokumen dampak lingkungan hidup, upaya pengelolahan lingkungan (UKL), dan upaya pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).(Ddk/*)
Hal itu diungkapkan Kepala Sub Bidan Teknis Kajian Dampak lingkungan Badan Lingkungan Hidup Parmout, Hengky Idrus kepada wartawan diruang kerjanya, Rabu (25/2)kemarin.
Menurut Hengky, peringatan itu berdasarkan Surat perintah dari kementrian Lingkungan Hidup nomer B -8653/Dep.1/LH/11/2008, bahwa 97 usaha kegiatan itu untuk segerah menyusun DPPL. Dalam surat perintah itu, dimintah instansi pengelolahan lingkungan hidup sebagai instansi berwenang untuk mendesak Usaha agar segarah menyusun DPPL, bila tidak diindahkan hingga batas ditetunkan maka akan dilakukan Sangsi penutupan usaha tersebut.
“Surat perintah merupakan tindak lanjut dari hasil rapat kerja Nasional (Rakernas) Analisi Dampak Lingkungan (Amdal) yang kami ikuti pada pertengahan tahun 2008 lalu, dari hasil itu kemudian dievaluasi kementerian Negara Lingkungan hidup sehingga di tetapkan 97 usaha di Parmout untuk menyusun DPPL,” Ujar Hengky.
Hengki mengatakan, dari 97 usaha atau kegiatan yang tidak memiliki DPPL tersebut, sebanyak 75 kegiatan usaha dari Dina pertanian yang berupa usaha gilingan Padi, 6 kegiatan usaha industri dari Dinas perindustrian dan perdagangan dan 9 kegiatan dari Disnakertrans berupa Permukiman Trans Nelayan serta 7 kegiatan usaha dari Dinas pertambangan dan energi berupa ekploitasi golongan C dan penyediaan umum galian besi.
Hengky mengaku, jumlah usaha yang diminta segerah menyusun DPPL ini merupakan tahap pertama yang di usulkan oleh pihaknya ke Kemeterian Lingkungan hidup, karena masih ada pengusulan tahap kedua tentang usaha kegiatan yang tidak memiliki DPPL akan mengusulkan lagi usaha yang tidak memiliki DPPL.
“Saat ini kami masih melakukan inventarisasi terhadap usaha kegiatan belum memiliki DPPL, Isyaallah hasil ini segerah kami ajukan pada kementerian Negara lingkungan Hidup“Ujarnya.
Hengky menambahkan, dalam waktu dekat ini akan mengundang pemilik 97 usaha tersebut, jika setelah itu tidak ada upaya untuk mengurus DPPL maka kata Hengki, pihaknya langsung melakukan tindakan tegas, karena selain sangsi administrasi seperti menutup yang diberikan bagi kegiatan usaha tersebut juga mendapatkan sangsi pidana. Oleh sebab itu, Hengki berharap semua usaha tidak lagi menunda-nunda mengurus DPPL-nya.
Bagi usaha yang ditidak masuk dalam Surat kemeterian Lingkungan Hidup, maka wajib mengurus dokumen dampak lingkungan hidup, upaya pengelolahan lingkungan (UKL), dan upaya pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).(Ddk/*)
KPU Sosialisiasi Pemili Pemula
Gema Parmout - Komisi Pemilihan Umum Dearah (KPUD) Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) mulai mengarahkan sosialisasi pemilu bagi Pemili Pemula dan Partai Politik diwilayah Parmout, pada Kamis (26/2).
“Sosialisasi pemilu saat ini kami arahkan bagi Pemili pemula dan partai politik diwilayah Parigi dan sekitarnya, yang dilaksanakan secara bergilir disekolah-sekolah,” ujar Anggota KPUD Parigi Moutong, Rizal, kepada wartawan, Kamis (26/1).
Rizal mengatakan, Sosialisasi pemilu bagi pemili pemulah yang diberikan ini berupa teknis pemungutan suara dengan cara pencoblosan, pencontrengan dan pencentangan kartu suara, dan aturan-aturan dalam pelaksanaan pemilu. Para pemili pemulah tersebut kata rizal, adalah siswa-siswi yang duduk di kelas II dan III, untuk SMK Parigi, dengan jumlah Peserta yang mengikuti keseluruhannya kurang lebih 150 orang siswa.
Menurut Rizal, setelah sisialisasi di SMU I Parigi, selanjunya Sekolah menengah atas lainnya.
“Untuk partai politik yang telah menyatakan siap diberikan sosialisasi adalah Partai Golkar dan Partai Karya Perduli Bangsa (PKPB), dan untuk partai lainnya kami masih menunggu kesiapan dari mereka,” ungkapnya.
Rizal mengakui KPUD lambat melakukan Sosialisasi pemilu di Wilayah Parmout. Hal itu kata Rizal, bukalah factor kesengajaan, namun beberapa bulan terkahir ini regulasi teknis pemilu terus berubah sehingga membuat KPUD kesulitan melakukan Sosilisasi Pemilu, Misalnya, munculnya peraturan KPU No 03 Tahun 2009, tentang teknis pelaksaan pemilu, dalam peraturan KPU itu khususnya pasal 41 menyebutkan dalam pelaksanaan pemungutan suara, apabila KPPS menemukan pemberian tanda pada surat suara selain pencontrengan yang di maksud pasal 40 ditemukan tanda coblos, atau tanda silang dan tanda garis datar serta keadaan tertuntu sehingga centang tidak sempurna, surat suara tetap dinyatakan sah. Sementara atuaran teknis sebelumnya, pemungutan suara dengan cara menconteng, tidak dengan tanda lainya. Sehingga KPUD harus menyusaikan dengan peraturan baru tersebut untuk melakukan sosialisasi.
“Perubahan regulasi teknik pemungutan suara itu membuat kami agak kesulitan melakukan sosialisasi,” kata Rizal.
Dengan waktu pelaksaan pemilu semakin dekat ini, kata Rizal lagi, membuat KPUD bekerja ekstra untuk memberikan sosialisasi pemilu kepada masyarkat.
Untuk sosialisasi di tingkat kecamatan, saat ini sudah di lakukan oleh masing Panitia Pemilu kecamatan (PPK) kepada masyarakat pemilih setempat.
Terkait akan di terbitkannya Perpu tentang perubahan Daftar Pemilih Tetap, Rizal mengaku sangat bersyukur, berati 3000 Pemilih diwilayah Parmout yang sebelumnya tidak terakomodir dalam DPT Pemilu April mendatang sudah dapat mengunakan hak pilihnya. “Berarti ada ketambah sekitar 2 persen kertas suara untuk wilayah Parmout, diluar 2O Persen ketambahan sebelumnya,” ungkap Rizal.(Ddk/*)
“Sosialisasi pemilu saat ini kami arahkan bagi Pemili pemula dan partai politik diwilayah Parigi dan sekitarnya, yang dilaksanakan secara bergilir disekolah-sekolah,” ujar Anggota KPUD Parigi Moutong, Rizal, kepada wartawan, Kamis (26/1).
Rizal mengatakan, Sosialisasi pemilu bagi pemili pemulah yang diberikan ini berupa teknis pemungutan suara dengan cara pencoblosan, pencontrengan dan pencentangan kartu suara, dan aturan-aturan dalam pelaksanaan pemilu. Para pemili pemulah tersebut kata rizal, adalah siswa-siswi yang duduk di kelas II dan III, untuk SMK Parigi, dengan jumlah Peserta yang mengikuti keseluruhannya kurang lebih 150 orang siswa.
Menurut Rizal, setelah sisialisasi di SMU I Parigi, selanjunya Sekolah menengah atas lainnya.
“Untuk partai politik yang telah menyatakan siap diberikan sosialisasi adalah Partai Golkar dan Partai Karya Perduli Bangsa (PKPB), dan untuk partai lainnya kami masih menunggu kesiapan dari mereka,” ungkapnya.
Rizal mengakui KPUD lambat melakukan Sosialisasi pemilu di Wilayah Parmout. Hal itu kata Rizal, bukalah factor kesengajaan, namun beberapa bulan terkahir ini regulasi teknis pemilu terus berubah sehingga membuat KPUD kesulitan melakukan Sosilisasi Pemilu, Misalnya, munculnya peraturan KPU No 03 Tahun 2009, tentang teknis pelaksaan pemilu, dalam peraturan KPU itu khususnya pasal 41 menyebutkan dalam pelaksanaan pemungutan suara, apabila KPPS menemukan pemberian tanda pada surat suara selain pencontrengan yang di maksud pasal 40 ditemukan tanda coblos, atau tanda silang dan tanda garis datar serta keadaan tertuntu sehingga centang tidak sempurna, surat suara tetap dinyatakan sah. Sementara atuaran teknis sebelumnya, pemungutan suara dengan cara menconteng, tidak dengan tanda lainya. Sehingga KPUD harus menyusaikan dengan peraturan baru tersebut untuk melakukan sosialisasi.
“Perubahan regulasi teknik pemungutan suara itu membuat kami agak kesulitan melakukan sosialisasi,” kata Rizal.
Dengan waktu pelaksaan pemilu semakin dekat ini, kata Rizal lagi, membuat KPUD bekerja ekstra untuk memberikan sosialisasi pemilu kepada masyarkat.
Untuk sosialisasi di tingkat kecamatan, saat ini sudah di lakukan oleh masing Panitia Pemilu kecamatan (PPK) kepada masyarakat pemilih setempat.
Terkait akan di terbitkannya Perpu tentang perubahan Daftar Pemilih Tetap, Rizal mengaku sangat bersyukur, berati 3000 Pemilih diwilayah Parmout yang sebelumnya tidak terakomodir dalam DPT Pemilu April mendatang sudah dapat mengunakan hak pilihnya. “Berarti ada ketambah sekitar 2 persen kertas suara untuk wilayah Parmout, diluar 2O Persen ketambahan sebelumnya,” ungkap Rizal.(Ddk/*)
APINDO Gelar Musda I
Gema Palu - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Musyawarah Daerah I yang dibuka oleh Asisten II Pengprov Sulteng Drs H Najib Godal M Si.
Kegiatan yang dilaksanakan di Togean Ball Room Palu Golden Hotel, dihadiri segenap pengusaha yang tergabung dalam Apindo dan beberapa mitra terkait, pekan kemarin.
H Najib Godal, yang mewakili Gubernur dalam sambutan tertulisnya antara lain mengatakan, Musyawarah dewan pimpinan Apindo sangat strategis karena disamping sebagai sarana konsolidasi sekaligus media silaturrahmi antar pengurus dan anggota selaku pengusaha yang bergerak di bidang bisnis, selain itu juga sebagai forum mensinergiskan ide atau gagasan dalam upaya pengembangan berbagai bidang usaha khususnya potensi unggulan di daerah ini, sekaligus sebagai usaha untuk membangun kesepahaman dan kebersamaan dalam mengoptimalkan program kerja Apindo Sulteng untuk satu periode mendatang.
Kepada para pengurus yang baru terpilih, Gubernur berharap, agar dalam bekerja selalu memberikan perhatian dan pengabdian sehingga Apindo dapat lebih maju dan berguna bagi masyarakat.
Menurutnya, Provinsi Sulteng merupakan provinsi terbesar di Sulawesi yang mana luas wilayah daratannya 68,033 Kilometer persegi dengan wilayan laut 189,480 Kilometer persegi yang terbagi dalam 10 kabupaten dan satu Kota. Disamping itu Sulteng juga memilki kekayaan SDA yang sangat potensial seperti Pertambangan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan serta Peternakan.
Bukan hanya itu, kata Gubernur, Propinsi Sulteng juga memiliki hutan dan Pariwisata yang bila di tinjau dari segi Geografis berada pada jalur lalu lintas Perdagangan dan Jasa. Yang kedepan di harapkan dapat menciptakan iklim Investasi yang Kondusif sehingga Sulteng merupakan daerah yang memiliki peluang bisnis dan investasi yang sangat potensial.
“Untuk itu saya berharap agar DPP Apindo kiranya dapat membina profesi para pengusaha sebagai pelaku bisnis yang senantiasa aktif menjalin kerjasama semua pihak, baik pemerintah maupun lembaga Stakeholder lainnya sehingga potensi SDA yang dimiliki daerah ini dapat kita kelola dan manfaatkan secara optimal yang pada akhirnya berdampak pada pemberdayan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteran masyarakay di Sulteng,” harap Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Najib Godal.(ACO)
Kegiatan yang dilaksanakan di Togean Ball Room Palu Golden Hotel, dihadiri segenap pengusaha yang tergabung dalam Apindo dan beberapa mitra terkait, pekan kemarin.
H Najib Godal, yang mewakili Gubernur dalam sambutan tertulisnya antara lain mengatakan, Musyawarah dewan pimpinan Apindo sangat strategis karena disamping sebagai sarana konsolidasi sekaligus media silaturrahmi antar pengurus dan anggota selaku pengusaha yang bergerak di bidang bisnis, selain itu juga sebagai forum mensinergiskan ide atau gagasan dalam upaya pengembangan berbagai bidang usaha khususnya potensi unggulan di daerah ini, sekaligus sebagai usaha untuk membangun kesepahaman dan kebersamaan dalam mengoptimalkan program kerja Apindo Sulteng untuk satu periode mendatang.
Kepada para pengurus yang baru terpilih, Gubernur berharap, agar dalam bekerja selalu memberikan perhatian dan pengabdian sehingga Apindo dapat lebih maju dan berguna bagi masyarakat.
Menurutnya, Provinsi Sulteng merupakan provinsi terbesar di Sulawesi yang mana luas wilayah daratannya 68,033 Kilometer persegi dengan wilayan laut 189,480 Kilometer persegi yang terbagi dalam 10 kabupaten dan satu Kota. Disamping itu Sulteng juga memilki kekayaan SDA yang sangat potensial seperti Pertambangan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan serta Peternakan.
Bukan hanya itu, kata Gubernur, Propinsi Sulteng juga memiliki hutan dan Pariwisata yang bila di tinjau dari segi Geografis berada pada jalur lalu lintas Perdagangan dan Jasa. Yang kedepan di harapkan dapat menciptakan iklim Investasi yang Kondusif sehingga Sulteng merupakan daerah yang memiliki peluang bisnis dan investasi yang sangat potensial.
“Untuk itu saya berharap agar DPP Apindo kiranya dapat membina profesi para pengusaha sebagai pelaku bisnis yang senantiasa aktif menjalin kerjasama semua pihak, baik pemerintah maupun lembaga Stakeholder lainnya sehingga potensi SDA yang dimiliki daerah ini dapat kita kelola dan manfaatkan secara optimal yang pada akhirnya berdampak pada pemberdayan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteran masyarakay di Sulteng,” harap Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Najib Godal.(ACO)
Buat Kesepakatan Damai Pemilu
Polres, Panwaslu, KPU dan Parpol
Gema Palu - Kepolisian Resort (Polres) Kota Palu bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pemgawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palu, membuat kesepakatan dengan para Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota untuk mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 yang Demokrasi, aman, tertib dan lancar. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rupatama Polres Palu, pekan kemarin dan dihadiri para Ketua Partai peserta pemilu tahun 2009.
Kapolres Palu AKBP A.Boma dalam kesempatan itu mengharapkan agar para Caleg betul-betul menaati kesepakatan yang dibuat, sebab kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk demokrasi uang harus di taati bersama. Selain itu kata Boma, semua juga dituntut untuk patuh dan taat pada peraturan dan UU RI Nomor 10 tahun 2008 tentang Penyelenggraan Pemilu yang diselenggratakan dengan azas mandiri, jujur, adil demi suksesnya Pemilu tahun 2009 yang sekaligus memberikan pendidikan politik yang demokratis kepada masing masing massa pendukung Parpol.
Dalam perjanjian kesepakatan tersebut, juga bertekad untuk mewujudkan pemilu 2009, khususnya Kota Palu, peserta Parpol Pemilu menjunjung tinggi semangat persaudaran dan kekeluargaan serta selalu berkoordinasi dengan pihak Polri maupun instansi terkait demi menjaga keamanan dan ketertiban, membentuk satgas pengamanan Swakarsa untuk membantu pihak Kepolisian khusunya pengamanan internal Parpol serta tidak melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.
Yang lebih utama dalam kesepakatan itu adalah mematuhi proses penegakan hukum oleh aparat berwenang apabila terdapat pelanggaran pemilu2009, dan dalam berkampanye para pendukung dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak, minuman keras atau bahan lain yang dapat membahayakan kepentingan umum serta mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku saat pelaksanaan pemilu, Dan dalam berkampanye tidak menggunakan isu-isu SARA yang berpotensi dapat menimbulkan kerawanan sosial maupun konflik horizontal dalam pelaksanaan pemilu serta lebih mengutamakan atau mengedepankan visi dan misi program untuk lima tahun kedepan.(Aco)
Gema Palu - Kepolisian Resort (Polres) Kota Palu bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pemgawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palu, membuat kesepakatan dengan para Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota untuk mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 yang Demokrasi, aman, tertib dan lancar. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rupatama Polres Palu, pekan kemarin dan dihadiri para Ketua Partai peserta pemilu tahun 2009.
Kapolres Palu AKBP A.Boma dalam kesempatan itu mengharapkan agar para Caleg betul-betul menaati kesepakatan yang dibuat, sebab kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk demokrasi uang harus di taati bersama. Selain itu kata Boma, semua juga dituntut untuk patuh dan taat pada peraturan dan UU RI Nomor 10 tahun 2008 tentang Penyelenggraan Pemilu yang diselenggratakan dengan azas mandiri, jujur, adil demi suksesnya Pemilu tahun 2009 yang sekaligus memberikan pendidikan politik yang demokratis kepada masing masing massa pendukung Parpol.
Dalam perjanjian kesepakatan tersebut, juga bertekad untuk mewujudkan pemilu 2009, khususnya Kota Palu, peserta Parpol Pemilu menjunjung tinggi semangat persaudaran dan kekeluargaan serta selalu berkoordinasi dengan pihak Polri maupun instansi terkait demi menjaga keamanan dan ketertiban, membentuk satgas pengamanan Swakarsa untuk membantu pihak Kepolisian khusunya pengamanan internal Parpol serta tidak melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.
Yang lebih utama dalam kesepakatan itu adalah mematuhi proses penegakan hukum oleh aparat berwenang apabila terdapat pelanggaran pemilu2009, dan dalam berkampanye para pendukung dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak, minuman keras atau bahan lain yang dapat membahayakan kepentingan umum serta mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku saat pelaksanaan pemilu, Dan dalam berkampanye tidak menggunakan isu-isu SARA yang berpotensi dapat menimbulkan kerawanan sosial maupun konflik horizontal dalam pelaksanaan pemilu serta lebih mengutamakan atau mengedepankan visi dan misi program untuk lima tahun kedepan.(Aco)
Sulawesi Menuju Bebas Rabies
Gema Palu – Dalam rangka meningkatkan akselerasi ekspor komoditi pertanian, Pemerintah Sulaewesi Tengah (Sulteng) mengadakan sosialisasi Balai Karantina Kelas II Palu tahun 2009. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wagub Sulawesi Tengah di Gedung Pogombo kantor Gubernur Sulteng pada Kamis (26/2), mengangkat tema “peran karantina dalam akselerasi eksport komoditas pertanian dan penanggulangan penyakit menular rabies dalam rangka menurunkan kejadian kasus rabies di Provinsi Sulteng, menuju sulawesi bebes rabies 2015”.
Gubernur Sulteng HB Paliudju, dalam sembutan tertulisnya yang dibacakan Wagub H Ahmad Yahya SE MM, mengatakan, Peranan karantina itu menjadi srategis dan penting dalam melakukan upaya-upaya perlindungan dan pengamanan SDA Hayati melalui ketentuan-ketentuan SPS (Sanitary dan Phitosanitary Measures) karena penyelennggaran karantina berorientasi pada lalulintas komoditas untuk penolakan dan pencegahan tersebarnya OPTK dan HPHK serta untuk mendorong akseleresi eksport, peningkatan kualitas kesehatan sesuai perturan perundang-undangan juga karena penyakit rabies masih merupakan masalah pada hewan dan manusia di sebagian besar wilayah di Indonesia.
“Berbagai program dan peraturan tidak mampu menekan jumlah kasus pada hewan dan manusia antara lain karena cakupan vaksinasi (vaccination coverage) sangat rendah,” Ungkap Gubernur.
Tujuan dari pelaksanaan Sosialisasi tersebut yaitu untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan pemerintah daerah setempat mengenai peranan dan fungsi Karantina Pertanian dalam rangka akselerasi eksport komoditas pertanian dan penanggulangan dari bahaya penyakit rabies yang merupakan zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia) dan juga untuk memberikan wacana fungsi karantina pertanian dalam rangka peningkatan kegiatan eksport dan pengendalaian penyakit rabies yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kejadian penyakit rabies dengan bekerja sama Pemda setempat.
Dalam kegiatan itu juga diberikan wacana mengenai tugas POPT karantina tumbuhan dalam rangka mendeteksi dini terhadap bahaya OPTK terhadap komoditas pertanian dan peran dokter hewan sebagai propesi/medik veteriner karantina hewan dalam menangani kejadian rabies di Sulteng.
Dalam sambutan itu juga Gubernur Paliudju berharap agar para peserta yang hadir dapat memperhatikan secara seksama dari kegiatan tersebut sehingga dapat mengetahui upaya-upaya dalam menanggulangi penyakit rabies guna untuk menurunkan kasus rabies di wilayah Sulteng dan untuk membawa Sulteng bebas rabies 2015.
Kegiatan sosialisasi balai karantina tersebut dihadiri oleh Wagub Provinsi Sulteng H Ahmad Yahya SE MM, beserta jajarannya, Bupati/Walikota tingkat II se Sulteng beserta jajarannya, Dinas Pertanian, Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng.(wan)
Gubernur Sulteng HB Paliudju, dalam sembutan tertulisnya yang dibacakan Wagub H Ahmad Yahya SE MM, mengatakan, Peranan karantina itu menjadi srategis dan penting dalam melakukan upaya-upaya perlindungan dan pengamanan SDA Hayati melalui ketentuan-ketentuan SPS (Sanitary dan Phitosanitary Measures) karena penyelennggaran karantina berorientasi pada lalulintas komoditas untuk penolakan dan pencegahan tersebarnya OPTK dan HPHK serta untuk mendorong akseleresi eksport, peningkatan kualitas kesehatan sesuai perturan perundang-undangan juga karena penyakit rabies masih merupakan masalah pada hewan dan manusia di sebagian besar wilayah di Indonesia.
“Berbagai program dan peraturan tidak mampu menekan jumlah kasus pada hewan dan manusia antara lain karena cakupan vaksinasi (vaccination coverage) sangat rendah,” Ungkap Gubernur.
Tujuan dari pelaksanaan Sosialisasi tersebut yaitu untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan pemerintah daerah setempat mengenai peranan dan fungsi Karantina Pertanian dalam rangka akselerasi eksport komoditas pertanian dan penanggulangan dari bahaya penyakit rabies yang merupakan zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia) dan juga untuk memberikan wacana fungsi karantina pertanian dalam rangka peningkatan kegiatan eksport dan pengendalaian penyakit rabies yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kejadian penyakit rabies dengan bekerja sama Pemda setempat.
Dalam kegiatan itu juga diberikan wacana mengenai tugas POPT karantina tumbuhan dalam rangka mendeteksi dini terhadap bahaya OPTK terhadap komoditas pertanian dan peran dokter hewan sebagai propesi/medik veteriner karantina hewan dalam menangani kejadian rabies di Sulteng.
Dalam sambutan itu juga Gubernur Paliudju berharap agar para peserta yang hadir dapat memperhatikan secara seksama dari kegiatan tersebut sehingga dapat mengetahui upaya-upaya dalam menanggulangi penyakit rabies guna untuk menurunkan kasus rabies di wilayah Sulteng dan untuk membawa Sulteng bebas rabies 2015.
Kegiatan sosialisasi balai karantina tersebut dihadiri oleh Wagub Provinsi Sulteng H Ahmad Yahya SE MM, beserta jajarannya, Bupati/Walikota tingkat II se Sulteng beserta jajarannya, Dinas Pertanian, Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng.(wan)
Ketua Panitia Diduga Gelapkan Bonus
Pertandingan Sepak Bola Kecamatan Sinui
Gema Parmout – Pertandingan sepak bola di Kecamatan Siniu, Kabupaten Parmout, terancam tidak dilanjutkan. Pasalnya, ketua panitia yang berinisial OK, saat ini tidak diketahui keberadaanya, dan diduga telah membawa lari uang bonus yang bernilai puluhan juta.
Informasi yang dihimpun, sudah sebulan OK tidak terlihat alias menghilang.
Indikasi penggelapan ini membuat para peserta pertandingan kebingungan,
padahal kegiatan itu telah memasuki babak perempat final.
Warga Kecamatan Siniu yang minta namanya tidak dikorankan mengatakan, akibat ulah OK, menumbulkan kekecewaan bagi kesemblasan yang bakal memasuki babak tersebut.
Bukan hanya itu, penonton pun juga ikut kecewa akibat ulah OK. Pasalnya, pertandingan yang telah masuk semifinal itu tidak bisa dilanjutkan.
Manager tim Bhayangkara, Massiara, yang dikonfirmasi mengatakan, keadaan ini membuat semua tim yang masuk di perempat final merasa sangat dirugikan.
Dikatakannya, kekecewaan mereka semakin besar sebab, timnya adalah salah satu tim yang diunggulkan untuk dapat memenangkan pertandingan itu.
“Bukan uang itu yang menjadi permasalahan tapi akibat ulah
dari oknum tersebut yang mengakibatkan pertandingan menjadi
terhambat,” kesalnya.
Massiara berharap, apabila ada yang mengetahui keberadaan Ok, secepatnya melaporkan agar OK dapat memberi penjelasan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.
Massiara menambahkan, akibat ulah ketua Panitia tersebut, belum lama ini sempat terjadi insiden kecil, dimana salah satu tim melakukan aksi protes akibat merasa dirugikan, dan mengajukan tuntutan ganti rugi senilai satu juta rupiah.(frz)
Gema Parmout – Pertandingan sepak bola di Kecamatan Siniu, Kabupaten Parmout, terancam tidak dilanjutkan. Pasalnya, ketua panitia yang berinisial OK, saat ini tidak diketahui keberadaanya, dan diduga telah membawa lari uang bonus yang bernilai puluhan juta.
Informasi yang dihimpun, sudah sebulan OK tidak terlihat alias menghilang.
Indikasi penggelapan ini membuat para peserta pertandingan kebingungan,
padahal kegiatan itu telah memasuki babak perempat final.
Warga Kecamatan Siniu yang minta namanya tidak dikorankan mengatakan, akibat ulah OK, menumbulkan kekecewaan bagi kesemblasan yang bakal memasuki babak tersebut.
Bukan hanya itu, penonton pun juga ikut kecewa akibat ulah OK. Pasalnya, pertandingan yang telah masuk semifinal itu tidak bisa dilanjutkan.
Manager tim Bhayangkara, Massiara, yang dikonfirmasi mengatakan, keadaan ini membuat semua tim yang masuk di perempat final merasa sangat dirugikan.
Dikatakannya, kekecewaan mereka semakin besar sebab, timnya adalah salah satu tim yang diunggulkan untuk dapat memenangkan pertandingan itu.
“Bukan uang itu yang menjadi permasalahan tapi akibat ulah
dari oknum tersebut yang mengakibatkan pertandingan menjadi
terhambat,” kesalnya.
Massiara berharap, apabila ada yang mengetahui keberadaan Ok, secepatnya melaporkan agar OK dapat memberi penjelasan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.
Massiara menambahkan, akibat ulah ketua Panitia tersebut, belum lama ini sempat terjadi insiden kecil, dimana salah satu tim melakukan aksi protes akibat merasa dirugikan, dan mengajukan tuntutan ganti rugi senilai satu juta rupiah.(frz)
Diduga Kayu Ileggal Ditemukan di Irigasi
Gema Parmout - Sekitar sepuluh kubik kayu yang diduga illegal berhasil ditemukan Kepala resort kehutanan dan Perkebunan (KRKP) Kecamatan Ampibabo, Djamaluddin.
Kayu jenis bantalan dari kayu maranti dan kayu daerah lainnya, berukuran 20x30 dan panjang 4 meter.
Kepada wartawan, Djamaludin mengatakan, temuan kayu tersebut diketahui saat pihaknya bermaksud melakukan pengawasan disekitar irigasi Desa Tombi pada Selasa (24/2) pukul 11.00 wita.
”Tanpa sengaja kami melihat tumpukan kayu ditepi sungai. Adanya dugaan bahwa kayu itu illegal, disebabkan salah seorang warga tiba-tiba kabur setelah melihat kami mendatangi TKP, tuturnya.
Dikatakan Djamaluddin, untuk mengetahui siapa pemilik kayu tersebut pihaknya langsung menanyakan kepada warga sekitar, namun tidak ada satupun warga yang mengetahui.
Meski belum mengetahui siapa pemilik kayu, Djamaluddin langsung melaporkan kejadian itu kepada atasanya. Alasannya, bahwa kayu ekspor yang memiliki nilai jual tinggi tersebut diduga hasil Ileggal Loging.
”Saat ini jangan sekali-kali bermain mata dengan pelaku ileggal logging sebab, sudah banyak dampak yang diakibatkan oleh illegal Loging tersebut,” ungkapnya.
keterangan yang diperoleh dari warga, bahwa kayu tersebut diperkirakan sudah sepekan berada di pinggir sungai. Warga juga mengatakan, kurang lebih sepuluh kubik kayu bantalan saat ini masih berada dipegunungan.(Ddk/*)
Kayu jenis bantalan dari kayu maranti dan kayu daerah lainnya, berukuran 20x30 dan panjang 4 meter.
Kepada wartawan, Djamaludin mengatakan, temuan kayu tersebut diketahui saat pihaknya bermaksud melakukan pengawasan disekitar irigasi Desa Tombi pada Selasa (24/2) pukul 11.00 wita.
”Tanpa sengaja kami melihat tumpukan kayu ditepi sungai. Adanya dugaan bahwa kayu itu illegal, disebabkan salah seorang warga tiba-tiba kabur setelah melihat kami mendatangi TKP, tuturnya.
Dikatakan Djamaluddin, untuk mengetahui siapa pemilik kayu tersebut pihaknya langsung menanyakan kepada warga sekitar, namun tidak ada satupun warga yang mengetahui.
Meski belum mengetahui siapa pemilik kayu, Djamaluddin langsung melaporkan kejadian itu kepada atasanya. Alasannya, bahwa kayu ekspor yang memiliki nilai jual tinggi tersebut diduga hasil Ileggal Loging.
”Saat ini jangan sekali-kali bermain mata dengan pelaku ileggal logging sebab, sudah banyak dampak yang diakibatkan oleh illegal Loging tersebut,” ungkapnya.
keterangan yang diperoleh dari warga, bahwa kayu tersebut diperkirakan sudah sepekan berada di pinggir sungai. Warga juga mengatakan, kurang lebih sepuluh kubik kayu bantalan saat ini masih berada dipegunungan.(Ddk/*)
Kejari Parigi Konsiten Ajukan Persidangan
Gema Parmout - Kasus KTP ganda salah seorang Komisioner Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) Abdul Karim Uddin SH MH, tetap diupayakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi untuk segera menyidangkan.
“Saat ini kami masih melakukan pemeriksaan berkas. Mengingat kasus ini termasuk kasus yang telah menjadi perhatian publik, maka kami sangat berhati-hati dalam penaganannya,” ujar Syamsul Bahri SH kepada sejumlah wartawan yang menemuinya di kantor Kejari Parigi, Senin (23/2).
Menurut Syamsul, kasus tersebut akan memasuki tahap dua pemeriksaan. Ia berjanji, bahwa pihaknya akan segera menyidangkan kasus tersebut, jika semua tahapan penyidikan telah dirampungkan.(Ddk/*)
“Saat ini kami masih melakukan pemeriksaan berkas. Mengingat kasus ini termasuk kasus yang telah menjadi perhatian publik, maka kami sangat berhati-hati dalam penaganannya,” ujar Syamsul Bahri SH kepada sejumlah wartawan yang menemuinya di kantor Kejari Parigi, Senin (23/2).
Menurut Syamsul, kasus tersebut akan memasuki tahap dua pemeriksaan. Ia berjanji, bahwa pihaknya akan segera menyidangkan kasus tersebut, jika semua tahapan penyidikan telah dirampungkan.(Ddk/*)
Fwt Laporkan Mr Ke P2TP2
Perselingkuhan Oknum Kadis
Gema Parmout – Dugaan terhadap seorang oknum Kadis berinisial Mr, di jajaran Pemerintah Kabupaten Parmout, yang melakukan Hubungan Gelap (Hugel) dengan seorang staf honorer berinisial Fwt, bakal mengarah keproses hukum.
Fwt yang diketahui berasal dari Kecamatan Tinombo, dimana beberapa waktu lalu telah melahirkan seorang bayi perempuan dari hasil Hugel tersebut, pada Kamis (26/2) pekan kemarin telah melaporkan kasus itu kepihak P2TP2.
Fwt melaporkan kasus tersebut kepihak P2TP2 disebabkan Mr tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya.
Mr yang notabene Kadis Koperasi dan Namdal Kabupaten Parmout, hingga saat ini belum pernah memberikan bantuan sepeserpun uang untuk membiayai anak hasil hugelnya.
Yang ironis lagi, hingga bayi perempuan yang diberi nama oleh Fwt, Inka Manika itu berusia 1,9 bulan. Mr yang diklaim Fwt sebagai ayah dari putrinya, enggan mengakui anak itu sebagai darah dagingnya.
“Saya sangat merasa sakit hati, karena sejak anak ini lahir, sampai sekarang tak sepeserpun uangnya (Mr, Red) dimakan anak ini. Dan yang lebih menyakitkan hati saya, sampai sekarang dia tidak mau mengakui anak ini sebagai darah dagingnya. Padahal secara langsung kita bisa lihat muka anak ini, miripkan sama Mr,” kata Fwt sambil menunjukkan bayinya kepada staf P2TP2 yang disaksikan oleh beberapa Kadis di kantor P2TP2.
Menurut Fwt, dirinya telah berulang kali berusaha untuk menghubungi Mr, terkait persoalan keberlangsungan hidup anaknya, namun harapan itu hanyalah sebuah harapan kosong dan mustahil. Karena menurutnya, Mr berkeras bahwa dirinya tidak akan mengeluarkan sepesrpun uangnya untuk membiayai anak itu ataupun mengakui bayi itu sebagai bagian dari keluarganya.
“Meski demikian, apapun yang terjadi saya tetap akan berusaha memelihara anak ini,” tegas Fwt.
Staf P2TP2 yang menerima laporan Fwt disaksikan oleh beberapa pejabat diantaranya Asisten II Hairun Labatjo, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Yos Mondolu, Kadis Pariwisata Ndali Sahibu dan Kaban Perpustakaan dan Arsip Daerah Aman Salufo, berjanji akan menindak lanjuti laporan Fwt.
“Dalam waktu dekat kami akan memasukkan laporan ini kepada Bupati Parmout dengan tembusan ke Ketua DPRD Kabupaten (Dekab) Parmout Nur Dg Rahmatu. Kemudian akan dilanjutkan ke pihak kepolisian,” ujar salah seorang staf P2TP2 yang enggan disebutkan namanya.(Ddk/*)
Gema Parmout – Dugaan terhadap seorang oknum Kadis berinisial Mr, di jajaran Pemerintah Kabupaten Parmout, yang melakukan Hubungan Gelap (Hugel) dengan seorang staf honorer berinisial Fwt, bakal mengarah keproses hukum.
Fwt yang diketahui berasal dari Kecamatan Tinombo, dimana beberapa waktu lalu telah melahirkan seorang bayi perempuan dari hasil Hugel tersebut, pada Kamis (26/2) pekan kemarin telah melaporkan kasus itu kepihak P2TP2.
Fwt melaporkan kasus tersebut kepihak P2TP2 disebabkan Mr tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya.
Mr yang notabene Kadis Koperasi dan Namdal Kabupaten Parmout, hingga saat ini belum pernah memberikan bantuan sepeserpun uang untuk membiayai anak hasil hugelnya.
Yang ironis lagi, hingga bayi perempuan yang diberi nama oleh Fwt, Inka Manika itu berusia 1,9 bulan. Mr yang diklaim Fwt sebagai ayah dari putrinya, enggan mengakui anak itu sebagai darah dagingnya.
“Saya sangat merasa sakit hati, karena sejak anak ini lahir, sampai sekarang tak sepeserpun uangnya (Mr, Red) dimakan anak ini. Dan yang lebih menyakitkan hati saya, sampai sekarang dia tidak mau mengakui anak ini sebagai darah dagingnya. Padahal secara langsung kita bisa lihat muka anak ini, miripkan sama Mr,” kata Fwt sambil menunjukkan bayinya kepada staf P2TP2 yang disaksikan oleh beberapa Kadis di kantor P2TP2.
Menurut Fwt, dirinya telah berulang kali berusaha untuk menghubungi Mr, terkait persoalan keberlangsungan hidup anaknya, namun harapan itu hanyalah sebuah harapan kosong dan mustahil. Karena menurutnya, Mr berkeras bahwa dirinya tidak akan mengeluarkan sepesrpun uangnya untuk membiayai anak itu ataupun mengakui bayi itu sebagai bagian dari keluarganya.
“Meski demikian, apapun yang terjadi saya tetap akan berusaha memelihara anak ini,” tegas Fwt.
Staf P2TP2 yang menerima laporan Fwt disaksikan oleh beberapa pejabat diantaranya Asisten II Hairun Labatjo, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Yos Mondolu, Kadis Pariwisata Ndali Sahibu dan Kaban Perpustakaan dan Arsip Daerah Aman Salufo, berjanji akan menindak lanjuti laporan Fwt.
“Dalam waktu dekat kami akan memasukkan laporan ini kepada Bupati Parmout dengan tembusan ke Ketua DPRD Kabupaten (Dekab) Parmout Nur Dg Rahmatu. Kemudian akan dilanjutkan ke pihak kepolisian,” ujar salah seorang staf P2TP2 yang enggan disebutkan namanya.(Ddk/*)
Langganan:
Postingan (Atom)